Ketua MPR Dukung TNI-Polri Dilibatkan dalam Vaksinasi Massal COVID-19

Mohammad Arief Hidayat, Eka Permadi
·Bacaan 2 menit

VIVA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung pelibatan aktif TNI dan Polri dalam pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19. Menurutnya, di berbagai negara, seperti halnya di Amerika Serikat, militer juga dikerahkan dalam proses vaksinasi, karena pelaksanaannya melibatkan orang banyak, serentak, dan berkelanjutan.

"Kementerian Kesehatan menargetkan, gelombang pertama vaksinasi pada November-Desember 2020 akan diberikan kepada sekitar 9,1 juta warga,” kata pria yang sering disapa Bamsoet, melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2020.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, 9,1 juta vaksin itu, antara lain untuk 3,5 juta jiwa di garda terdepan (petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum) dan 5,6 juta jiwa tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW).

“Besarnya jumlah warga yang harus mendapatkan vaksin, tak mungkin bisa dikerjakan hanya oleh tenaga medis saja, melainkan butuh dukungan TNI-Polri," ujar Bamsoet usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.

Pelibatan TNI dan Polri, menurut mantan ketua DPR RI itu, juga diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama vaksinasi. Karena jumlah vaksin terbatas, sedangkan keinginan masyarakat mendapatkan vaksin sangat besar, sehingga tak menutup kemungkinan ada provokator yang menyulut kerusuhan agar vaksinasi tidak berjalan lancar.

"Kita percaya rakyat Indonesia bisa tertib. Namun tak ada salahnya kita juga mempersiapkan hal terburuk, sebagai bentuk antisipasi. Jika ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses vaksinasi, bisa langsung berhadapan dengan TNI-Polri," katanya.

Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas vaksin COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah dilibatkan untuk mengecek berbagai vaksin COVID-19 yang didatangkan dari China (Sinovac), Uni Emirat Arab (Sinopharm) maupun Korea Selatan (GX-19). Begitu pun dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilibatkan untuk memastikan kehalalan vaksin itu.

"Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 pada gelombang pertama, tidak perlu khawatir. Karena proses vaksinasi akan terus berlanjut pada tahun 2021. Dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia, ditargetkan vaksinasi bisa menyasar 160 juta penduduk. Sambil menunggu mendapatkan vaksin, tetap tak boleh gegabah. Harus mengedepankan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan virus COVIF-19," katanya. (art)

Baca: Jokowi Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin COVID-19