keuangan
BisnisAntaraProgres infrastruktur gas Jambaran Tiung Biru telah 89 persen
Pembangunan infrastruktur proyek pengembangan gas utilisasi Jambaran Tiung Biru untuk pemenuhan kebutuhan energi di Jawa Timur dan Jawa Tengah mencapai 89 persen dan diprediksi tuntas pada November 2021. ...
BeritaAntaraLegislator sebut dua hal ini tingkatkan kesejahteraan nelayan
Anggota komisi IV DPR RI Hermanto menyebutkan ada dua hal yang harus diberikan kepada nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yakni aturan dan teknologi."Dua hal ini harus diberikan ...
PolitikLiputan6Tak Semua Pembelian di Harbolnas Ramadan Gratis Ongkos Kirim
Liputan6.com, Jakarta - Tak semua platform perdagangan digital atau e-commerce mendapatkan subsidi ongkos kirim (ongkir) saat perayaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Ramadan 2021. Hal ini, karena pentingnya menjaga akuntabilitas dari program subsidi ongkir belanjaan masyarakat saat Harbolnas Ramadan 2021. "Terkait akuntabilitas menjadi penting karena itu sistemnya beberapa platform akan menanggung sendiri ongkos kirimnya jadi itu nanti kami akan lihat mana yang ditanggung pemerintah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (23/4/2021). Pada dasarnya skema ini juga sudah pernah dilakukan oleh para platform e-commerce di mana pada saat-saat tertentu ongkir akan ditanggung sendiri. Oleh karenanya, ini dipastikannya tidak akan menjadi beban bagi penyedia e-commerce. "Pemerintah sudah menyiapkan paketnya dan sudah membicarakan dengan para platform dan pada prinsipnya para platform juga ingin berkontribusi artinya para platform juga akan menanggung ongkos kirim," tutur Airlangga. Hingga saat ini, aturan main dari program Harbolnas Ramadan 2021 kata Airlangga, sedang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan. Program tersebut, nantinya juga akan disesuaikan dengan industri ritel maupun pengelola pasar atau mall. "Dan ada usulan dari industri ritel dan pengelola pasar dan mal ini pemerintah sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan industri otomotif dan properti. Nah ini sedang dikaji secara lebih dalam dan waktu singkat akan diumumkan," papar Airlangga. Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Harbolnas Ramadan Digelar H-10 Lebaran dan Gratis Ongkos Kirim Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika pemerintah akan menggelar Program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Ramadan selama 5 hari menjelang Idulfitri (H-10 sampai H-6). Dalam program ini, pemerintah akan menanggung biaya pengiriman barang yang dipesan masyarakat. “Ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital,” ujar dia seperti melansir laman Sekretariat Kabinet, Rabu (21/4/2021). Airlangga memaparkan pada bulan April 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan belanja nasional yang cukup tajam. Ini berdasarkan big data dari perbankan, di mana terlihat pertumbuhan belanja nasional di bulan April. Terjadi kenaikan belanja yang cukup besar sebesar 32,48 persen (year-on-year/YoY) untuk yang non-seasonally adjusted. "Kemudian 13,11 persen (YoY) untuk yang seasonally adjusted,” ungkap dia. Selain capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2021 yang mencatatkan rekor tertinggi di level 53,2, sektor industri juga mencatatkan pertumbuhan penerimaan yang cukup signifikan. “Penerimaan sektor industri, ini mengalami kenaikan, yaitu tumbuh 10,26 persen (YoY), itu untuk non-seasonally adjusted dan 1,46 persen (YoY) yang seasonally adjusted,” ujar Airlangga. Sebelumnya Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk mendukung Harbolnas Ramadan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mensubsidi biaya ongkos kirim pembelian melalui platform online. "Di mana untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar," katanya usai sidang rapat kabinet, Rabu (7/4/2021). Pemerintah berharap dengan pemberian subsidi ini produk penjualan UMKM Tanah Air bisa meningkat tajam. Sehingga akan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BisnisAntaraRupiah ditutup melemah tipis di tengah variasi mata uang regional
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada akhir pekan melemah tipis di tengah variasi pergerakan mata uang regional Asia.Rupiah ditutup melemah 5 poin atau 0,03 persen ke ...
