Ketum Partai Diminta Perhatikan Kinerja Kader yang Jadi Menteri

Agus Rahmat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pimpinan partai politik yang kadernya menduduki kursi menteri, diminta untuk tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Sebab, ada beberapa persoalan, yang bisa berdampak pada partai ke depan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lisman Manurung mengatakan, seperti masalah izin impor hortikultura. Dua kementerian yang disorot, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

“Pimpinan partai harus menindak. Mereka yang diuntungkan di masa lalu, di masa depan masih merasa perlu atau tidak," katanya, Selasa 10 November 2020.

Baca juga: Tole Iskandar, Sosok Pahlawan Muda Darah Biru Pimpin Kelompok 21

Masalah ini terkait dua kementerian yang dipimpin kader Partai Nasdem dan PKB. Untuk itu, menurut dia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan ketum Nasdem perlu untuk memperhatikan ini. Jangan sampai, kata dia, akan berdampak pada partai ke depannya.

“Kalau partai politik tidak membenahi atau bertindak, siap-siap partai pun bisa habis. Tahun 2019, apa tidak ada partai yang langsung diterjunkan ke laut?,” ujarnya.

Tata kelola demokrasi harus diperhatikan oleh elite partai politik. Maka akuntabilitas dan keterbukaan, menurutnya, menjadi ukuran dalam melihat kinerja sebuah partai.

“Itu jadi ukuran bagi kinerja partai politik, rakyat tentu sudah mengerti. Akuntabilitas walau rakyat tidak bisa menyebut definisinya, tapi rakyat sudah mengerti,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, persoalan pemberian izin impor hortikultura bukan wewenang Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Syahrul Yasin Limpo. Tetapi, Surat Persetujuan Impor (SPI) merupakan wewenang Kementerian Perdagangan.

"Saat ini Kemendag bukan Nasdem, kalau izin ekspor impor bukan Kementan. Jadi Kementan bukan kementerian teknisnya, tapi Kementan hanya menyediakan kebutuhan hortikulturanya. Namun, izin dan berapa yang dibutuhkan, itu bukan di Kementan. Jadi jangan keliru juga," kata Irma.

Maka dari itu, Irma menyebut orang yang mengkritisi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo soal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) tentu salah alamat dan salah besar.

"Kalau untuk ekspor dan impor bukan Kementan,” ujarnya.