Ketika Gubernur Suryo Dihadapkan Pilihan Bertempur atau Menyerah

Merdeka.com - Merdeka.com - Perlawanan rakyat Surabaya pada 77 tahun silam meninggalkan catatan sejarah dalam upaya mempertahankan Indonesia merdeka. Gencatan senjata yang dikenal dengan peristiwa Pertempuran 10 November ini tidak luput dari andil para pejuang termasuk Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo (Gubernur Suryo), yang merupakan pemimpin tertinggi Republik Indonesia di Surabaya kala itu.

Pecahnya pertempuran 10 November 1945 tersebut dipicu atas kemurkaan sekutu terhadap rakyat Surabaya, terkait kematian Brigadir Jenderal AWS Mallaby di dekat Jembatan Merah.

Menurut informasi yang dirangkum merdeka.com, pada tanggal 9 November 1945 pimpinan Pasukan Sekutu Jawa Timur yang baru yakni Mayor Jenderal E.C. Mansergh telah menyiapkan hadiah spesial untuk Gubernur Suryo melalui tiga utusan yang sebelumnya dikirim Gubernur Suryo ke Markas Besar Tentara Inggris yang berupa dua dokumen.

Kedua dokumen bernomor G-515-11 tersebut berisi ultimatum beserta surat penjelasannya. Isi dari ultimatum itu adalah jika 'semua pemimpin-pemimpin Indonesia termasuk pemimpin-pemimpin gerakan pemuda, Kepala Polisi, dan petugas Radio Surabaya harus melaporkan diri di Batavia-weg (Kini Jalan Jakarta) menjelang pukul 18.00 tanggal 9 November. Mereka harus mendekat dengan berbaris satu-satu dengan membawa senjata yang dimilikinya. Senjata-senjata ini harus diletakkan dalam jarak 100 yard pada tempat pertemuan, dan kemudian semua orang Indonesia harus mendekat dengan kedua tangan diangkat diletakkan di atas kepala, dan semua akan ditangkap dan ditawan. Mereka harus bersedia menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat'.

Menanggapi ultimatum tersebut, Gubernur Suryo lantas membentuk tim delegasi untuk melakukan pertemuan bersama pimpinan tentara Sekutu Jenderal Mansergh guna memberikan penjelasan jika rakyat Indonesia hanya tunduk dan patuh pada Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta.

Delegasi tersebut dipimpin olehnya sendiri, dan menunjuk Soegiri sebagai Panglima Angkatan Laut yang mewakili unsur maritim, kemudian Ruslan Wongsokusumo serta Sungkono.

Sementara itu, ribuan selebaran berisi ultimatum yang ditandatangani oleh Mansergh dijatuhkan dari udara menggunakan pesawat militer sekutu. Sikap rakyat tetap kompak menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan sekutu lantaran sudah tak sudi lagi dijajah bangsa asing.

Dengan situasi yang semakin memanas, Gubernur Suryo memutuskan untuk melakukan perundingan bersama Presiden Ir. Sukarno. Pembicaraan melalui telepon berlangsung antara Presiden Sukarno dengan Dul Arnowo sekitar pukul 19.30 malam.

Sebelumnya Presiden Sukarno juga telah mengetahui tentang ultimatum yang dilayangkan Panglima Tentara Sekutu di Surabaya. Dia lantas memerintahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu, Mr. Ahmad Subardjo untuk segera menghubungi Pimpinan Tertinggi Tentara Inggris agar mengupayakan pembatalan pertempuran.

Pukul 22.10 Dul Arnowo kembali dapat melakukan kontak telepon dengan Jakarta. Dul mendapat informasi jika Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo gagal mengusahakan cara damai, pimpinan tentara Inggris tetap bersikeras menggunakan jalur kekerasan.

Pemerintah pusat pun kemudian menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pemerintah daerah Jawa Timur. Itu artinya keputusan terakhir berada di tangan Gubernur Suryo, antara bertempur dan hancur lebur atau menyerah secara hina.

Situasi kritis itu Gubernur Suryo hadapi dengan kepala dingin. Dia pun sempat mencoba mengadakan perundingan bersama Tenaga Keamanan Rakyat (TKR) serta tokoh masyarakat lain, hingga memunculkan kesepakatan penolakan terhadap ultimatum Inggris.

Penolakan terhadap ultimatum tersebut disuarakan dengan lantang oleh Gubernur Suryo dengan ciri khasnya yang tenang, tegas dan mantap. Dia menyerukan untuk melakukan perlawanan kepada pasukan sekutu untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.

Meskipun merupakan keturunan bangsawan, Raden Suryo adalah sosok pemimpin yang sangat demokratis, dan mengutamakan kepentingan musyawarah guna mencapai mufakat untuk kepentingan bersama.

Diketahui roman muka Gubernur Suryo selalu meriah, menyinarkan sikap hidup dan jiwa seorang ksatria Jawa. Sungkono menamakan pidato Gubernur Suryo itu 'Komando Keramat' membuat rakyat 'relieved' atau merasa 'ringan pikirannya'.

Keesokan paginya, sekitar pukul 09.30, pecahlah pertempuran antara warga pribumi dengan tentara sekutu. Pertempuran sengit yang berlangsung selama tiga minggu tersebut akhirnya dapat dimenangkan oleh Sekutu karena jumlah kekuatan dan amunisi yang tidak sebanding.

Namun demikian, tentara sekutu benar-benar telah dibuat kapok atas semangat juang dan rasa nasionalisme rakyat Indonesia yang membara selama kurang lebih 21 hari. Sebelumnya Panglima Tentara Inggris dengan congkaknya memprediksi jika Surabaya akan takluk hanya dalam waktu tiga hari.

Bukti bahwa Gubernur Suryo adalah seorang pemimpin yang turut berjuang bersama rakyat adalah seringnya Dia meninjau front terdepan guna mengetahui keberadaan pemimpin pasukan Republik Indonesia seperti Sungkono, Atmaji, dan lainnya saat perlawanan tersebut terjadi.

Reporter: Putri Oktafiana [cob]