Gaya hidupLiputan6Kartini BRI: Jadi Agen BRILink, Karimah Ajak Masyarakat di Bangkalan Gemar Menabung
Liputan6.com, Jakarta Niat tulus berbuah kebaikan. Bisa menggambarkan usaha Karimah, perempuan asal Desa Longkek, Bangkalan, Surabaya yang menjadi Agen BRILink. Perempuan berusia 31 tahun ini, awalnya hanya pemilik toko sembako. Kemudian tawaran datang kepadanya menjadi agen BRILink, milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. “Waktu itu saya menjadi agen BRILink pada tahun 2015. Sebelum jadi agen BRILInk memang saya menjadi agen sembako. Ketika ditawari menjadi Agen BRILink sama pihak BRI itu mungkin mereka melihat saya adalah pebisnis sembako akhirnya ditawarin jadi agen,” kata Karimah kepada Liputan6.com, Jumat (23/4/2021). Terjun langsung di dunia perbankan sejatinya bukan perkara mudah bagi Karimah. Namun dia yakin bisa menjalaninya. Karimah sudah menjadi bagian dari Bank BRI selama 6 tahun. Perempuan berusia 31 tahun ini memang bercita-cita mengubah kebiasaan masyarakat desa agar terbiasa bertransaksi di bank melalui Agen Brilink. “Intinya bagaimana kita melayani dengan baik agar mereka-mereka itu terbiasa dengan BRILink, kalau dulu kan mereka harus ke bank kalau mau ambil uang. Jika ke bank minusnya ngantri, kalau di agen BRILink tanpa mengantri prosesnya cepat, dan tidak jauh,” ujar dia. Pada 2015, di desa Karimah belum banyak agen BRILink. Dia satu-satunya yang menjadi agen BRILink. Tak heran, banyak warga desa merupakan nasabah setianya. Perkembangan mulai terjadi. Agen BRILink di desa Karimah mulai bertambah. “Dulu itukan masih jarang agen BRILink, meskipun sudah banyak agen BRILink tapi saya banyak langganan jadi Alhamdulillah. Penghasilannya antara Rp 10 juta, kadang-kadang sampai Rp 15 juta,” katanya. Ajak Warga Gemar Menabung Karimah giat mengajak masyarakat sekitar untuk menabung dan menjadi nasabah BRI. Salah satunya lewat produk Teman Simpedes. Terus menerus mengedukasi masyarakat agar menjadikan menabung sebagai budaya atau kewajiban bukan hanya sekedar menyisakan uang yang tersisa. “Kita selaku agen BRILink bagaimana agar nasabah-nasabah itu supaya nabung di bank BRI. Dengan banyaknya nasabah baru BRI maka secara langsung agen BRILink juga bertambah nasabahnya,” jelas dia. Misi Karimah tidak lain adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak menyimpan uang langsung di rumah. Tetapi menyimpan uang di ATM supaya terhindar dari pencurian dan dimakan rayap. “Bahkan saya sempat ada nasabah yang uang tabungannya dimakan rayap hampir Rp 10 juta, makanya saya sarankan supaya disimpan di tabungan BRI Simpedes, itu pengalaman lucu,” imbuhnya. Lebih lanjut Karimah bercerita, selama menjadi agen BRILink ia tidak mendapatkan kesulitan. Meskipun kini banyak agen-agen BRILink di desanya, ia justru senang sehingga kesadaran masyarakat semakin meningkat dengan keberadaan agen BRILink. “Alhamdulillah selama saya menjadi agen BRILink tidak ada kesulitan, karena selama pandemi ini jalan semua usaha saya,” imbuh dia. Pengalaman Suka Duka Disamping menjadi agen BRILink, Karimah juga bercerita, selama pandemi covid-19 usaha sembakonya sempat terdampak pandemi. Penjualan turun hingga 30 persen, namun ia tidak risau lantaran Karimah dan sang suami selalu memiliki strategi untuk tetap bertahan. “Meskipun ada penurunan tapi kita lakukan promosi via online baik itu di facebook, di whatsapp story, intinya kita harus menawarkan harga itu semaksimal mungkin agar harga itu bersaing ketat dengan toko-toko yang lain. Insyaallah masyarakat setempat akan menilai mana yang lebih ekonomis,” ungkap Karimah. Tidak jauh beda dengan omset menjadi agen BRILink, omset sembako juga mencapai Rp 10 juta per hari. Ke depannya, Karimah dan suami berencana akan membuka 2 toko sembako lain di wilayah Bangkalan yang bekerjasama dengan teman. “Kalau omset dari sembako 1 hari bisa mencapai Rp 10 juta. Saat ini baru 1 toko, namun rencana akan buka 2 toko lagi di jalan raya sekitar bekerjasama dengan teman nantinya. Perkiraannya akan dibuka 2 toko sembako lagi,” jelas dia. Hingga kini Karimah memiliki 2 pekerja di toko sembako. Biasanya pekerja-pekerja tersebut digaji sebesar Rp 1 juta, di luar kebutuhan makan dan tempat tinggal. Ada cerita sedih, ketika Karimah dan suami pertama kali membuka usaha sembako, mereka sempat kena tipu oleh sales yang mengaku menjual barang-barang elektronik seperti kulkas. Namun, setelah dilakukan pembayaran, hingga kini barang yang dipesan tak kunjung datang. “Hingga sekarang barangnya tidak datang-datang. itulah resikonya, tapi Alhamdulillah ketika kita nikmati dan diniatkan ibadah Alhamdulillah usaha saya terus maju,” ungkap Karimah. Raih Penghargaan Keuletan Karimah juga diganjar penghargaan. Dia meraih piagam sebagai “The Best Agen BRILink” yang memperoleh transaksi terbanyak di kabupaten Bangkalan. Sambil mengatakan lupa dengan nilainya, kala itu Karimah tercatat merupakan agen BRILink yang memperoleh transaksi terbanyak. Tentu Karimah sangat bangga dengan pencapaian tersebut. Dirinya semakin bersemangat untuk mengajak masyarakat sekitar untuk beralih ke BRILink. “Kalau dikalkulasi saat dulu sebelum banyak agen-agen BRILink, sekarangkan sudah banyak agen BRILink. Tapi Alhamdulillah saya masih bertahan jadi agen BRILink dan melakukan transaksi-transaksi, saya dulu pernah memperoleh piagam The Best Transaksi BRILink terbanyak se kabupaten