Kenaikan Harga BBM Batal!

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Presdir: Permohonan keberatan pajak BCA sesuai aturan

    Presdir: Permohonan keberatan pajak BCA sesuai aturan

    Merdeka.com
    Presdir: Permohonan keberatan pajak BCA sesuai aturan

    MERDEKA.COM. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus pajak PT Bank Central Asia. Saat menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2002-2004, Hadi diduga mengubah keputusan permohonan keberatan BCA atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPh) badan tahun pajak 1999. …

  • Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Antara
    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Yogyakarta (Antara)- Pemerintahan baru mendatang perlu menaikkan kembali harga bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap untuk mengurangi pembengkaan subsidi bahan bakar itu, kata ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono. "Subsidi sulit dihilangkan sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap dikurangi," kata Tony di Yogyakarta, Selasa. Ia merekomendasikan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menaikkan harga dengan kisaran Rp1.000-Rp1.500 …

PLASADANA.COM - Rencana pemerintah ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai bulan depan, batal.

Hari ini, Selasa (30/4), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menunggu persetujuan DPR RI melalu APBN Perubahan (PBN-P) 2013. Hal itu, terkait dengan keinginan pemerintah menggeser alokasi anggaran subsidi BBM ke paket belanja sosial.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan, keinginan pemerintah menggeser anggaran memang harus melalui RUU APBN-P 2013. Sebab, dalam Undang-Undang APBN 2013, tidak tercantum klausul mengenai anggaran kompensasi kenaikan BBM, sehingga harus di revisi.

"Pemerintah kalau merasa ada yang harus diubah karena asumsi makro dan alasan lainnya, maka segera ajukan RUU APBN-P," ujar Harry kepada Plasadana.com, Selasa (30/4).

Lebih jauh Harry menjelaskan, untuk melakukan pembahasan RUU APBN-P yang diajukan pemerintah, biasanya butuh waktu satu bulan. Kemudian, baru keluar keputusan.

"Kalau normalnya APBN-P itu diajukan Juni, tapi tergantung kebutuhan. Waktu pembahasannya rata-rata satu bulan di DPR dan persiapannya satu bulan di pemerintah," terang Harry.

Kenyataannya, sampai hari ini pemerintah belum mengajukan RUU APBN-P 2013. Karena itu, tegasnya, dapat dipastikan bahwa dalam dua bulan kedepan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Itu pun kalau perubahan disetujui DPR," katanya. Jika rencana kompensasi tidak disetujui, "bisa jadi lebih lama. Bahkan satu tahun ke depan tidak ada kenaikan BBM bersubsidi."

Penulis: Heru Budhiarto

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...