Ketua KNTI Riza Damanik: Nelayan RI Jangan Ragu Cari Ikan di Perairan Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara pemasok perikanan tangkap terbesar di dunia. Namun ternyata tahun demi tahun produksi ikan di Indonesia terus mengalami penurunan.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik menjelaskan, sebanyak 80 persen produksi perikanan tangkap di dunia dikuasai hanya oleh 25 negara, termasuk Indonesia.

Namun sayangnya, mengutip laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO), tren produksi ikan dunia dalam 10 tahun terakhir cenderung negatif.

"Bahkan dari  2015 ke 2016 total produksi perikanan tangkap dunia turun hampir 2 juta ton," kata Riza dikutip dari akun instagram resminya, Rabu (15/1/2020).

Padahal, tren konsumsi ikan per kapita warga dunia meningkat rata-rata 1,5 persen per tahun. Jika di 1961 baru 9 kg per kapita per tahun, maka di 2015 sudah 20,2 kg.

Menurut Riza, disinilah permasalahan muncul. Laut Indonesia yang subur dan kaya ragam sumber protein menjadi perburuan kapal-kapal ikan di dunia.

Solusi berkelanjutan pemberantasan pencurian ikan adalah memakmurkan laut dengan nelayan dan kapal-kapal Indonesia.

"Ada yang meramaikan di perairan kepulauan, ada di ZEE Indonesia, bahkan jangan ragu untuk memanfaatkan kuota menangkap di perairan Internasional," tutup dia.

Nelayan: China Ingin Rebut Kekayaan Laut Natuna

Suasana aktivitas pedagang ikan di Pelelangan ikan Muara Baru, Jakarta, Sabtu (6/7/2019). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama semester I-2019 nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai Rp40 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menganggap, masuknya nelayan China yang dikawal kapal Coast Guard menjadi tanda bahwa Tiongkok ingin merebut perairan Natuna dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia.

Ketua Harian KNTI Dani Setiawan menyerukan pemerintah agar memiliki sikap tegas bahwa masuknya kapal China bukan semata-mata karena adanya klaim hak tradisional terhadap Natuna sebagai wilayah milik negara tersebut.

"Ada aspek ekonomi lebih luas. China ingin merebut penguasaan jalur yang sangat strategis. Tak hanya sumber daya laut, di sana juga ada migas dan lain-lain," tegas dia saat sesi bincang-bincang di Kantor KNTI, Jakarta, Kamis (9/1/2020). 

Dengan adanya legitimasi atas penguasaan wilayah di Natuna, maka China menurutnya akan memperluas pengaruh politik dan ekonomi, khususnya di negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Dan itu akan lebih besar pengaruhnya ke negara Asia Tenggara dan Indonesia kalau kita biarkan masalah ini berlarut larut. Kalau hanya dilakukan pendekatan yang parsial, ini akan terus terulang kembali," serunya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: