Kepala BNPB imbau praja IPDN tidak hanya reaktif saat bencana

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau ribuan praja utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak hanya bersikap reaktif saat terjadinya bencana.

"Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo bahwa pencegahan bencana adalah upaya utama, namun bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan. Tapi, juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Kepada 3.622 praja utama IPDN, Suharyanto mengatakan Indonesia kerap dianologikan sebagai supermarket bencana, segala bencana ada di Indonesia. Bencana yang paling tinggi frekuensi kejadiannya adalah hidrometeorologi basah.

Baca juga: Mendagri dorong peningkatan kualitas praja IPDN

Pada kuliah umum dengan tema “Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Nasional” di Balairung Jenderal Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (1/11), Suharyanto menjelaskan, menurut World Bank, Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia.

Sejarah Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008, saat itu terjadi gempa berturut-turut, gempa di Aceh dan Padang, namun tidak ada badan yang langsung mengkoordinasi penanggulangan bencana tersebut.

Kemudian, dibentuk lah BNPB langsung di bawah Presiden, sesuai amanat UU No 24/2007, di tingkat pusat BNPB di bawah presiden, sedangkan di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Untuk BPBD Provinsi di bawah gubernur, BPBD Kabupaten di bawah bupati dan BPBD Kota di bawah wali kota. Penanganan bencana yang relatif kecil dapat di tangani oleh BPBD, bila eskalasinya besar, dapat ditarik ke BNPB. Fungsi BNPB mendampingi dan membantu dari peralatan, anggaran, perbantuan personel BPBD dalam penanggulangan bencana,” ujar Suharyanto.

Suharyanto menjelaskan pentingnya mitigasi berbasis vegetasi, penanaman vegetasi (pohon keras) sebagai mitigasi jangka panjang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca juga: BNPT ajak praja IPDN jadi garda terdepan lawan terorisme

Baca juga: Pemerintah Pusat diminta bangun sekolah kedinasan di Kalteng

Sebagai contoh, pohon Laban dan Mimba memiliki daya tahan yang kuat meskipun terbakar api, sehingga menghambat api meluas saat terjadi karhutla. Tanaman Vetiver sebagai mitigasi banjir dan longsor, akarnya kuat dan bisa tumbuh hingga enam meter dapat memitigasi longsor dan banjir, terutama di lereng dengan kemiringan lebih dari 30 derajat.

Suharyanto mengingatkan terkait bencana non-alam, pandemi COVID-19 memang sudah mulai mereda, namun adanya varian baru dari pandemi COVID-19 perlu diwaspadai.

Untuk menghindari penularan COVID-19, lawan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan harus menjadi budaya dan kebiasaan. Satgas Nasional COVID-19 bersama media akan terus mendorong sosialisasi PHBS kepada masyarakat.