Ketua KPK Minta Izin Menko Luhut Atur Tata Kelola Jalur Logistik Pelabuhan

·Bacaan 2 menit
Ketua KPK Firli Bahuri bersiap menggelar konferensi pers terkait penahanan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari Batubara menyerahkan diri ke penyidik KPK pada Minggu dini hari usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua KPK Firli Bahuri mengaku telah melakukan rapat bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar, terkait pengelolaan tata kelola jalur logistik di pelabuhan. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk pengamanan dan menekan biaya.

"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Marives, kami ingin mengelola tata kelola pelabuhan sehingga jalur logistik bisa kita amankan dan juga bisa menurunkan biaya tinggi," kata Firli dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi 2021-2022 secara daring, Selasa (13/4/2021).

Firli melanjutkan, aksi berikutnya yang dilakukan KPK adalah penguatan aparatur pengawas internal pemerintah.

Dia percaya, aksi tersebut akan menjadi program intervensi KPK.

"Penguatan aparatur pengawas ini menjadi program kami untuk pencegahan korupsi," jelas Firli.

Firli menambahkan, percepatan pembangunan pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi konsen KPK untuk perbaikan sistem. Firli percaya, sistem yang baik adalah penting karena sistem tidak bisa korupsi.

"Kalau sistemnya baik maka tidak ada celah melakukan korupsi," yakin Firli.

Fungsi Pencegahan

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengingatkan pekerjaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sekedar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Malahan Luhut menilai, OTT tidak membuat para koruptor jera.

"KPK tidak sekedar OTT, karena OTT tidak membuat orang jera, tidak menjadikan orang kapok, pencegahan yang dikedepankan sekarang menurut saya lebih penting," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi 2021-2022 secara daring, Selasa (13/4/2021).

Luhut percaya, mencegah seseorang untuk tidak korupsi adalah lebih baik ketimbang melakukan penangkapan setelah orang tersebut melakukan tindak korupsi. Menurut dia, semua orang masih bisa diingatkan untuk tidak melakukan praktik terlarang tersebut.

"Jangan kita biarkan orang buat salah kalau kita bisa ingatkan, kalau sudah tidak bisa diingatkan ya sudah sekalian (tangkap)," tegas Luhut.

Luhut merinci segelintir proyek nasional yang telah didiskusikan bersama KPK dalam masa operasionalnya. Seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan Pelabuhan National Single Window di Batam. Luhut mengungkap, banyak efisiensi yang dilakukan untuk mencegah peluang terjadinya korupsi.

"Peran KPK yang super sakti dan bermain peran dengan pas, pencegahan akan banyak menurunkan angka korupsi, tapi kalau sekedar penindakan terus tanpa pencegahan saya pikir tidak akan arif," Luhut memungkasi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: