Ketika Para Dukun Menuntut Kelonggaran Aktivitas Penambangan

Laporan Wartawan Bangka Pos, Al Adhi Setyanto

TRIBUNNEWS.COM, BELITUNG - Forum Perdukunan Adat Belitung menyampaikan tujuh tuntutan ke DPRD Kabupaten Belitung, Pemda Kabupaten Belitung dan Polres Belitung, Senin (24/6/2013).

Tujuh tuntutan tersebut berisi tentang keinginan penambang rakyat memperoleh kelonggaran secara hukum dalam melakukan aktivitas pertambangannya.

Tuntutan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Ketua DPRD Kabupaten Belitung Andi Saparuddin Lanna, para dukun, Waka Polres Belitung Kompol Dolly Gumara, Bupati dan Wabup Belitung, Sekda Belitung serta anggota DPRD.

Dalam tuntutannya, para dukun ini meminta agar polisi tidak mengkriminalisasi para penambang rakyat dalam melakukan aktivitasnya. Mereka juga meminta bupati untuk melindungi dan mengayomi penambang rakyat yang terzolimi.

"Kami harap polisi dan Pol PP untuk mengedepankan berkoordinasi dengan dukun-dukun kampung dan pemerintah desa dalam melakukan tugasnya menertibkan penambang dan jangan diskriminatif," sebut Azuar, perwakilan Desa Aik Seruk yang membacakan tuntutan tersebut.

Baca Juga:

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.