Ketimbang Perpanjang PPKM Level, Pemerintah Diminta Fokus Penerapan Protokol Kesehatan

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha berharap pemerintah tidak memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Kebijakan PPKM level 3 dan 4 sejatinya akan berakhir pada Senin, 2 Agustus 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani meminta sebaiknya pemerintah fokus pada penerapan protokol kesehatan, tanpa memperpanjang PPKM level.

"Agar dunia usaha bisa bertahan hidup dan bisa bergerak," kata Ajib saat dihubungi Merdeka.com, Minggu (1/8/2021).

Selain memastikan penegakan protokol kesehatan, pemerintah juga diingatkan harus fokus dalam memberikan vaksinasi ke masyarakat.

Pemerintah harus mengoptimalkan semua infrastruktur dan menggandeng semua stakeholder termasuk, termasuk pengusaha agar program vaksinasi berjalan.

BPP Hipmi salah satunya juga akan mendorong program vaksinasi pada tanggal 5-7 Agustus 2021. Pengusaha juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 21 miliar untuk pelaksanaan vaksinasi.

"Ini adalah bagian upaya nyata dunia usaha mendukung pertepatan vaksinasi," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dampak Ekonomi

Seorang pria beraktivitas di Teras Kota Mall, BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/7/2021). Tempat yang tak tutup di antaranya restoran, supermarket, pasar swalayan, dan apotek/toko obat/optik serta vaksinasi yang dilakukan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan. (merdeka.com/Arie Basuki)
Seorang pria beraktivitas di Teras Kota Mall, BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/7/2021). Tempat yang tak tutup di antaranya restoran, supermarket, pasar swalayan, dan apotek/toko obat/optik serta vaksinasi yang dilakukan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Pengamat memprediksi jika pemerintah akan kembali memperpanjang kebijakan PPKM ini meski diikuti dengan beberapa kelonggaran baru.

Seperti diungkapkan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menyatakan, konsekuensi perpanjangan PPKM sudah pasti akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Mengingat hal tersebut tidak bisa dihindarkan.

"Tinggal bagaimana pemerintah mengurangi dampak negatif tersebut. Salah satunya meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan. Baik bantuan sosial maupun bantuan kepada dunia usaha," kata Piter saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/8).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengingatkan jika ekonomi belum bisa berjalan optimal akibat ada kebijakan PPMM.

Pergerakan masyarakat masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas. Sementara, kelas menengah ke bawah tekanan ekonominya makin dalam.

"Andaikan mal dibuka pun belum tentu kembali ke posisi awal Mei -Juni sebelum adanya PPKM Darurat," imbuh dia.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel