Ketua KPUD Jatim Disebut Terima Suap

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad disebut-sebut menerima uang suap dari Sekretasi Partai Kedaulatan (PK) Restianrick Bachsjirun. Suap itu diberikan untuk menyelesaikan sengketa  dukungan ganda PK terhadap pasangan bakal calon gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawasan - Herman Surjadi Sumawiredja dan Soekarwo - Saifullah Yusuf.

"Waktu itu kita konfirmasi tentang Surat Keputusan kepengurusan partai di Kantor DPP PK, setelah berdialog panjang kita di masukkan ke ruangan oleh Ketua umum PK. Kemudian diperdengarkan rekaman percakapan Sekretaris Jenderal dengan Ketua Umum PK di dalam telepon yang menyatakan sudah memberikan uang Rp 3 miliar kepada Ketua KPUD Jawa Timur," kata Komisioner KPUD Jawa Timur Agus Mahfud Fauzi di Surabaya Plaza Hotel, Selasa, 25 Juni 2013.

Menurut Agus, yang mendengarkan rekaman tersebut ada tujuh orang dari KPUD Jawa Timur  termasuk ketua, staf dan anggota Badan Pengawas Pemilu. Sampai saat ini Agus belum menanyakan langsung kepada Andry  terkait tuduhan PK itu. Anggota KPUD, kata dia, berencana mengklarifikasi hal tersebut  saat sidang Pleno KPUD Jawa Timur antara 7 - 14 Juli 2013.

Setelah mendengarkan semua isi rekaman, Agus akan menelusuri benar tidaknya materi percapakan itu. "Kami antara percaya dan tidak, karena dalam rekaman itu tidak jelas siapa yang bicara, sehingga kita sulit untuk mengenali suaranya. Tetapi yang jelas kami sudah mendengarkan rekaman tersebut sampai tuntas," ujar Agus.

Agus mengatakan, Ketua PK Denny M. Cilah, mengaku mendapatkan rekaman tersebut dari telepon selulernya yang lama tidak dia aktifkan. Setelah telepon genggam itu hidup, kata Denny, tahu-tahu sudah ada rekaman tersebut.

Anggota Bawaslu Jawa Timur Andreas Pardede menilai, isi rekaman itu masih banyak pertaanyaan. Salah satunya adalah uang miliaran rupiah itu diberikan kepada Ketua KPUD Jawa Timur ataukah KPUD secara lembaga. "Isi rekaman itu belum begitu jelas," kata Andreas.

Menurut Andreas Ketua Umum PK harus memastikan sejauh mana kebenaran rekaman tersebut. Sampai saat ini Bawaslu Jawa Timur belum bisa mengklasifikasi kepada Ketua KPUD Jawa Timur karena  belum ada bukti yang kuat. "Ketika kami minta rekaman itu, KPUD tidak bersedia memberikan," ujar Andreas.

Dihubungi terpisah, Andry Dewanto membantah tudingan PK. Secara berseloroh Andry justru merasa dilecehkan oleh PK karena tuduhannya hanya Rp 3 miliar. "Harusnya kalau mau nyogok KPU itu standarnya Rp 5 miliyar. Jika hanya Rp 3 miliar tidak cukup untuk di bagi-bagi," kata dia.

Andry mengaku tidak akan menuntut balik PK atas pencemaran nama baiknya dan nama KPUD Jawa Timur. Alasannya, rekaman tersebut sudah pasti tidak benar. "Kalau saya ngurusi itu malah saya tidak bisa kerja nanti, lebih baik saya fokus pada pekerjaan saya," kata Andry.

Adapun  Deni sampai berita ini ditulis tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan Sekretaris Jenderal PK.

ARIEF RIZQI HIDAYAT

Terhangat:

Ridwan Kamil| Razia Bobotoh Persib| Puncak HUT Jakarta| Penyaluran BLSM| Ribut Kabut Asap

Baca Juga:

Ada Caleg Bekas Model Porno dan Temperamental

Ayi Vivananda Bakal Gugat Hasil Pilkada Bandung

Soal Asap, SBY Sesalkan Komentar Anak Buahnya

Pernikahan Darin-Luthfi Tak Tercatat di KUA

Alasan Darin Mumtazah Mangkir dari Panggilan KPK

Gadis Berwajah Nenek-nenek Ini Jalani Operasi

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.