Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi dan HAM

·Bacaan 2 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuktikan aplikasi PeduliLindungi tidak melanggar privasi dan hak asasi manusia. Temuan itu merupakan tuduhan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS).

"Kami berharap Pemerintah bisa memberikan bukti konkret lewat metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privacy dan aman digunakan oleh masyarakat," ujar Puan dalam keterangannya, Senin (18/4).

Puan mengatakan, laporan AS ini telah membuat kegelisahan publik. Maka pemerintah perlu membuat penjelasan komprehensif agar informasi yang beredar tidak simpang siur.

"Laporan dari pihak Amerika Serikat telah membuat kegelisahan publik. Pemerintah harus mampu memberi penjelasan yang komprehensif sehingga informasi tidak menjadi simpang siur," ujar Ketua DPP PDIP ini.

Menurut Puan, aplikasi PeduliLindungi memberikan banyak manfaat dalam penanganan Covid-19. Namun, ia menilai tuduhan AS yang menyoroti laporan LSM terkait privasi masyarakat itu tidak boleh diabaikan.

"Jangan sampai karena informasi yang kurang valid, semua jerih payah yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 menjadi bias," kata mantan Menko PMK ini.

Pemerintah perlu memberikan pembuktian agar membantah PeduliLindungi telah melanggar privasi. Perlu sebuah disinformasi itu diklarifikasi seakurat mungkin.

"Karena ini menyangkut kepercayaan publik. Saya khawatir jika informasi ini tidak ditanggulangi dengan baik, masyarakat menjadi ragu menggunakan aplikasi PeduliLindungi," ungkapnya.

"Padahal PeduliLindungi sudah terbukti memberikan manfaat dan turut berkontribusi dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di Indonesia," lanjut Puan.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengindikasikan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan untuk menelusuri kasus Covid-19 itu melanggar HAM. Hal ini termuat dalam Laporan HAM 2021.

Laporan tahunan ini menganalisis pelanggaran HAM di 200 negara, termasuk Indonesia. Penggunaan aplikasi ini masuk dalam kategori Campur Tangan Sewenang-wenang atau Melanggar Privasi, Keluarga, Rumah, atau Korespondensi.

Laporan HAM 2021 ini bisa diakses publik di situs web Departemen Luar Negeri AS.

"Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi ponsel pintar untuk menelusuri kasus Covid. Peraturan pemerintah berusaha menghentikan penyebaran virus dengan mengharuskan individu memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi ini," jelas laporan tersebut.

"Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi yang dikumpulkan aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," pungkasnya. [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel