Kepemimpinan Anies Baswedan Tangani COVID-19: Prestasi atau Kontroversi?

Syahdan Nurdin, nikenr224-606

VIVA – Kini dunia sedang gencar karena maraknya Covid-19 yang telah menjangkit sekitar 216 negara di dunia yang dipublikasi melalui laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Indonesia mulai terjangkit pandemi Covid-19 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan pada awal Maret 2020 bahwa terdapat 2 Warga Negara Indonesia sudah positif terkena Covid-19. Pemberitaan tersebut sempat membuat masyarakat Indonesia terkejut dan mulai hangat diperbincangkan.

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara pun menjadi daerah yang paling banyak terinfeksi pandemi Covid-19. Hal ini dibahas lebih lanjut oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanggulangan Covid-19, Achmad Riyanto yang menyatakan bahwa DKI Jakarta menjadi wilayah dengan peningkatan terbanyak karena mobilitas penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

Merespons atas banyaknya kasus Covid-19 yang terjadi di DKI Jakarta, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanganan pandemi ini. 

Namun, sebagai daerah yang segala gerak-geriknya selalu menjadi pembahasan publik, maka kebijakan yang dikeluarkan pun memicu respons dari berbagai pihak, baik berupa apresiasi ataupun disebut sebagai kebijakan yang hanya menuai kontroversi.

Anies Baswedan adalah sosok yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang dapat dicontoh, di antaranya adalah keterampilan konseptual. Hal ini didukung oleh perencanaan strategis yang telah dilakukan Anies Baswedan dalam penanganan kasus Covid-19.

Layaknya seorang leader, beliau peka dan memahami bagaimana kondisi lingkungan yang sedang ia pimpin. Anies Baswedan mengungkapkan bahwa sebenarnya telah sadar akan keberadaan virus corona sejak Januari 2020 lebih cepat dari Pemerintah Pusat, yang mana sebelum dikenal dengan istilah Covid-19.

Sejak saat itu, telah dilakukan pembahasan bersama rumah sakit di DKI Jakarta terkait dengan sebutan penyakit pneumonia ini.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Anies Baswedan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 terutama di DKI Jakarta dengan intensitas interaksi yang cukup tinggi. Anies Baswedan beserta jajarannya telah mengambil beberapa langkah, diantaranya adalah meniadakan kegiatan car free day untuk mengurangi berkumpulnya orang dengan jumlah yang banyak.

Selain itu, Anies Baswedan memutuskan untuk menutup semua sekolah, sehingga para guru dan siswa dapat melakukan proses belajar mengajar jarak jauh secara daring. Sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta pun ditutup untuk sementara waktu, seperti Taman Margasatwa Ragunan, Kawasan Museum Nasional (Monas), Kawasan Kota Tua, dan tempat rekreasi lainnya di DKI Jakarta.

Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pun telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah berlaku sejak 10 April 2020.

Pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta merupakan langkah strategis yang dipilih oleh Anies Baswedan beserta jajarannya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal tersebut mencerminkan kepemimpinan Anies Baswedan yang melakukan situasional approach terhadap kondisi yang terjadi selama pandemi ini.

Namun, seiring berjalannya pemberlakuan PSBB tersebut, banyak pihak menilai bahwa implementasinya kurang maksimal, karena masih banyak masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah dan tidak mematuhi peraturan PSBB, seperti tidak menggunakan masker saat keluar rumah, tidak melakukan physical distancing baik di lingkungan serta saat berada di dalam kendaraan.

Anies Baswedan pun mengeluarkan peraturan bagi setiap orang yang ingin keluar dan masuk ke wilayah DKI Jakarta harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan memenuhi syarat yang berlaku, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Surat Izin Keluar Masuk sebagai syarat mutlak.

Surat tersebut dapat diperoleh melalui corona.jakarta.go.id atau bit.ly/SIKMJABODETABEK dan di dalamnya sudah tersedia panduan yang memudahkan masyarakat untuk mengurus SIKM tersebut.

Selain mengundang bercak kagum dan menjadi leading role dalam percepatan penanganan Covid-19 di daerah, Anies Baswedan pun kerap menimbulkan keputusan yang dinilai kontroversi.

Pada saat awal maraknya kasus Covid-19 di Indonesia, sempat berhembus kabar bahwa terdapat wacana lockdown yang akan diselenggarakan di Ibu Kota untuk menghentikan penularan Covid-19.

Hal tersebut memicu reaksi Pemerintah Pusat, yang mana kebijakan lockdown merupakan kewenangan mutlak oleh Pemerintah Pusat dan belum ada arahan untuk kepala daerah melakukan tindakan tersebut.

Tidak hanya itu, peluncuran situs terkait Covid-19 di DKI Jakarta pun dikritik oleh Jhonny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informasi RI, hal tersebut dikarenakan Kementerian Kesehatan sudah memiliki situs serupa, terlebih lagi sempat terjadi perbedaan hasil antara kedua situs tersebut dalam jumlah pasien positif Covid-19.

Selain itu, selama PSBB berlangsung Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan Bantuan Sosial untuk penduduk yang rentan terdampak Covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta.

Pelaksanaan bansos tersebut masih menuai kontroversi. Selain dinilai kurang transparan atas daftar penduduk yang berhak menerima bantuan sosial, banyak pihak yang sudah menerima bantuan mengeluhkan bahwa isi paket sembako dari pemerintah yang dibagikan tidak sesuai dengan nilai yang telah dijanjikan, yaitu sebesar Rp149.500.

Menurut penjelasan salah satu warga di daerah Cempaka Baru, paket sembako yang diterima, bernilai kurang dari Rp100.000 (Iswinarno, 2020). Selain itu, terdapat beberapa kriteria yang ditetapkan untuk keluarga yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta.

Sayangnya hal tersebut tidak terpenuhi pada pembagian bantuan sosial di beberapa wilayah, karena banyak warga yang mengeluhkan bahwa terdapat masyarakat mendapatkan bantuan padahal tidak tergolong dalam kriteria yang telah ditentukan.

Anies Baswedan dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gaya bicara yang luar biasa baik dan lihai dalam mengelola ketenangan dalam dirinya, sehingga pada saat berbagai pihak mencoba untuk mengkritisi beliau baik dengan cara yang benar atau tidak, maka beliau akan menanggapinya dengan bijak.

Hal tersebut juga didukung oleh latar belakang beliau yang merupakan seorang akademisi, sehingga sudah terlatih untuk menanggapi suatu hal dan berbicara di depan umum.

Di balik kesempurnaan tata bahasanya, beliau dinilai kurang berkomunikasi sehingga terdapat beberapa kebijakan yang dihasilkan memberikan ketidakpastian kepada masyarakat.

Kritikan yang ditujukan oleh Anies Baswedan tidak membuat performanya menurun sebagai Gubernur DKI Jakarta, hal tersebut dapat menjadi acuan untuk bergerak lebih baik lagi dalam kepemimpinannya.

Segala keputusan yang telah dipilih oleh Anies Baswedan baik dinilai sebagai prestasi ataupun kontroversi telah mencerminkan bahwa seorang pemimpin tidak akan terlepas dari sanjungan dan kritikan.

Sebagai seorang pemimpin, penilaian publik adalah hal yang pasti dan tidak dapat dihindari. Penilaian tersebut tidak akan selalu sama, tergantung dari sisi seperti apa suatu pihak menilainya, karena pemikiran dan asumsi setiap individu atau kelompok tentu berbeda satu dengan lainnya.

Terlepas dari penilaian tersebut, seorang pemimpin atau leader dituntut memiliki sifat yang berwibawa dan bertanggungjawab, sehingga segala keputusan yang diambil sudah harus memperhatikan dampak yang akan terjadi untuk ke depannya, terutama dampaknya terhadap masyarakat.