Bangkalan,” ungkap dia. Dengan menjadi agen BRILink tentunya Karimah sangat terbantu. Selain ada penghasilan tambahan, dia bisa membantu warga sekitar. Karimah merupakan Ketua Paguyuban Agen BRILink di Kabupaten Bangkalan. Dikenal selalu sabar dan telaten ikut membimbing dan memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di agen operasional agen BRILink. “Kalau pelatihan itu jarang, karena saya termasuk agen BRILink senior. Kalau sekarang hanya komunikasi lewat WhatsApp dengan pihak BRI kalau ada apa-apa,” ungkap perempuan asal Surabaya itu. Karimah berpesan kepada agen-agen BRILink di seluruh Nusantara agar menjunjung tinggi kejujuran dan melayani nasabah dengan baik. “Marilah kita melayani masyarakat dengan baik, penting kita harus jujur dalam bertransaksi keuangan karena banyak resikonya ketika kita salah transfer itu akan sangat fatal. Harus perhatikan angka, dan juga hati-hati atas penipuan-penipuan,” pungkasnya.(*)
BeritaAntaraAP I implementasikan perjalanan udara jelang peniadaan mudik
PT Angkasa Pura I (Persero) siap mengimplementasikan aturan pada masa menjelang dan pascalarangan mudik 2021 dengan melibatkan petugas di bandara bersama pemangku kepentingan melakukan pemeriksaan syarat perjalanan ...
BeritaAntaraKetua DPD RI bangga sarung asal Gresik tembus pasar dunia
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku bangga bahwa produk sarung tenun tradisional dari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur mampu menembus pasar Asia, khususnya pada Ramadhan ini, sebab ...
BeritaLiputan6Ajukan KPR Subsidi di BTN Kini Gratis Kompor Listrik
Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN membidik seluruh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi BTN pada 2021, akan menggunakan kompor induksi atau kompor listrik. Target tersebut merupakan wujud komitmen Bank BTN mendukung Gerakan Konversi 1 Juta Kompor LPG ke Kompor Induksi yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan program bundling KPR Subsidi dengan kompor induksi tersebut merupakan hasil kemitraan dengan PT PLN (Persero). Program ini juga sejalan misi perseroan untuk menyediakan hunian murah, nyaman, dan aman bagi masyarakat Indonesia. "Jika dihitung nilai penggunaannya sehari-hari, kompor induksi itu lebih murah dan aman. Penggunaan kompor induksi di seluruh rumah subsidi yang kami biayai juga dapat mengakselerasi kemandirian energi nasional," ujar Hirwandi di Jakarta, Jumat (23/4/2021). Sebagai wujud dukungan atas komitmen tersebut, pada Jumat (23/4), Bank BTN menggelar Akad Perdana KPR Subsidi BTN dalam rangka Gerakan 1 Juta Kompor Induksi bersama PLN. Akad tersebut digelar di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten. Adapun akad perdana diikuti oleh 71 debitur dari total 3.100 unit rumah yang ada di lokasi tersebut. "Ke depannya, tentu setiap perumahan subsidi yang kami biayai di tahun ini juga akan mendapatkan fasilitas serupa," kata Hirwandi. Rumah yang menggunakan kompor induksi, yang dibiayai Bank BTN akan memperoleh insentif dari PLN berupa keringanan biaya penyambungan listrik. "Kami berharap dukungan penuh untuk Gerakan 1 Juta Kompor Induksi ini dapat mendongkrak akselerasi kemandirian energi nasional," tutup Hirwandi. Sementara itu, hingga akhir Maret 2021, emiten bersandi saham BBTN ini juga sukses mencatatkan pertumbuhan penyaluran KPR Subsidi. Catatan keuangan Bank BTN menunjukkan, KPR subsidi tercatat naik 9,04 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp122,96 triliun per kuartal I/2021. Pertumbuhan KPR Subsidi tersebut tercatat menjadi penopang terbesar penyaluran kredit dan pembiayaan BTN yang naik sebesar 3,19 persen yoy menjadi Rp261,34 triliun per akhir Maret 2021. Pinjam Uang ke BTN, Erick Thohir: Harus Gunakan Kompor Listrik Pemerintah mendorong masyarakat memakai kompor listrik. Salah satunya dengan menerapkan gerakan bersama melalui fasilitas yang sedang dibangun pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan menyebut, salah satu syarat yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan kredit tempat tinggal melalui PT BTN (Persero) Tbk ialah penggunaan kompor listrik. "Kita akan gerakan bersama melalui fasilitas yang sedang dibangun pemerintah, baik itu Perumnas, BUMN karya bahkan tadi sama BTN juga. Semua yang pinjam uang ke BTN harus pakai kompor listrik juga, termasuk swasta," kata Erick, saat acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan BUMN karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian BUMN, Rabu (31/3/2021). Selain itu, Erick juga memberikan contoh hematnya penggunaan kompor listrik sama dengan pemakaian mobil listrik. Penggunaan kendaran ramah lingkungan ini jauh lebih irit dibanding mobil yang masih menggunakan bahan bakar fosil. "Awal tahun ini kita membuktikan bahwa dari Jakarta sampai Bali kalau naik mobil bensin habis Rp 1,1 juta tapi dengan mobil listrik cuma Rp 250 ribu," ujar dia. Meski demikian, Erick menegaskan kesinambungan antara masyarakat dengan pemerintah menjadi kunci peralihan ini bisa dilakukan dengan baik. Karena itu pemerintah meminta dukungan penuh dari masyarakat. "Seperti vaksinasi, pemerintah berusaha mendatangkan vaksin, membuat vaksin merah putih, tapi saat mau divaksin masyarakat sulit," tutur dia. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
PolitikAntaraLadang migas marginal di Indonesia capai lebih dari 100 ribu titik
Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) M Ridwan Kamil mengatakan jumlah ladang minyak dan gas bumi marginal (yang ditinggalkan dan tidak terpakai atau terbengkalai) di Indonesia mencapai ...
BeritaAntaraAdhi Commuter Properti jembatani permasalahan apartemen
PT Adhi Commuter Properti anak usaha PT Adhi Karya Tbk segera menjembatani permasalahan keterbatasan sosial yang kerap dihadapi penghuni apartemen melalui proyek LRT City yang tengah dikembangkan di sejumlah ...
BeritaAntaraBI targetkan Sultra jadi ekosistem ekonomi keuangan digital pada 2025
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan provinsi tersebut bisa menjadi sebuah ekosistem keuangan digital di 2025"Kita mendorong Sultra menjadi suatu ...
BeritaLiputan6Mudik Dilarang, Pekerja Sektor Rentan Diusulkan Dapat Subsidi Gaji Rp 5 Juta
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi memperpanjang periode pelarangan mudik Lebaran 2021 dan memperketat aturan perjalanan menjelang dan pasca pelarangan mudik lebaran mulai dari 22 April hingga 24 Mei 2021. Kebijakan ini tentu berdampak pada sektor ekonomi terutama bisnis transportasi. Selama tahun 2020 saja, sektor transportasi mengalami penurunan pendapatan yang sangat tajam. Bahkan, ada yang gulung tikar dan mem-PHK karyawan. Mencermati kondisi tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengusulkan agar para pekerja sektor rentan di tengah pandemi seperti jasa transportasi, perhotelan dan penunjang pariwisata mendapatkan bantuan yang lebih cepat. "Misalnya sektor usaha transportasi, upahnya kan kadang harian atau tidak bulanan, ini harus diberikan subsidi gaji minimum Rp 3,5 hingga Rp 5 juta per bulan, kepada pekerja di sektor transportasi, pariwisata," kata Bhima saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (23/4/2021). Bhima melanjutkan, pemberian subsidi gaji tersebut tentu akan meningkatkan daya beli para pekerja tersebut di tengah pandemi Selain itu, pemerintah juga harus memberikan insentif pajak dan perpanjangan relaksasi kredit di perbankan untuk perusahaan transportasi dan pariwisata untuk memperlancar arus kas dan mencegah PHK. Meski demikian, tidak dipungkiri, kerugian sektor bisnis rentan tersebut akan lebih besar karena perhitungan awal dimana mudik lebaran dilarang dari 6 hingga 17 Mei ternyata justru diperpanjang. "Jadi, kompensasi dari kerugian pelarangan mudik ini memang harus dipikirkan, tapi kesehatannya juga harus konsisten, terutama di daerah, jangan sampai beda dengan pusat," ujar Bhima. Aturan Perjalanan Diperketat Mulai Kamis 22 April 2021, Simak Rinciannya Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) memperketat persyaratan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik 6-17 Mei 2021. Pengetatan persyaratan ini berlaku untuk H-14 yaitu periode 22 April - 5 Mei dan H+7 mulai 18 Mei - 24 Mei 2021. Ketentuan baru ini tertuang dalam Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Ketentuan baru dirilis karena melihat masih banyak masyarakat hendak pergi mudik. "Berdasarkan hasil Survei Pasca Penetapan Peniadaan Mudik Selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, ditemukan masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri," kata Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, dalam keterangannya pada Kamis (22/4/2021). Berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas PPDN pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku 22 April hingga 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku mulai 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Berikut rinciannya: a. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia. b. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia. c. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia. d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen atau tes GeNose C19 sebagai perjalanan. Namun, akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satgas Covid-19 Daerah. e. Pelaku perjalanan kereta api wajib antar kota menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di stasiun kereta api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Aturan Selanjutnya f. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen atau tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Daerah. g. Pelaku perjalanan transportasi Darat pribadi diimbau melakukan tes RT-PCR/ atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Daerah. h. Pengisian e-HAC Indonesia diimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat maupun pribadi. Kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia. i. Anak-anak dibawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR atau test antigen atau tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan. j. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen atau tes GeNose pelaku perjalanan negatif tapi menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. k. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian menindaklanjuti Addendum Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Addendum Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaAntaraPT PP targetkan pembangunan KIT Batang Klaster 1 Fase 1 tuntas 2021
PT PP (Persero) Tbk sebagai BUMN karya menargetkan pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang untuk Klaster 1 Fase 1 dapat diselesaikan pada tahun 2021 ini.“PT PP terus mengebut ...
