Ketua OJK: Program Ekonomi Hijau Jadi Agenda Penting Presidensi G20 Indonesia

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, program pengembangan ekonomi hijau dan pembiayaan berkelanjutan akan menjadi agenda penting dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Presidensi G20 ini mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger.”

“Untuk itu, dalam mendukung Presidensi G20 ini, penerapan atas program pengembangan ekonomi hijau akan melibatkan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan,” kata Wimboh dalam webinar OJK, Selasa (28/12/2021).

Hal ini dikarenakan kebijakan yang bersifat nasional kurang efektif apabila tidak didukung oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.

Selain itu, masyarakat dan UMKM di daerah juga tidak terkecuali akan menjadi para pelaku dalam implementasi taksonomi hijau, yang sedang disiapkan oleh OJK dan para pemangku kepentingan lainnya di kantor pusat.

Wimboh menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sebuah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kesenjangan di masyarakat. Dimana di saat yang bersamaan juga mengurangi risiko lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga.

Dalam pengembangan ekonomi hijau dan penanganan perubahan iklim, Indonesia menjadi negara yang sangat penting mengingat Indonesia kaya akan sumber daya mineral dan potensi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pertanian, perikanan, dan kehutanan.

“Terkait hal ini, Bapak Presiden telah menekankan peluang Indonesia di bidang ini,” imbuhnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Task Force Climate Change

Ketua Dewan Komisoner OJK Wimboh Santoso saat mengikuti rapat panja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12). Rapat tersebut membahas rencana anggaran OJK tahun 2019. (Liputan6.com/JohanTallo)
Ketua Dewan Komisoner OJK Wimboh Santoso saat mengikuti rapat panja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12). Rapat tersebut membahas rencana anggaran OJK tahun 2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Untuk itu, komitmen Indonesia akan menjadi perhatian dunia terutama terkait target pengurangan emisi gas rumah kaca, sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030 sesuai Perjanjian Paris, dan pencapaian net zero emission di tahun 2060.

Maka, untuk mendukung agenda penanganan perubahan iklim tersebut, Indonesia bersama Amerika Serikat telah membentuk Task Force Climate Change dimana OJK menjadi anggota di Working Group 4 terkait Sustainable and Blended Finance for Our Common Future.

Tantangan terbesar dalam Working Group 4 tersebut adalah menyediakan pembiayaan berkelanjutan untuk menangani perubahan iklim.

“Hal ini dikarenakan transisi dari ekonomi konvensional kepada ekonomi berkelanjutan yang berfokus kepada lingkungan membutuhkan biaya sangat besar,” pungkas Wimboh.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel