Kepemimpinan Tri Rismaharini dalam Perang Melawan COVID-19 di Surabaya

Syahdan Nurdin, dinanovita99

VIVA – Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, kepemimpinan seorang pemimpin sedang diuji. Pandemi ini menjadi permasalahan yang berat bagi semua pemimpin sehingga membutuhkan gaya dan strategi kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan seseorang yang sesungguhnya akan terlihat saat menangani masalah pandemi ini. Tak terkecuali kepemimpinan seorang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini memiliki peranan yang penting dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Surabaya. Di Surabaya sendiri, tercatat pada hari Rabu (07/05/2020) pasien positif covid-19 masih menjadi penyumbang tertinggi kasus positif covid-19 di Jawa Timur yaitu sebanyak 2118 orang  (surabaya.tribunnews.com, 2020)

Terkait banyaknya kasus Covid-19 tersebut, diperlukan strategi dan gaya kepemimpinan dari Wali Kota Surabaya yang tegas, proaktif, responsif, dan perlu koordinasi yang kuat. Hal ini disebutkan juga oleh Pengamat Politik dari Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam yang mengatakan, “Dalam situasi darurat seperti ini, sangat membutuhkan kepemimpinan yang saling menguatkan. Jadi kepemimpinan yang responsif, strict dan nurtunant parent akan memunculkan kepemimpinan kuat dalam menangani pandemi ini.” (jatimnow.com, 2020)

Pada kenyataannya, Wali Kota Pahlawan ini dalam memerangi pandemi covid-19 tersebut belum menunjukkan kepemimpinan yang tepat. Selain itu, terdapat masalah layanan kesehatan yang berbeda-beda di setiap rumah sakit yang menerima pasien Covid-19 di Surabaya. 

Totalnya ada 15 rumah sakit, namun tidak semua memiliki fasilitas yang memadai. Disebutkan oleh seorang dokter di salah satu rumah sakit di Surabaya, Aditya C. Janottama melalui akun Twitter @cakasana dalam cuitan twitter @cakasana, bahwa rumah sakit-rumah sakit tersebut ada yang memiliki ventilator, ada yang tidak. Ada yang ICU-nya siap untuk pasien covid-19, ada yang tidak. Dan ada yang kamarnya terdapat exhaust, ada yang hanya pakai angin jendela.

Fasilitas yang tidak merata pada setiap rumah sakit tersebut dikhawatirkan akan berdampak bagi kondisi pasien maupun tenaga kesehatan.  Greenleaf dalam Yukl (2010) menjelaskan bahwa tanggung jawab utama para pemimpin adalah melayani dan ini yang menjadi esensi dari kepemimpinan etis.

Dalam konsep kepemimpinan etis, seharusnya wali kota Surabaya berusaha semaksimal mungkin menyelematkan nyawa masyarakat dan tenaga kesehatan dimulai dengan perbaikan fasilitas rumah sakit.

Selain itu, diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan akan menekan laju penyebaran pasien positif covid-19. Akan tetapi, angka positif covid-19 kian meningkat meskipun kebijakan PSBB sudah dilaksanakan sejak tanggal 28 April 2020. Hingga kini, PSBB telah dilakukan pada tahap ketiga yang akan dilaksanakan sampai tanggal 8 Juni 2020.

Menurut Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jatim, pelaksanaan PSBB tahap pertama yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dinilai gagal dalam memutus rantai penyebaran covid-19. Menurut dia, pemkot tidak memiliki roadmap yang jelas dan terukur (antaranews.com, 2020).

Bahkan,  pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo menilai pelaksanaan PSBB tahap kedua lebih buruk daripada tahap pertama. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh waktu jelang lebaran sehingga masyarakat semakin mengabaikan aturan PSBB terkait protokol kesehatan (CNNIndonesia, 2020)

Hal tersebut didukung pernyataan yang ditulis Aditya C. Janottama melalui akun Twitter @cakasana bahwa pembatasan sosial seperti tidak dijalankan dengan semesetinya dibuktikan dengan jalanan tetap ramai, kafe dan mall tetap buka, banyak warga yang tidak memakai masker saat berada di luar rumah, dan polisi patrol yang hanya terlihat sekali sepanjang PSBB diberlakukan di Surabaya.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa warga Surabaya masih mengabaikan protokol kesehatan yang telah diatur pada Peraturan Wali kota (Perwali) mengenai PSBB.

Hal ini dapat disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak tegas dan tidak tanggap pada Ibu Tri Rismaharini. Semakin banyaknya orang yang terpapar virus corona ini, seharusnya wali kota bisa lebih tegas terkait protokol kesehatan dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi yang melanggarnya agar warga Surabaya tidak menyepelekan dan mematuhi aturan-aturan yang ada.

Wali Kota Surabaya perlu kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kondisi terkini agar penyebaran covid-19 dapat teratasi dengan baik. Meskipun begitu, penanganan Covid-19 tidak akan berhasil jika hanya seorang pemimpin saja yang bergerak. Oleh karena itu, semua pihak perlu bahu membahu dalam perang melawan covid-19 terkhusus masyarakat dan pemerintah yang harus saling bersinergi dan saling percaya.