Ketua KPU: Penyelenggara pemilu jangan jadi bagian dari konflik

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu untuk tidak menjadi bagian dari konflik saat Pemilu 2024.

"Kita harus punya pandangan bahwa pemilu maupun pilkada adalah arena konflik yang sah dan legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Maka, penyelenggara pemilu adalah manajer konflik yang harus menghindarkan diri untuk jadi bagian dari konflik," kata Hasyim Asy’ari saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah Tahun 2022 di Yogyakarta, Selasa.

Hasyim mengatakan bahwa penyelenggara pemilu merupakan profesi yang sangat mulia dengan tugas dan wewenang yang sangat luas serta berdampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kata Hasyim, penyelenggara pemilu perlu dijaga oleh rambu berupa kode etik untuk jaga integritas dan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Ia mengatakan bahwa keberadaan tim pemeriksa daerah (TPD) unsur KPU sebagai majelis pemeriksa sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sangat penting.

"Terlebih jika ada pengaduan yang sangat teknis prosedural dan menyangkut profesionalitas penyelenggara, pengetahuannya sangat diperlukan," kata dia.

Kehadiran TPD dari unsur KPU dalam sidang DKPP, menurut Hasyim, sangat penting karena semua TPD dari unsur KPU memiliki pengetahuan tentang hal teknis terkait dengan tahapan penyelenggara pemilu.

Menurut dia, pengetahuan itu akan sangat membantu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk mengungkap fakta-fakta dalam setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP.

Dari tangan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, kata Ketua DKPP Heddy Lugito, bakal lahir pemimpin dari berbagai level sehingga perlu kode etik agar tidak terjadi penyalahgunaan.

"Kode etik diperlukan di setiap lini kehidupan, terutama yang menyangkut masyarakat banyak, salah satunya penyelenggara pemilu yang tugasnya sangat berat dan mulia," kata Heddy.

Dalam kesempatan itu, DKPP RI mengukuhkan 204 nama yang menjadi TPD periode 2022—2023 di Yogyakarta.

Pengukuhan ini merupakan satu dari serangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Peningkatan Kapasitas TPD yang diadakan DKPP di Yogyakarta.

Baca juga: KPU gandeng Universitas Jember untuk minimalkan konflik Pemilu 2024
Baca juga: Tokoh pemuda ajak kampanyekan antigolput melalui IT