Ketua DPD RI minta pemerintah selamatkan maskapai Garuda

·Bacaan 2 menit

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah membantu permasalahan keuangan yang sedang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terlilit utang hingga Rp70 triliun.

"Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang sangat besar bagi industri penerbangan, tidak terkecuali dengan maskapai nasional karena pandemi membuat pergerakan menjadi terbatas," kata Ketua DPD RI LaNyalla dalam siaran pers, Jumat.

Kondisi yang dialami Garuda, membuat Senator asal Jawa Timur itu prihatin, mengingat hal itu berdampak terhadap ribuan pegawainya, termasuk pilot dan kru pesawat.

Menurutnya, ada sejumlah skema untuk menyelamatkan Garuda. Pertama, pemerintah bisa terus mendukung memberi pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal, kemudian merestrukturisasi Garuda, pendirian perusahaan maskapai nasional baru, hingga likuidasi.

Baca juga: Rachmat Gobel temui manajemen Garuda, dukung aksi strategis perseroan

Untuk itu Ketua DPD RI LaNyalla meminta Kementerian BUMN mengambil langkah strategis penyelamatan Garuda.

"Apapun jalan terbaik yang ditempuh, DPD RI memberi dukungan agar Garuda tetap bertahan. Kami harap juga likuidasi menjadi jalan terakhir, semoga tidak perlu sampai pada tahap itu," ujar LaNyalla.

LaNyalla pun merespons positif jajaran Komisaris Garuda Indonesia yang sampai mengusulkan tidak menerima gaji, karena kondisi perusahaan sedang merugi. Menurutnya, memang perlu ada langkah taktis mengatasi persoalan ini.

"Opsi penawaran pensiun dini ke karyawan, dan bukan melakukan PHK juga merupakan langkah yang perlu kita apresiasi. Apalagi Kementerian BUMN sudah memberikan komitmennya untuk tetap mempertahankan 1.300 pilot, kru kabin, dan pegawai lainnya," kata LaNyalla.

Baca juga: Garuda tawarkan pensiun dini, Erick: 3.600 karyawan dipertahankan

Ketua DPD RI mengatakan harus ada terobosan yang dilakukan Garuda untuk memperbaiki keadaan. Apalagi manajemen Garuda sudah mendapat catatan dari Komisi VI DPR lantaran dinilai tidak memiliki terobosan selama 5 tahun terakhir.

"Di era pandemi yang membuat sektor penerbangan terdampak parah memang harus ada evaluasi terus menerus. Seharusnya jika ada penerbangan atau rute yang merugi, segera disiasati. Apakah diubah atau dengan berbagai kebijakan lainnya," ucap LaNyalla.

Ia berharap setiap keputusan Kementerian BUMN terkait Garuda, diambil dengan koordinasi dan melibatkan Dewan Komisaris. Ia juga mendukung rencana pemangkasan jumlah komisaris sebagai bentuk efisiensi.

Baca juga: Erick Thohir: Garuda Indonesia akan fokus pada penerbangan domestik

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel