Ketua KPK Berikan Apresiasi Gubernur Jateng Terkait Pencegahan Korupsi

·Bacaan 3 menit
Ketua KPK Firli Bahuri bersiap menggelar konferensi pers terkait penahanan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari Batubara menyerahkan diri ke penyidik KPK pada Minggu dini hari usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol Firli Bahuri memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait pencegahan korupsi. Ganjar dinilai telah berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

Hal itu disampaikan Firli dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4/2021). Dalam acara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diminta memberikan masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.

"Saya mendorong, kalau kita ingin melakukan pencegahan, konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang merubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul," kata Ganjar.

Ada banyak praktik baik lanjut Ganjar yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi. Di Jateng misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, maka muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu," jelasnya.

Selain itu, penyuluh antikorupsi di Jawa Tengah juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa ASN dan masyarakat umum diberi pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi itu.

"Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," tegasnya.

Menurutnya, banyak praktik baik dari daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. Ganjar juga berterimakasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi.

Ketua KPK, Firli Bahuri membenarkan bahwa kerjasama antara KPK dengan Pemprov Jateng berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu Jateng melaksanakan program-program pencegahan lainnya.

"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini," kata Firli.

KPK lanjut dia juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas. Mereka disebar di Kementerian/Lembaga hingga Kabupaten/Kota untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.

"Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala KSP, Moeldoko mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah yang telah berjalan dengan baik. Mulai sistem perencanan keuangan, birokrasi yang bersih hingga berjalannya pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

"Saya pikir model seperti ini yang jusru banyak dieksploitasi di lapangan oleh para kepala daerah. Karena ini judulnya pencegahan, maka harus diperbanyak pendidikan dan penyuluhannya agar orang sadar. Kami sangat apresiasi pada pak Ganjar," katanya.

Moeldoko juga sepakat, bahwa program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional. Dengan begitu, maka program pemerintah akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.

"Saya sepakat dengan pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemeritah daerah itu bisa menjadi bancmarking. Itu bisa jadi model dan diterapkan secara nasional. Itu sangat bagus, sehingga kita belajar dari yang empirik, nggak usah pusing-pusing lagi," tutupnya.

(*)