Kesehatan atau ekonomi dulu? Mencari keputusan terbaik dalam menghadapi pandemi

Pemerintah Indonesia menjadi target kritik karena dianggap memilih menyelamatkan perekonomian alih-alih masyarakat dalam manajemen COVID-19 yang dilakukannya. Hal ini mengakibatkan banyak korban jatuh.

Begitu kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada Maret 2020, pemerintah langsung menghentikan berbagai kegiatan bisnis – termasuk di antaranya adalah bisnis tempat makan, pusat perbelanjaan, transportasi, dan pariwisata. Di bawah bendera new normal atau “kenormalan baru”, pemerintah Indonesia mengizinkan bisnis untuk melanjutkan operasinya pada pertengahan 2020, yang sebenarnya membahayakan masyarakat di tengah penyebaran virus yang mengganas.

Namun, pilihan yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi ini berakhir mengecewakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 2% selama tahun 2020, penurunan terbesar yang terjadi semenjak krisis ekonomi 1998.

Tidak hanya itu, Indonesia harus menekan pil pahit kehilangan 22.000 populasinya akibat COVID-19 sepanjang tahun tersebut. Akibat mewabahnya varian Delta pada akhir 2021, angka kematian melonjak hingga 144.000, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19.

Penelitian terbaru kami menawarkan jawaban terhadap dilema kesehatan versus ekonomi ini. Kami menunjukkan bahwa terdapat jalan tengah yang, jika memungkinkan, dapat menyelamatkan tidak hanya ekonomi tapi juga nyawa masyarakat.

Dengan menggabungkan dua model yang menghitung dampak pandemi terhadap aktivitas ekonomi dan kesehatan publik, kami menemukan skenario bagaimana pemerintah dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan banyak orang.

Melalui skenario ini, pemerintah dapat mengurangi angka kematian di kisaran 2000, dengan mengorbankan hanya 5% dari pendapatan domestik bruto (PDB atau takaran kinerja ekonomi) selama periode yang sama.

Berikut caranya.

Membangun pendekatan yang tepat

Kami menggabungkan model kesehatan dan ekonomi dan menghasilkan enam skenario yang memungkinkan untuk menghubungkan kebijakan mengenai dua sektor tersebut.

Kedua model merepresentasikan evolusi dari waktu ke waktu dan juga berbagai wilayah dengan populasi yang terinfeksi maupun keluaran ekonominya.

Penelitian ini menghubungkan dua intervensi pemerintah: pembatasan perbatasan dan kebijakan ekonomi publik. Keduanya diharapkan dapat membendung penyebaran virus namun memiliki pengaruh negatif bagi perekonomian.

Intervensi pembatasan mempertimbangkan faktor dibuka atau ditutupnya perbatasan antar wilayah. Selain itu, kami juga mempertimbangkan tiga skenario pemberlakuan kebijakan kesehatan publik: tidak ada, ringan, dan menengah.

“Tidak ada” merujuk pada absennya kebijakan larangan dalam rangka mencegah transmisi virus. Kebijakan ini menunjukkan risiko infeksi yang tinggi tanpa adanya perubahan permintaan ekonomi atau tingkat produksi.

Kebijakan kesehatan publik yang “ringan” memberlakukan pembatasan operasi bagi bisnis di sektor jasa, perdagangan, dan perhotelan sehingga mengurangi tingkat penyebaran virus.

Sementara, kebijakan “menengah” merepresentasikan langkah yang lebih tegas namun efektif dalam upaya pengurangan penyebaran virus. Kebijakan ini membatasi aktivitas di sektor konstruksi, manufaktur, transportasi, dan komunikasi – serta lebih jauh meningkatkan tingkat pembatasan di sektor jasa, perdagangan, dan perhotelan.