PolitikAntaraPemerintah masih godok mekanisme subsidi ongkir Harbolnas Ramadhan
Pemerintah masih menggodok mekanisme pemberian subsidi biaya pengiriman atau ongkos kirim (ongkir) dalam rangka Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada Ramadhan 2021.“Pemerintah sedang ...
PolitikLiputan6Pemerintah Beri Insentif Bagi Sektor yang Terdampak Larangan Mudik Lebaran 2021
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif bagi sektor usaha yang terdampak larangan mudik Lebaran 2021. Insentif yang akan diberikan telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Untuk transportasi dan ritel, pemerintah sudah mengeluarkan melalui PMK ada insentif untuk penambahan modal kerja bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak pandemi," ujarnya, Jakarta, Jumat (23/4/2021). Insentif yang diberikan kepada sektor yang terkena dampak larangan mudik ditujukan untuk berbagai sektor ritel, kemudian hotel, restoran dan kafe. Adapun jenis insentif berupa tambahan fasilitas modal kerja. "Terutama di sektor ritel, hotel, restoran dan kafe di mana akan dapat tambahan fasilitas modal kerja dan bisa restrukturisasi tiga tahun," jelas Airlangga. Dia menambahkan, masing-masing usaha diminta berkomunikasi dengan perbankan agar bisa mendapatkan insentif tersebut. Pemerintah juga akan terus memonitor perkembangan pemberian insentif. "Jadi bisa bicara dengan perbankan masing-masing. Dan Himbara maupun perbanas sudah dikomunikasikan dan kita akan monitor satu per satu untuk yang mengajukan restrukturisasi tersebut," tandasnya. Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Larangan Mudik 2021, Doni Monardo: Kerinduan Bertemu Sanak Famili Dicegah Dulu Larangan mudik 2021, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan, kerinduan bertemu sanak famili harus dicegah dulu. Memaksa mudik dan melepas kerinduan bersama keluarga pada masa pandemi COVID-19 dapat menimbulkan sesuatu yang tragis. Bahwa bertemu keluarga melalui aktivitas mudik sangat berpotensi terjadinya penularan virus Corona. Apabila hal itu terjadi, maka bisa berakibat fatal dan berujung kematian, khususnya bagi penderita komorbid. Oleh karena itu, Doni menegaskan agar aktivitas mudik dan bertemu keluarga dapat ditiadakan dan kerinduan ditahan untuk sementara waktu. “Kerinduan kepada orang tua agar ditahan. Kerinduan untuk bertemu sanak famili harus dicegah dulu," tegas Doni di sela-sela Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Komplek Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Selasa (20/4/2021). Melalui rapat tersebut, Doni kembali menyampaikan, aturan Pemerintah Pusat terkait peniadaan mudik Idulfitri 2021 dapat dipatuhi masyarakat demi mencegah terjadinya penularan virus SARS-CoV-2. Pelarangan mudik semata-mata untuk keselamatan bersama. “Peniadaan mudik ini adalah untuk kepentingan bersama. Untuk keselamatan bersama, agar bangsa kita bisa terhindar dari COVID-19,” Doni Monardo menjelaskan. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaLiputan6Kartu Prakerja Gelombang 17 Segera Dibuka, Kuota Bisa Capai 47 Ribu Peserta
Liputan6.com, Jakarta - Manajemen Pelaksana (PMO) program Kartu Prakerja tengah bersiap membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17. Masa pendaftaran ini kembali diadakan untuk menambal kuota akibat status kepesertaan yang dicabut pada gelombang-gelombang sebelumnya. "Gelombang 17 akan dibuka untuk memulihkan kepesertaan yang dicabut, jadi bukan penambahan kuota. Jadwalnya setelah kami selesai melakukan rekonsiliasi data," jelas Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu, Jumat (23/4/2021). Secara perhitungan, Louisa merinci jika kuota pendaftaran Kartu Prakerja yang bisa dibuka pada gelombang 17 nanti bisa mencapai 47 ribu lebih. Potensi tersebut didapat berdasarkan perhitungan total jumlah pendaftar di gelombang 12-16 yang mencabut kepesertaannya. "Hingga hari ini, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah mencabut kepesertaan 35.809 orang dari gelombang 12-15 yang tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sejak mereka ditetapkan sebagai peserta Program Kartu Prakerja," terangnya. Saat ini, ia menyebutkan, PMO Kartu Prakerja masih memantau pergerakan kepesertaan dari gelombang 16. Dari sekitar 300 ribu peserta gelombang 16, ada 12 ribu orang yang belum membeli pelatihan pertamanya. "Batas akhir pembelian pelatihan pertama untuk gelombang 16 adalah hari Kamis, 29 April 2021 pukul 23.59 WIB," sebut Louisa. "Kami sangat berharap peserta gelombang 16 dapat segera membeli pelatihan pertamanya sebelum batas akhir. Begitu banyak orang yang ingin bergabung dengan Program Kartu Prakerja, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah ada di dashboard," pintanya. 