Ketua Fraksi PAN: Butuh "political will" tingkatkan kinerja menteri

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan butuh kemauan politik (political will) Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Saleh Partaonan Daulay, masih cukup waktu untuk membuat perubahan dan memacu kinerja seluruh anggota kabinet.

"Saya yakin Presiden telah mengetahui hal-hal yang membuat kinerja menteri di kabinet berkurang. Presiden juga semestinya sudah tahu bagaimana mengatasinya, tinggal political will saja yang diperlukan," kata Saleh di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan ada empat poin yang menjadi alasan berkurangnya komitmen para menteri di paruh kedua periode kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pertama, kata dia, para menteri sudah merasa aman dan merasa akan dipertahankan sampai akhir masa jabatan. Apalagi, menteri yang merasa dirinya didukung partai besar dan memiliki kedekatan tertentu dengan Presiden.

Alasan kedua, sebagian besar menteri adalah utusan partai politik sehingga menjelang Pemilu 2024 semua dituntut untuk memenangkan partai masing-masing.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak heran jika para menteri tersebut saat ini berbagi fokus, yaitu ke pemerintahan dan ke partainya masing-masing.

"Fakta menunjukkan bahwa persaingan politik pada pemilu yang akan datang jauh lebih kompetitif, rumit, dan sulit," katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI menjelaskan alasan ketiga, yakni menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia menyebabkan pekerjaan para menteri sedikit lebih "ringan", terutama yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Pada titik tertentu, kata Saleh, menteri-menteri tersebut tidak lagi dibebani dengan tugas-tugas tambahan yang membutuhkan konsentrasi.

"Terkadang hal itu juga yang membuat mereka sekarang berbagi perhatian kepada yang lain," katanya.

Alasan keempat, ada menteri yang sejak awal tidak memiliki performa yang baik dan tidak jelas apa yang dikerjakan.

Selain itu, menteri tersebut tidak jelas perubahan yang dilakukan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Hal itu tentu sudah menjadi beban Presiden sejak awal. Mungkin karena berbagai pertimbangan, tidak diganti oleh Presiden," ujarnya.

Diingatkan pula bahwa kinerja menteri sangat ditentukan oleh komitmen masing-masing sebagai pembantu presiden karena makin tinggi komitmennya, makin baik pula kualitas kerjanya.

Namun, lanjut dia, jika ada yang komitmennya hanya untuk mempertahankan “kursi” di kabinet, kerjanya pun tentu hanya sebatas agar tetap di dalam kabinet.

"Apakah pelayanan publik maksimal atau tidak? Itu tidak lagi menjadi perhatian utama. Apakah ada menteri yang komitmennya hanya sebatas mempertahankan kursi? Yang tahu tentu Presiden," katanya.

Baca juga: KSP imbau para menteri tegak lurus jalankan agenda Presiden

Baca juga: Presiden Jokowi beri enam arahan soal COVID-19 dan gejolak ekonomi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel