Kepala SMK di Bogor Korupsi Dana BOS, Modus Pengadaan Fiktif dan Anggaran Ganda

Merdeka.com - Merdeka.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menetapkan Kepala SMK Generasi Mandiri, MK (56) sebagai tersangka penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2018 hingga 2021. Dia kini ditahan, usai Kejari Kabupaten Bogor meminta keterangan sejumlah saksi dan memiliki alat bukti cukup.

MK disangkakan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 angka 1.

"Dengan ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun," kata Kepala Kejari Kabupaten Bogor Agustian Sunaryo, Kamis (8/9).

Sementara Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bogor, Dodi Wiraatmaja menjelaskan, pihaknya masih mendalami kerugian negara yang ditimbulkan akibat ulah MK. Pasalnya, Kejari masih menunggu perhitungan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bogor.

"Sejauh ini, kerugian negara kurang lebih Rp1 miliar. Bisa bertambah lagi karena ada keterangan tambahan dari saksi dan bukti lain, sehingga perlu ada perhitungan tambahan," beber Dodi.

Dodi menjelaskan, modus yang dilakukan MK selama ini dengan melakukan pengadaan-pengadaan fiktif, anggaran ganda dengan menggunakan dana BOS, baik bersumber dari Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

"Modusnya pengadaan fiktif, double anggaran, baik dengan dana BOS maupun dana hasil iuran orang tua siswa yang dikumpulkan Komite Sekolah. MK juga dibantu pihak lain. Namun kami hari ini baru menahan MK. Untuk tersangka lain, jika alat bukti sudah lengkap akan ditetapkan," kata dia.

Menurutnya, meski MK mengembalikan kerugian negara tidak akan menghentikan proses hukum yang telah berjalan, namun hanya meringankan hukuman yang akan diterima oleh MK.

Dodi melanjutkan, sebelum ditahan, MK sempat melakukan penolakan. Namun Kejari Kabupaten Bogor akan membuat berita acara penolakan, lantaran tersangka memiliki hak ingkar. "Untuk pemulihan atau pengembalian keuangan negara diatur undang-undang pemberantasan korupsi. Tapi itu tidak menghapus ancaman tindak pidananya," pungkas Dodi. [cob]