Kepala BRIN tanggapi isu pemutusan kerja 33 ABK KR Baruna Jaya

·Bacaan 1 menit

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko menanggapi isu pemutusan hubungan kerja terhadap 33 anak buah kapal (ABK) di Kapal Riset (KR) Baruna Jaya pascaintegrasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ke BRIN.

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Handoko menuturkan 33 ABK tersebut merupakan tenaga kerja alih daya dari penyedia atau pihak ketiga dan bukan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) BPPT.

"Kualifikasi dan fungsi tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia ini bervariasi, mulai dari nakhoda hingga pelayan," kata dia.

Ia mengatakan ke depan perawatan dan pengoperasian kapal riset akan dilaksanakan melalui perusahaan manajemen armada (fleet management) yang berpengalaman.

Baca juga: BRIN tawarkan opsi sama bagi mantan honorer dan PPNPN di unit litbang

Perusahaan pengelolaan armada tersebut harus memiliki reputasi tinggi dalam pengoperasian kapal dalam lingkup nasional.

"Fleet management ini akan bertugas untuk menyediakan ABK, melakukan operasional, dan perawatan kapal riset agar selalu siap sedia melayani riset," tuturnya.

Selain itu, katanya, ABK yang disediakan juga akan memenuhi standar keamanan dan keselamatan, serta tersertifikasi sesuai dengan kelasnya.

Handoko menuturkan proses pengadaan fleet management itu sedang berlangsung secara kompetitif melalui proses lelang terbuka.

Dalam skema tersebut, BRIN memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para ABK non-pegawai negeri sipil (PNS) untuk melamar kembali sebagai ABK Kapal Riset BRIN.

Para ABK non-PNS​​​​​​ tidak hanya bisa melamar untuk bekerja di kapal-kapal eks-BPPT, tetapi seluruh kapal riset BRIN, melalui perusahaan fleet management yang memenangkan lelang.

Integrasi lembaga-lembaga riset di Indonesia ke dalam BRIN merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.

Baca juga: Komnas HAM terima aduan Paguyuban PPNPT BPPT
Baca juga: Komnas HAM minta BRIN jelaskan pemutusan kontrak kerja PPNPN BPPT
Baca juga: Mantan PPNPN BPPT mengadu ke Komnas HAM agar kembali bekerja di BRIN

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel