Kenaikan Harga BBM Subsidi Realistis

INILAH.COM, Jakarta - Di tengah meroketnya harga minyak dunia ke atas US$100 per barel, kenaikan BBM bersubsidi dinilai paling realistis dibandingkan opsi lain. Hanya saja, inflasi dan resistensi masih menjadi ancaman.

Latif Adam, Koordinator Tim Kajian Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, pilihan paling realistis saat ini adalah menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara bertahap. Sebab, harga minyak saat ini sudah mencapai US$106 per barel $.

Memang menurutnya, kebijakan itu akan memicu inflasi dan mendapat resistensi dari masyarakat. “Tapi, itu merupakan ongkos yang harus diambil,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (8/3). Pasalnya, lanjut Latif, dari tahun ke tahun, konsumsi BBM terus mengalami peningkatan.

Sejak 2006 hingga 2010 konsumsi premium sudah tumbuh 8% dan solar 5%. Yang tumbuh negatif justru minyak tanah. “Tetapi, berdasarkan hasil studi P2E, peningkatan konsumsi itu, tidak signifikan pengaruhnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Artinya, peningkatan konsumsi BBM, tidak efektif dan efisien. Kondisi itu, dipicu oleh harga BBM yang murah. Jika dibandingkan negara-negara lain di Asia, BBM di Indonesia merupakan yang paling murah karena disubsidi oleh pemerintah.

Padahal, dengan kurs 9.000, harga keekonomian BBM jenis premium di level Rp6.500 sedangkan harga premium saat ini Rp4.500. Artinya, pemerintah harus mensubsidi Rp2.000 per liter.

Belum lagi, 70% konsumsi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. “Artinya, subsidi itu lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang secara sosial ekonomi tidak berhak mendapatkannya,” tandas Latif.

Karena itu, dia menegaskan, agar lebih efektif dan efisien, BBM bersubsidi dinaikkan secara bertahap hingga mencapai harga keekonomiannya. “Misalnya, harga BBM premium dinaikkan Rp300 per liter tiap bulan hingga mencapai harga keekonomiannya Rp6.500,” ucapnya.

Sementara itu, jika hanya dinaikan Rp500 per liter, pemerintah masih harus mengalokasikan subsidi lebih besar lagi. Karena itu, harus dinaikkan bertahap sehingga p ada gilirannya, beban subsidi yang harus dipikul pemerintah pun akan berkurang. “Di sisi lain, konsumsi BBM akan semakin efektif dan efisien dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Dia mencontohkan, pada saat pemerintah menaikan BBM di 2005, terjadi penurunan konsumsi yang drastis. Lalu, pada saat pemerintah menurunkan harga BBM di 2009, konsumsinya kembali tinggi.

Sebelumnya, Ketua Tim Kajian Program Pembatasan BBM Subsidi Anggito Abimanyu mengatakan, pihaknya sudah mematangkan sejumlah opsi kebijakan bersifat jangka pendek sebagai bentuk dukungan atas kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah.

”Opsinya antara lain menaikkan harga jual BBM subsidi jenis premium untuk domestik Rp500 per liter serta mengupayakan kestabilan harga jual BBM nonsubsidi hingga pada level kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia. Opsi terakhir adalah membatasi kuota konsumsi BBM subsidi,” ujarnya.

Menurut Anggito, jika pemerintah dan legislatif memilih opsi kenaikan harga BBM subsidi, dia menyarankan ada pengecualian untuk golongan moda transportasi umum. “Artinya, kenaikan harga ini hanya untuk kendaraan milik pribadi, jenis sepeda motor dan mobil,” paparnya.

Hasil kajian tim menunjukkan, dengan menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp500 per liter, akan terjadi penghematan APBN hingga sekitar Rp15 triliun.

Sementara itu, jika pemerintah dan legislatif memilih opsi menjaga kestabilan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis pertamax, Abimanyu mengatakan, harga jual yang mendekati kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat adalah Rp8.000 per liter. “Hal ini didasarkan hasil survei tim pada aspek daya beli masyarakat,” tuturnya.

Lalu, kebijakan penjatahan kuota konsumsi premium, perlu didukung dengan penerapan sistem kendali terpusat. Penerapannya di lapangan, yakni diberlakukan untuk kendaraan umum dan pribadi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah belum memutuskan opsi apa yang dipilih. “Ini karena perlu ada pembahasan dan persetujuan dari DPR terlebih dulu,” imbuhnya. [mdr]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...