Kepala BKF Bandingkan Utang Publik Indonesia dengan Negara Lain

Fikri Halim, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVABadan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan risiko dari utang publik Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga saat ini masih lebih rendah dibanding negara-negara lain. Data terakhir dari proyeksi IMF, rasio utang publik Indonesia terhadap PDB sepanjang 2020 akan berada di kisaran 38,5 persen.

Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, rasio utang itu memang naik dari posisi 2019 yang sebesar 30,5 persen dan diperkirakan akan kembali naik pada 2021 menjadi 41,8 persen terhadap PDB. Namun, angka itu diklaim lebih baik dari negara-negara ASEAN maupun anggota G20.

"Jadi kita di samping cukup resilient perekonomiannya dibanding negara lain, risiko yang terjadi pun relatif cukup manageable," kata dia di acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2021, Selasa, 26 Januari 2021.

Baca juga: Heboh Wanita Gelantungan di Mobil Suami yang Kepergok Selingkuh

Febrio mengungkapkan, utang publik Malaysia pada 2020 mencapai 67,6 persen terhadap PDB, naik 10,4 persen dari level 2019 yang sebesar 57,2 persen. Lalu, pada 2021 diprediksi kembali turun menjadi 66 persen.

Adapun Thailand, pada 2020 mencapai 50,4 persen atau naik 9,3 persen dibanding posisi 2019 yang sebesar 41,1 persen. Sedangkan pada 2021, Thailand akan menaikkan utang publiknya menjadi 56,4 persen terhadap PDB.

Di antara negara-negara ASEAN lainnya, utang publik tertinggi dimiliki Singapura yang mencapai 131,2 persen dari PDB, naik 1,2 persen dari level 2019 yang sebesar 130 persen. Pada 2021, utang Singapura diproyeksi naik menjadi 132,4 persen.

Sementara itu, dibandingkan negara-negara G20, Febrio mengatakan, utang publik Amerika Serikat pun telah mencapai 131,2 persen, atau naik hingga 22,5 persen dibandingkan posisi 2019 sebesar 108,7 persen. Sedangkan pada 2021 diperkirakan mencapai 133,6 persen dari PDB.

"Jadi proyeksi utang publik terhadap PDB kalau kita lihat dengan negara G20 dan ASEAN rasio utang publik Indonesia termasuk yang paling rendah dan kenaikannya relatif sangat manageable dibanding negara-negara lain," ucap Febrio.

Dengan data itu, Febrio juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan kembali berada di kisaran 5 persen, lebih baik dari perkiraan pada 2020 yang berada di kisaran minus 2,2 persen sampai dengan minus 1,7 persen.

Febrio menekankan, pertumbuhan itu ditopang oleh program vaksinasi COVID-19 yang akan menjadi faktor pendorong utama konsumsi masyarakat menengah ke atas. Dengan demikian, mereka akan kembali percaya diri membelanjakan simpanan dananya di bank.

"Sepanjang 2020 kemarin, pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) di perbankan tinggi sekali artinya masyarakat mampu, kelas menengah ke atas tidak belanja, bukan karena tidak ada uang tapi karena mobilitas dibatasi. Ini makanya kunci penting adalah vaksinasi," tuturnya.