Kesibukan Istana di Tengah Kabar Kenaikan Harga BBM

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan segera mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Subsidi yang sudah membengkak menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM.

Hingga Senin (29/8) sore ini, belum ada tanda-tanda Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Aktivitas di Istana Negara Jakarta masih terpantau normal.

Kantor Kepala Negara terlihat seperti biasa dengan aktivitas pegawai di lingkungan Istana. Deretan mobil menteri maupun kendaraan patwal tidak tampak terparkir di halaman Istana.

Hanya saja, pada siang tadi, Presiden Jokowi sudah bertemu dengan beberapa pembantunya. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Kemudian, ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

BLT Pengalihan Subsidi BBM

Dari pertemuan itu, kabar kenaikan harga BBM semakin menguat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian bantalan sosial sebagai pengalihan subsidi BBM. Ditanya BBM akan diumumkan naik, dia belum mau menjawab.

"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang diinstruksikan bapak presiden hari ini, jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," kata Ani sapaan akrabnya.

Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bantalan sosial tambahan itu akan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia.

"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama, 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM besar Rp12,4 triliun," kata Ani.

Dia menyebut, BLT itu akan dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebanyak Rp150.000 selama 4 kali. Namun, penyalurannya dilakukan selama 2 termin. BLT itu akan dikirim melalui kantor pos seluruh Indonesia.

"Jadi dalam hal ini akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," kata Ani sapaan akrabnya.

Bantuan Subsidi Upah

Selain BLT, Jokowi akan memberikan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan bantuan sebesar Rp600 ribu per orang. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan," kata Ani.

Sumber dana subsidi itu berasal dari pengalihan subsidi BBM dengan anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Subsidi upah itu hanya dibayarkan satu kali.

"Sebanyak Rp600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran Rp9,6 triliun," ucap Ani.

Sementara itu, Pertamina masih menunggu arahan dari pemerintah terkait kebijakan harga BBM subsidi yang merupakan kewenangan dari regulator.

"Kami masih menunggu arahan dari pemerintah," Kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.

Tanggulangi Dampak Kenaikan Minyak Dunia

Sejumlah menteri bidang perekonomian telah menggelar rapat koordinasi terkait rencana kenaikan harga BBM. Dalam rapat tersebut, semua opsi dibahas untuk menanggulangi dampak kenaikan harga minyak dunia yang terus meningkat.

"Banyak opsi (yang dibahas). Bisa pembatasan, bisa kenaikan (harga BBM)," kata Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/8).

Hingga saat ini, belum ada keputusan pemerintah terkait harga BBM ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, harga keekonomian Pertalite, Pertamax dan Solar kian melambung jauh di bawah nilai jualnya saat ini.

Harga Pertalite (RON 90) plus subsidi pemerintah kini dijual di angka Rp7.650 per liter. Sementara Solar (CN 48) dibanderol Rp5.450 per liter, dan Pertamax (RON 92) Rp12.500 per liter.

"Keekonomian harga Pertalite Rp17.200 (per liter), kalau Solar CN 48 Rp17.600 (per liter), Pertamax Rp19.900 (per liter)," terang Menteri Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8).

Subsidi Pertalite dan Pertamax dalam Hitungan Liter

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Harga Jual Eceran (HJE) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

Dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) USD 105 per barel dan nilai tukar rupiah Rp14.700 per USD, dia menyebut subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bahan bakar pertalite, solar, pertamax hingga LPG 3 kilogram menjadi sangat besar.

Sri Mulyani memaparkan HJE solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya sudah mencapai Rp13.950 per liter.

"Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi solar sebesar 63 persen atau mencapai Rp8.800 per liter dari harga riilnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan Subsidi BBM di Jakarta, Jumat (26/8).

Sementara itu, untuk HJE pertalite yang ditetapkan sebesar Rp7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Harga pertalite sekarang ini, rakyat setiap liternya mendapatkan subsidi 53 persen atau Rp6.800 setiap liter yang dibeli," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, untuk HJE pertamax yang ditetapkan saat ini sebesar Rp12.500 per liter, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp17.300 per liter. Sehingga, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp4.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Setiap orang mampu yang mobilnya bagus membeli pertamax, per liternya mendapatkan subsidi Rp4.800," ujar Sri Mulyani.

Kuota Habis Oktober 2022

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kuota BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang ditargetkan dalam APBN tahun ini akan habis pada bulan Oktober.

"Kalau kita asumsikan volume konsumsi (BBM) mengikuti selama 8 bulan terakhir, kuota akan habis di bulan Oktober, kalau konsumsinya tetap sama" ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan Subsidi BBM di Jakarta, Jumat (26/8).

Menurut dia, bersamaan dengan itu, anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502 triliun tahun ini, juga akan habis pada bulan Oktober. Sehingga, tentunya akan diperlukan anggaran subsidi dan kompensasi energi tambahan untuk menambal sisa waktu yang ada hingga akhir tahun.

"Yang terjadi sekarang, dengan pemulihan ekonomi, konsumsi dan subsidi yang masih tinggi, konsumsi solar dan pertalite diperkirakan jauh melampaui apa yang ada di APBN," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut perkiraan ini didasarkan pada data realisasi konsumsi bahan bakar jenis ini selama tujuh bulan awal tahun ini, dimana telah jauh melampaui separuh target APBN.

Dikonsumsi Orang Kaya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Solar di Indonesia belum tepat sasaran. Padahal, dalam APBN Perpres 98/2022 anggaran subsidi dan kompensasi energi dipatok Rp502,4 triliun.

Sri Mulyani mencatat, proporsi konsumsi Pertalite 86 persen dinikmati kelompok rumah tangga (RT). Sedangkan, 14 persen di antaranya dikonsumsi oleh dunia usaha.

"Dari yang dinikmati RT, ternyata 80 persen dinikmati oleh RT mampu dan 20 persen dinikmati oleh RT miskin," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8).

Sri Mulyani melanjutkan, kondisi serupa juga terjadi pada Solar. Di mana, 89 persen dinikmati oleh dunia usaha dan 11 persen sisanya dinikmati oleh RT.

"Dari yang dinikmati RT, ternyata 80 persen dinikmati oleh RT mampu dan 20 persen dinikmati oleh RT miskin," bebernya.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mencari cara untuk membuat subsidi energi lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan strategi pembatasan penyaluran BBM subsidi.

"Subsidi ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmatinya relatif mampu dan mungkin akan menciptakan kesenjangan dari subsidi," tutupnya. [tin]