Ketua DPD RI dorong BI permudah masyarakat mengakses perbankan

Royke Sinaga
·Bacaan 2 menit

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Bank Indonesia (BI) dan lembaga perbankan yang ada untuk mempermudah masyarakat mengakses perbankan, karena sekitar 130 juta penduduk Indonesia belum mendapatkan akses perbankan secara optimal.

"BI sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat. Makanya, BI harus membuat terobosan agar masyarakat dari latar belakang sosial ekonomi apa pun bisa mengakses perbankan dengan mudah,” kata La Nyalla dalam keterangannya di Surabaya, Kamis.

Di era digital dan di masa pandemi akses layanan perbankan sangat diperlukan, namun berdasarkan laporan Google dan Temasek, BI menyebut bahwa sekitar 130 juta penduduk Indonesia masih underbank dan unbankable.

Underbanked merupakan masyarakat yang memiliki rekening bank, tapi masih menghadapi keterbatasan akses ke layanan keuangan seperti kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) karena berbagai alasan. Sedangkan unbankable dalam artian belum memenuhi syarat dalam mendapatkan pinjaman atau bantuan dari lembaga perbankan.

"Kami minta agar BI mempermudah masyarakat yang mempunyai permasalahan dengan perbankan. Harus dievaluasi di mana letak kesulitan masyarakat dalam mengaksesnya dan segera dicarikan solusi dengan cepat,” ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

Menurut mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, akses perbankan sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, agar mereka dengan mudah mendapatkan permodalan sehingga bisa mengambangkan usahanya di masa pandemi ini.

"Bagi para pelaku UMKM akses perbankan sangat vital. Mereka sangat perlu untuk mengajukan permodalan dalam mengembangkan usahanya," kata La Nyalla.

Di sisi lain, La Nyalla sepakat bahwa program bansos nontunai akan membuka akses perbankan bagi masyarakat kurang mampu. Transformasi penyaluran bansos ini dipercaya dapat membantu pencapaian inklusi keuangan.

"Selama ini masyarakat yang kurang aksesnya ke perbankan adalah masyarakat kurang mampu. Dengan penyaluran bansos melalui nontunai akan membuat masyarakat terhubung dengan perbankan. Ini mendorong masyarakat untuk memiliki rekening yang artinya mereka memenuhi syarat dan nantinya bisa diperluas aksesnya ke permodalan dan pembiayaan yang lain," katanya.
Baca juga: Kemenparekraf: Akses pembiayaan bank masih jadi kendala startup
Baca juga: PBNU minta pelaku usaha mikro diberikan kemudahan akses perbankan
Baca juga: Luhut minta perbankan longgarkan proses administrasi kredit bagi UMKM