Ketua MPR bahas Utusan Golongan bersama Forum Aspirasi Konstitusi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membahas urgensi menghadirkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI saat melangsungkan pertemuan dengan Forum Aspirasi Konstitusi MPR di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kita bicara soal Forum Aspirasi Konstitusi tentang urgensi hadirnya kembali Utusan Golongan untuk melengkapi apa yang telah menjadi harapan pendiri bangsa bahwa dalam mengisi pembangunan tidak boleh ada satu elemen bangsa pun yang ditinggalkan," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI.

Forum Aspirasi Konstitusi yang diketuai oleh anggota MPR dari unsur kelompok DPD Prof. Jimly Asshiddiqie, kata Bamsoet, akan melakukan penyerapan aspirasi dan mengkaji perihal bagaimana cara menentukan keterwakilan Utusan Golongan, berapa jumlah anggotanya, hingga bagaimana mekanisme penunjukan nya.

"Nanti pemimpin MPR menerima laporan dari apa yang aspirasi berkembang, nanti akan kita serahkan kepada Badan kajian MPR," ujarnya.

Baca juga: Bamsoet terima usulan utusan golongan masuk MPR

Baca juga: Bamsoet: Wacana menghidupkan Utusan Golongan perlu lebih dielaborasi

Bamsoet mengatakan setelah Badan Pengkajian MPR melakukan kajian lebih mendalam maka akan dimasukkan sebagai rekomendasi untuk selanjutnya diproses oleh periode kepemimpinan MPR selanjutnya.

"Karena untuk mewujudkannya harus melalui amandemen dan kita sepakat untuk periode ini tidak ada amandemen, jadi (pengkajian Utusan Golongan) untuk kebutuhan untuk mempermudah periode yang akan datang," katanya.

Ia menyebut penggodokan Utusan Golongan kali ini diharapkan mampu menjadi jawaban antitesis dari Utusan Golongan yang pernah pada zaman Orde Baru, yakni bagaimana agar penunjukan maupun sistem pemilihan Utusan Golongan demokratis.

"Yang kedua, Utusan Golongan ini tidak menjadi alat kekuasaan terhadap orang-orang, kelompok yang berkuasa pada saat itu," ucapnya.

Bamsoet pun mengatakan Forum Aspirasi Konstitusi akan menyelenggarakan seminar bertema "Evaluasi Konstitusi Guna Menjamin Efektivitas Penyelenggaraan Negara dan Pencapaian Tujuan Bernegara" pada 9 November mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan meski pihaknya bersepakat untuk tidak melakukan amandemen UUD 1945, banyak hal berhubungan dengan konstitusi yang memerlukan pendalaman, penajaman dan telaah, salah satunya ialah soal menghadirkan kembali Utusan Golongan.

Baca juga: LaNyalla: Utusan Golongan dan DPD RI secara substansi sama

"Banyaknya aspirasi bahwa saat ini kita juga sudah harus memikirkan keterwakilan dari golongan, yang bukan hanya melekat kepada partai politik," katanya.

Adapun Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut sebagaimana dikatakan Bamsoet dalam jangka pendek pihaknya akan berfokus pada bagaimana menghidupkan kembali Utusan Golongan terlebih dahulu, di samping bagaimana mensukseskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke depannya.

"Forum ini akan terbuka, maka kita mengundang semua tokoh-tokoh, semua kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi yang punya kepedulian tentang sistem berbangsa dan bernegara kita silakan menyampaikan aspirasinya ke Pimpinan MPR atau melalui Forum Aspirasi Konstitusi," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pula Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, serta pimpinan Forum Aspirasi Konstitusi antara lain Agustin Teras Narang dan Abdul Kholik yang merupakan anggota DPD RI.