Kepemilikan Kebun Sawit Rakyat Cuma 41 Persen, Sisanya Dikuasai BUMN dan Swasta

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kepemilikan lahan kebun sawit masyarakat masih 41 persen. Oleh karena itu, pemerintah masih perlu untuk mendukung petani kecil (smallholder) sawit agar daya saingnya bisa meningkat.

“Kebun sawit saat ini pemilikan masyarakat masih sebesar 41 persen, oleh karena itu smallholder dari sawit perlu diberikan dukungan, terutama menghadapi isu perubahan iklim dan juga isu terkait dengan hasil kebun rakyat yang selama ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kebun-kebun yang dimiliki oleh swasta maupun BUMN,” kata Airlangga Hartarto dalam acara Pekan Riset Sawit Indonesia, Rabu (17/11/2021).

Lebih lanjut, Menko membahas terkait kegiatan Climate Change Conference (COP26) 26 yang diselenggarakan di Glasgow beberapa waktu lalu. Dimana Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung petani kecil.

Dalam COP26, pemerintah menyampaikan bahwa komoditas pertanian termasuk kelapa sawit penting untuk pembangunan berkelanjutan terutama mempromosikan pembangunan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan berkontribusi kepada ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim dan peningkatan mata pencaharian dari pada petani.

Smallholders memiliki berbagai tantangan terutama terkait dengan produktivitas dan kapasitas, dan tentu ketika pasar menghendaki standar lingkungan yang lebih tinggi risikonya adalah di tingkat smallholder,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Riset agar Berdampak Besar

Seorang pekerja membawa cangkang sawit di sebuah perkebunan sawit di Sampoiniet, provinsi Aceh (7/3/2021). Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Aceh. (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)
Seorang pekerja membawa cangkang sawit di sebuah perkebunan sawit di Sampoiniet, provinsi Aceh (7/3/2021). Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Aceh. (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)

Oleh karena itu pemerintah terus mendukung petani kecil agar mampu menghadapi tantangan tersebut, dan mendukung terhadap akses keuangan untuk para petani merupakan hal yang penting agar tantangan-tantangan itu bisa ditangani dan yang terutama terkait dengan aspek tata kelola dan logistik.

Demikian, Menko menegaskan pentingnya melakukan riset dan pengembangan guna mewujudkan sawit Indonesia yang berkelanjutan agar mampu memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dan berkesinambungan.

“Kami melakukan apresiasi apa yang dilakukan oleh BPDPKS dengan berbagai kerjasama dengan pemerintah maupun swasta serta partisipasi para akademisi, terutama agar mendukung BPDPKS terus menjaga budaya penelitian sehingga inovasi teknologi baru dibidang sawit bisa terus dikembangkan,” pungkasnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel