Kerugian dan kerusakan: Siapa yang bertanggung jawab atas derita krisis iklim negara miskin? Bagaimana ganti ruginya?

Anda mungkin mendengar istilah loss and damage (kerugian dan kerusakan) dalam beberapa pekan ke depan saat para pemimpin dunia berkumpul dalam Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (COP27) di Sharm el Sheikh, Mesir.

Istilah di atas terkait dengan ongkos ekonomi maupun fisik yang ditanggung negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Banyak negara yang sangat rentan tapi justru berkontribusi sangat kecil terhadap perubahan iklim. Mereka juga yang menderita akibat gelombang panas ekstrem, banjir, ataupun bencana terkait iklim lainnya.

Nah, negara-negara ini menuntut negara kaya untuk menanggung ganti kerugian tersebut. Sebab, secara historis, negara-negara maju merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar.

Contohnya di Pakistan, tempat curah hujan ekstrem di tengah mencairnya gletser karena gelombang panas mengakibatkan banjir besar merendam sepertiga negara itu pada beberapa bulan lalu.

Banjir tersebut mengakibatkan lahan-lahan pertanian Pakistan menjadi danau, sehingga warga setempat kehilangan sumber penghasilan selama berpekan-pekan. Lebih dari 1.700 orang meninggal karena banjir. Jutaan warga yang kehilangan rumah dan kehidupan. Banjir juga merusak 1,6 juta hektare lahan pertanian, termasuk juga peternakan. Ini belum terhitung dampak kesehatannya seperti lonjakan kasus malaria di tengah-tengah permukiman warga.

Derita berlipat tersebut amat berkebalikan dengan kontribusi emisi gas rumah kaca Pakistan yang hanya satu persen di tingkat global.

Inilah yang terjadi. Karena tidak bisa dikurung oleh batas negara, emisi yang terlepas dari manapun akan membebani iklim global. Iklim yang menghangat akan membuat hujan lebih intensif, dan studi menyatakan perubahan iklim meningkatkan intensitas hujan di Pakistan hingga 50%.