Ketum AAI: Konjen Baru Jeddah Belum Ada Sebabkan Keributan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Humphrey Djemat menyatakan bahwa belum adanya konsul jenderal baru di Jeddah menyebabkan keributan di Konsulat Jenderal RI di kota tersebut pada Minggu (9/6).

"Pada saat ini Konjen baru belum ditempatkan untuk memimpin Konsulat Jenderal RI Jeddah," kata Humphrey yang mantan juru bicara Satgas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jakarta, Senin.

Akibat tidak ada orang nomor satu di KJRI, katanya, maka timbul kesulitan untuk orang yang bisa memimpin dan memberikan petunjuk kuat kepada seluruh staf yang ada serta mewakili pemerintah Indonesia ketika berhadapan dengan Pemerintah Arab Saudi dalam penanganan pengurusan dokumen.

Peristiwa di KJRI Jeddah dengan mengamuknya ribuan tenaga kerja Indonesia yang diperkirakan pada saat itu ada sekitar 12 ribu orang dan mengantri mengurus dokumen baik paspor/pengganti dokumen laksana paspor, sangat disesalkan dan seharusnya tidak perlu terjadi, katanya.

"Di Arab Saudi ada sekitar dua juta TKI. Berdasarkan catatan yang ada diperkirakan masih ada 40 ribuan WNI atau TKI yang berstatus "over-stay", sehingga keberadaan mereka dianggap illegal berdiam di Arab Saudi," kata Humphrey.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah bekerja sama dengan baik selama ini untuk memulangkan WNI dan TKI yang berstatus "over-stay".

Kapal Laut KM Labobar Pelni telah mengangkut sebanyak 2.351 WNI "over-stay" ke Indonesia, katanya. Tahun lalu hampir sekitar 17 ribu orang telah dipulangkan dengan pesawat terbang.

"Akibatnya orang Indonesia yang tinggal di bawah kolong jembatan Khandara di Jeddah yang sempat mempermalukan bangsa dan negara kita telah dibersihkan sehingga tak ada lagi orang Indonesia yang tinggal di bawah kolong jembatan di Jeddah," kata Humphrey.

Menurut Humphrey, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengurusan dokumen tidak dilakukan di KJRI tetapi gedung lain di luar KJRI. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya yang mengantri mengurus dokumen.

"Disamping itu, apabila dilakukan di luar gedung KJRI, tanggung jawab keamanan sepenuhnya berada di pihak kepolisian Pemerintah Saudi," katanya.

Tentu ini untuk menjaga kehormatan gedung KJRI sebagai lambang negara. Kejadian ini membuat citra negara dan pemerintah tidak baik di mata semua pihak termasuk dunia internasional, kata Humphrey.

Selain itu, tenaga staf KJRI banyak yang masih baru ditempatkan di Jeddah dan kurang berpengalaman. Ini berbeda dengan staf lama yang memang sudah berpengalaman dan lebih profesional. Akibatnya, staf KJRI yang ada saat ini tidak bisa melihat dan mengantisipasi potensi adanya amuk massa tersebut, katanya.

"Dan sudah menjadi rahasia umum banyak calo yang berkeliaran menawarkan jasa mempermudah urusan dokumen dengan imbalan sebesar 300 hingga 400 riyal," kata dia.

Pada saat mereka tidak bisa memenuhi janjinya, calo-calo tersebut menyalahkan pihak KJRI yang bekerja lamban dan tidak profesional. Akibatnya massa mempercayai omongan para calo tersebut dan membuat mereka menjadi marah terhadap KJRI, kata Humphrey.

Menurut dia, seharusnya pihak KJRI melakukan perundingan dengan pihak imigrasi Pemerintah Saudi agar batas waktu bisa lebih diperpanjang dari 3 Juli 2013, mengingat ada proses pemeriksaan dari penguasa setempat untuk menentukan apakah orang yang mengajukan permohonan dokumen terlibat kriminal atau tidak.

"Disamping itu pihak KJRI perlu meneliti apakah orang tersebut warga negara Indonesia atau tidak. Jadi diperlukan waktu yang cukup memadai untuk melakukan proses," katanya.

Mantan Juru Bicara Satgas tersebut mengatakan kesalahan ada di pihak Kemenlu yang tidak cukup bergerak cepat untuk menentukan Konjen baru agar segera memimpin di KJRI.

"Seharusnya Kemenlu memberikan tenaga tambahan baru dan juga memberikan pengarahan yang jelas sesuai pengalaman sebelumnya untuk mengatasi banyaknya WNI atau TKI dengan status 'over-stay' mengajukan permohonan dokumen untuk balik ke Indonesia," kata Humphrey.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.