Kenaikan Tarif Ojek Online Dinilai Kurang Tepat

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online yang mulai diberlakukan pada 10 September 2022. Keputusan tersebut merupakan penyesuaian biaya jasa ini dilakukan dalam rangka adanya penyesuaian terhadap beberapa komponen biaya jasa seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), UMR dan komponen-komponen yang berhubungan jasa lainnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, keputusan yang diambil oleh Kementerian Perhubungan mengenai kenaikan tarif ojek online (Ojol) merupakan keputusan tidak tepat. Sebab, dalam Undang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ojek tidak diatur dalam UU tersebut.

Agus menjelaskan, seharusnya yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi bukan Kementerian Perhubungan.

"Itu bukan tugasnya Kemenhub dia (ojol) kan bukan angkutan umum. itu yang harus mengeluarkan peraturan harusnya Kemenkominfo," terang Agus kepada Merdeka.com, Jakarta, Rabu (7/9).

Dia menilai Menteri Perhubungan terlalu rajin mengurus urusan yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Kemenhub. "Ya bukan angkutan umum. Menterinya saja kerajinan, emang ada Ojol di UU Nomor 22 tahun 2009 soal lalu lintas jalan? kan tidak ada roda dua disitu," jelas dia. [azz]