Ketapang Wacanakan Pemekaran Kabupaten Baru

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM,KETAPANG - Setelah rencana pemekaran Kabupaten Hulu Aik mendapat dukungan dari DPRD Ketapang dan eksekutif, kali ini wacana pemekaran Kendawangan Raya kembali mencuat. Dikabarkan pada 15 Maret mendatang mereka akan melakukan audiensi di DPRD Ketapang

“Dalam APBD 2012 memang sudah dianggarkan untuk rencana pemekaran dua wilayah ini, dan pada pertemuan mendatang kita akan melihat sejauh mana persiapan yang telah mereka lakukan di lapangan,” kata Wakil Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus, Jumat (2/3/2012).

Kata Budi tim pemekaran Kabupaten Kendawangan Raya juga sudah dibentuk, mereka tinggal menyampaikan hal-hal yang menjadi persyaratan pemekaran suatu wilayah, kepada eksekutip dan legislatip.

Menurut Budi, Kabupaten Ketapang memang sudah selayaknya dilakukan pemekaran, mengingat rentang kendali beberapa Kecamatan yang ada di dalamnya cukup jauh. Dengan adanya pemekaran tersebut maka pelayanan public kedepannyapun akan menjadi lebih maksimal.

“Bahkan Ketapang ini seharusnya ditambah tiga Kabupaten baru lagi, Hulu Aik, Kendawangan Raya, dan Jelai , hanya saja tim dari Jelai Hulu ini yang belum ada pergerakannya,” jelas Budi.

Budi menegaskan, untuk dapat merealisasikan pemekaran tersebut memang tidaklah mudah, diperlukan waktu yang cukup lama, maka dari itu perlu persiapan sejak dini, sehingga kedepannya lebih mudah untuk merealisasikannya.

Disinggung mengenai adanya moratorium pemerintah pusat terhadap pemekaran, Budi menegaskan itu tidak menjadi persoalan, sebab dalam moratorium tersebut masih ada pengecualian terhadap daerah-daerah tertentu, termasuk diantaranya wilayah Kalimantan.

“Saya mendengar dari rapat bagian hukum dari fraksi PDIP di Jakarta, jika ada daerah-daerah tertentu yang akan dilakukan pemekaran dipersilahkan untuk disampaikan, jadi saya pikir masih terbuka lebar untuk rencana pemekaran, ya seperti yang saya katakana tadi ini sebagai persiapan, pas moratorium di cabut kita sudah siap,” tegasnya.

Saat ditanya apakah tidak akan semakin membebani pemerintah ketika pemekaran nantinya bisa direalisasikan, Budi menegaskan hal itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memajukan suatu daerah.

“Kalau pemerintah mempunyai anggaran untuk memperbaiki insfrastruktur daerah yang masih terbelakang ya silahkan, namun jika tidak jalan satu-satunya ya harus dilakukan pemekaran, tujuan dilakukan pemekaran inikan memang untuk memajukan daerah,” tandasnya.