Ketum PBNU Harap Mardani Maming Menyerahkan Diri ke KPK

Merdeka.com - Merdeka.com - Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani Maming telah resmi dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai Mardani Maming tidak kooperatif karena sudah dua kali dipanggil tapi tidak hadir.

KPK bahkan telah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap mantan Bupati Tanah Tumbuh ini. Sayangnya, KPK tidak berhasil menemukan keberadaan Mardani Maming.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf angkat bicara soal status DPO Mardani Maming. Gus Yahya mengatakan bahwa Mardani Maming akan menyerahkan diri dan menghadapi kasus yang membelitnya.

"Kita harapkan (Mardani Maming) menyerahkan diri. Saya yakin dia akan akan menyerahkan diri," kata Gus Yahya di UII, Selasa (26/7).

Hormati Proses Hukum

Gus Yahya menuturkan dirinya tak tahu menahu tentang kasus apa yang melibatkan Mardani Maming. Meski demikian, Gus Yahya mengungkapkan PBNU menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia.

Gus Yahya juga menambahkan jika pihaknya akan menunggu semua proses hukum yang akan dijalani Mardani Maming.

"Ya kita tak tahu apa yang terjadi. Tapi kita tunggu proses hukum sajalah. Kita hormati proses hukumnya," tutur Gus Yahya.

Kasus yang Membelit Mardani Maming

Diketahui, Mardani Maming tak hanya dijerat dalam kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia juga disangkakan menerima gratifikasi oleh lembaga antirasuah.

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Dugaan gratifikasi Mardani Maming diduga dilakukan saat dirinya menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ali menegaskan KPK sudah mengantongi sejumlah bukti perbuatan pidana Mardani Maming ini.

"Setelah KPK meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak dan kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup," kata Ali.

Tak terima dijerat sebagai tersangka, Mardani Maming ajukan praperadilan kepada KPK. KPK menyatakan praperadilan yang diajukan Mardani H. Maming tak akan menghentikan pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jakarta Selatan. [tin]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel