Ketum KASBI Dipanggil Polisi Soal Aksi Demo Pindah Lokasi

Lis Yuliawati, Foe Peace Simbolon
·Bacaan 1 menit

VIVA – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, penyidik akan menanyakan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos soal alasan aksi mereka pindah lokasi.

Kata Yusri, surat pemberitahuan aksi memang telah disampaikan ke kepolisian. Dalam surat pemberitahuan, dikatakan aksi demo akan digelar di Kementerian Ketenagakerjan dan Gedung DPR/MPR RI. Tapi, ternyata demo bukan di sana.

"Tapi pelaksanaan (demo) di Patung Kuda, dia mau long march ke arah istana. Itu 300 orang lebih kalau enggak salah itu," kata Yusri di Markas Polda Metro Jaya, Jumat, 12 Maret 2021.

Kata Yusri, selain itu Nining juga akan ditanya soal dugaan tindakan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dalam demo itu. Surat panggilan sudah dikirim ke Nining. Dia akan dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Untuk kita mintai keterangan yang bersangkutan mengenai dugaan tindakan pelanggaran protokol kesehatan pada saat dia melakukan aksi unjuk rasa yang ada di Patung Kuda," katanya.

Sebelumnya diberitakan, polisi memanggil Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos atas dugaan penghasutan dan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Nining diagendakan dimintai klarifikasi pada Senin, 15 Maret 2021 mendatang.

Pemanggilan ini diduga terkait kegiatan unjuk rasa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), KASBI, KPBI, FBTPI, FSBPRI, dan SBCSI Garut, di Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kantor ILO Jakarta beberapa waktu lalu.

Pemanggilan ini dibenarkan Nining. Nining merasa dikriminalisasi kalau dituding melakukan pelanggaran kekarantinaan. Sementara, saat laporan terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke NTT hingga menimbulkan kerumunan ditolak polisi.

"Kemudian digunakan undang-undang itu (kekarantinaan) untuk mengkriminalisasi orang-orang yang berjuang. Kalau mau bicara adil di mata hukum, seharusnya Presiden kunjungan ke NTT jauh lebih berkerumun ada yang melapor tapi ditolak," kata dia kepada wartawan, Jumat, 12 Maret 2021.