2,5 Juta Peserta Kartu Prakerja 2021 Telah Menerima Insentif Sebelumnya, Direktur Utama Project Management Officer (PMO) Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menyampaikan, total ada sebanyak 2,7 peserta prakerja menerima manfaat. Dari jumlah itu, sebanyak 2,5 juta peserta program Prakerja telah menerima insentif. “Jadi ini benar-benar sebuah pemerataan kesempatan, dan dari 2,7 juta penerima manfaat tersebut, 2,5 juta orang sudah menerima insentif," kata Danni dalam dialog produktif bertajuk 'Prakerja Sudah Sampai Mana?' yang diselenggarakan KPCPEN dan disiarkan di FMB9ID_IKP, Kamis (22/4/2021). Denni menyatakan, bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran Program Kartu Prakerja 2021 sama dengan tahun lalu, yakni Rp 20 triliun. Peserta terpilih Kartu Prakerja secara total akan mendapat dana bantuan sebesar Rp 3,55 juta. Rinciannya, uang bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 50 ribu untuk tiga kali. Menurut Danni, program Kartu Prakerja juga diharapkan menjadi jaring pengaman sosial selama pandemi virus corona. “Setelah menyelesaikan pelatihan, penerima manfaat akan mendapatkan insentif. Ini yang dipakai membayar kebutuhan sehari-hari bahkan dapat dimanfaatkan untuk modal usaha. Jadi Prakerja itu secara tidak langsung mendorong kewirausahaan,” terang Denni. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaAntaraBanyak konsumen terjerat kasus, BPKN: revisi UU ITE mendesak dilakukan
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim menilai revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendesak untuk dilakukan, terutama menyusul semakin banyaknya kasus konsumen yang terjerat kasus ...
BeritaLiputan6Pertamina Sisir Pantai Karawang Atasi Tumpahan Minyak
Liputan6.com, Jakarta Merespon pendaratan ceceran minyak di pesisir pantai Desa Cemarajaya Kabupaten Karawang pada Rabu malam (21/4), PHE ONWJ melakukan penanganan cepat berupa pembersihan area Pantai. Dengan dukungan dan bantuan masyarakat, Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ bahu membahu mengumpulkan ceceran minyak tersebut. Hari Setyono Manager Communication Relations & CID menjelaskan bahwa sebelumnya PHE ONWJ telah melakukan pengamanan dan perbaikan pipa sehingga dipastikan tidak ada lagi ceceran minyak yang keluar. Tim penanganan juga mengerahkan beberapa kapal untuk melakukan pembersihan minyak di area laut. Pemantauan pun terus dilakukan melalui laut dan udara mengikuti trajektori model tumpahan minyak (MOTUM) termasuk fasilitas produksi PHE ONWJ dan area potensial lainnya. “Sisa minyak yang ada di perairan kami kejar dan lakukan eliminasi secara langsung. Untuk kegiatan ini kami mendapat support penuh dari nelayan yang berkeinginan untuk terlibat dalam pembersihan. Tentu kami sambut baik dan akan bekerja sama dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja,” jelas Hari, Jumat (23/4/2021). Dalam penanganan kejadian ini, komunikasi dan koordinasi juga telah dilakukan oleh PHE ONWJ dengan SKK Migas, Ditjen Migas, KLHK, DLHK Kabupaten, KSOP Kepulauan Seribu dan instansi lainnya. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaAntaraPP kebut pembangunan KIT Batang seluas 450 hektare
PT PP (Persero) Tbk, BUMN konstruksi dan investasi, terus mengebut pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City) Klaster I Fase I seluas 450 hektare yang diharapkan dapat selesai pada ...
SainsAntaraPerdagangan karbon dan perannya dalam menurunkan emisi
Berita tentang perdagangan karbon akhir-akhir ini semakin marak, bukan saja di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Berbagai isu dan spekulasi kemudian berkembang, dan hanya sedikit yang sesuai dengan ...
BisnisLiputan6Bank Syariah Lebih Tahan Goncangan Pandemi Dibanding Konvensional
Liputan6.com, Jakarta - Kinerja perbankan syariah di 2020 mampu bertahan atau resilient kendati dibayangi pandemi Covid-19. Hal ini berbeda 180 derajat dengan perbankan konvensional yang justru kinerjanya mengalami tekanan hebat. "Walaupun kondisi perbankan (konvensional) di 2020 memang tidak terlalu kondusif dan banyak sektor ekonomi yang terdampak pandemi. Tetapi di tengah kondisi menantang ini perbankan syariah masih bisa tumbuh resilient," jelas Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi, dalam acara Sarasehan Industri Jasa Keuangan, Jumat (23/4/2021). Hery mengungkapkan, kokohnya kinerja perbankan syariah itu tercermin dari berbagai indikator yang mencatatkan pertumbuhan yang positif. Dari sisi aset mengalami pertumbuhan sekitar 13,11 persen. "Kemudian, pembiayaan atau kredit dalam istilah perbankan konvensional mengalami pertumbuhan sekitar 8,08 persen. Dan DPK nya mengalami pertumbuhan 11 persen," bebernya. Model Bisnis Tepat Hery mengungkapkan, apiknya kinerja perbankan syariah di tengah pandemi Covid-19 itu lantaran model bisnis yang ditawarkan dinilai tepat bagi nasabah umum maupun pelaku usaha. Karena perjanjian yang disepakati tidak memberatkan salah satu pihak. "Kenapa perbankan syariah bisa tahan banting di tengah kondisi yang kurang menguntungkan? kalau kita lihat bisnis model, perbankan syariah ini adalah modelnya profit and loss sharingArtinya kalau untung dibagi kalau ga untung tentunya baginya ga ada," terangnya. Oleh karena itu, dia memproyeksikan kinerja perbankan syariah akan terus tumbuh positif kedepannya. Mengingat adanya skema penawaran bisnis yang lebih menguntungkan dan fleksibel "Menurut kami ini cocok dan sangat fleksibel bisnis model ini, tapi kalau di konvensional kalau misalnya bunga deposito sudah ditentukan 7 persen ga bisa dibagi hasil tetap dibayar. itu lah kewajiban bank," ucap dia menekankan. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
PolitikLiputan6THR Cair, Ekonomi Indonesia Terdongkrak 1 Persen
Liputan6.com, Jakarta - Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1 persen. Alasannya, dana dari THR yang diberikan ke karyawan diperkirakan mencapai Rp 150 triliun. "Terkait dengan kegiatan jelang Lebaran ada yang didorong pemerintah gerakan perekonomian dengan pembayaran THR," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers secara online, Jakarta, Jumat (23/4/2021). "THR bisa mengungkit 1 persen PDB, sebab pembayaran THR totalnya baik dari sektor tenaga kerja, maupun ASN, TNI, POLRI jumlahnya mendekati Rp 150 triliun atau 1 persen dari pada dana yang akan beredar di publik," sambungnya. Dengan adanya peredaran uang tersebut, maka konsumsi masyarakat meningkat pesat pada April 2021. Kondisi ini terjadi meski Indonesia masih dalam tahap pemulihan dari dampak Pandemi Covid-19. Berdasarkan Big Data Bank hingga April 2021 terakhir, pertumbuhan belanja masyarakat mencapai 32,48 persen. Tumbuh tinggi dari kondisi Februari 2021 yang masih di kisaran zona netral atau nol persen. "Terlihat dari big data bank telah terjadi kenaikan cukup besar di April 32,48 persen ini sejalan dengan indeks keyakinan konsumen," jelas Airlangga. Peningkatan konsumsi masyarakat ini disebabkan kebijakan insentif yang telah digelontorkan pemerintah sejak awal tahun. Di antaranya, kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) untuk otomotif dan properti. "Dan ini sebagai akibat dari pemerintah memberikan PPnBM yang untuk industri otomotif maupun DTP properti," tandas Airlangga. Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Sri Mulyani Pastikan THR PNS Cair Mulai H-10 Lebaran 2021 Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan secara bertahap. Yakni dimulai pada H-10 sebelum lebaran sampai dengan H-5 sebelum lebaran "THR ini seperti yang disampaikan akan dibayarkan pada H-10 nanti sampai dengan H-5 karena biasanya ini bertahap," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4/2021). Adapun pemberian THR ini nantinya akan disampaikan lebih lanjut oleh pemerintah. Mengingat saat ini Peraturan Pemerintah (PP) sedang dalam proses penyelesaian untuk bisa segera ditandatangani bersama. "Sedang dalam proses untuk kita paraf bersama, untuk bisa kita tandatangani, untuk kemudian ditandatangani oleh bapak presiden," jelasnya. Dia berharap, pemberian THR ini akan akan mendorong konsumsi ditingkat masyarakat. Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini. "Meskipun masyarakat tidak mudik tapi ini bisa mengirim kepada orang tua atau saudara," tukas Sri Mulyani. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaLiputan6Ini Strategi BSI Kembangkan Digitalisasi Perbankan Syariah
Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Hery Gunardi blak-blakan mengungkapkan kelemahan yang dimiliki perbankan syariah dibandingkan konvensional. Menurutnya, kelemahan itu ada di pemanfaatan teknologi digital yang belum secanggih perbankan konvensional. "Untuk menjawab tantangan, bahwa memang salah satu kekurangan atau kelemahan syariah itu dari sisi teknologi digital," ucapnya dalam acara Sarasehan Industri Jasa Keuangan, Jumat (23/4/2021). Kendati demikian, seluruh lembaga perbankan syariah, termasuk BSI dipastikan telah menyadari akan kelemahan tersebut. Yakni dengan terus berbenah untuk melengkapi ekosistem digital untuk mendukung peningkatan operasional bisnis. "Alhamdulillah sebenarnya BSI sudah mempunyai BSI Mobile, cukup bagus, dari sisi ekosistem transaksi keuangan perbankannya bagus bisa untuk payment, transfer, booking, dan seterusnya," bebernya. Selain menghadirkan layanan keuangan secara digital, BSI Mobile juga telah memiliki fitur-fitut lainnya untuk memberikan nilai tambah lebih terhadap nasabah. Dari sisi spiritual, BSI mobile bisa menunjukkan waktu solat, arah kiblat, informasi terkait ayat suci yang mesti dibaca, hingga menghadirkan ekosistem ZISWAF untuk bayar zakat dan wakaf. "Dan ini kita sudah pakai dalam beberapa tahun ini dan hasilnya bisa disumbangkan lagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kalau bapak/ibu lewat Tol Cipularang yang mau ke Bandung itu ada dua masjid yang dibangun oleh Bank Syariah Mandiri waktu itu dan itu bagian dari zakat/sedekah yang kita kumpulkan melalui teknologi digital yang dimiliki BSI," contohnya. Terus Berinovasi Hery menambahkan, BSI juga terus berinovasi dengan merambah bisnis baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh perbankan syariah masa lalu. Yakni menghadirkan pembiayaan korporasi dalam beberapa waktu mendatang. "Pembiayaan korporasi kita masih lemah dan history masa lalu memang modalnya kecil, tapi sekarang modalnya BSI mungkin sekitar Rp23 triliun, mungkin nanti kalau bisa right issue di tahun depan dan juga akan menuju ke BUKU IV tentunya modal makin kuat kita bisa melakukan banyak pembiayaan dari sisi proyek yang besar-besar dan aman. Selain itu, pembiayaan komersial dan tentunya fokus ke UMKM, consumer serta pembiayaan kepada pesantren," tandasnya. Sulaeman Merdeka.com Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
PolitikLiputan6Menko Airlangga: Ekonomi Indonesia Mulai Bergerak
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi Indonesia sudah masuk fase perbaikan. Geliat ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda positif. "Pertama, kami ingin meng-update situasi perekonomian kita relatif memberi tanda-tanda positif," ujar Airlangga dalam konferensi pers online, Jakarta, Jumat (23/4/2021). Airlangga memproyeksi, perbaikan akan segera terjadi pada investasi, konsumsi, ekspor serta pengeluaran pemerintah. Hal ini juga tergambar dalam indeks keyakinan konsumen dan penjualan kendaraan bermotor. "Proyeksi kita, arah recovery, kita berharap ada kenaikan dari investasi kemudian konsumsi, pengeluaran pemerintah maupun ekspor. Kita bisa melihat indeks keyakinan konsumen maupun penjualan kendaraan bermotor di Maret meningkat," jelasnya. Airlangga merinci dari segi pengeluaran pemerintah, penyaluran anggaran sudah cukup baik dan sesuai peruntukkannya. Demikian juga, dalam 3 bulan ini neraca perdagangan positif kemudian ekspor juga tinggi. "Demikian juga impor meningkat, ekonomi mulai bergerak. Peningkatan belanja mulai naik di April, kegiatan industri juga sudah naik," tandasnya. Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021, Ini Penyebabnya Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 ini akan berada pada rentang 4,1-5,1 persen. Angka tersebut turun dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,3-5,3 persen. Perry melihat, tingkat pertumbuhannya memang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Itu tidak terlepas dari masih terbatasnya mobilitas masyarakat lantaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro yang diperpanjang di berbagai daerah. "Ini kan kemudian tentu saja berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat. Yang kita lihat ini terutama memang di triwulan I dan II kan meski terjadi vaksinasi, tentu saja ada pembatasan mengenai mobilitas manusia," ujarnya dalam sesi teleconference, Selasa (20/4/2021). Menurut dia, terbatasnya pergerakan tersebut turut menyebabkan tingkat kenaikan konsumsi swasta yang belum setinggi yang telah diperkirakan sebelumnya. "Sehingga penurunan proyeksi karena tingkat pertumbuhan konsumsi swasta itu tidak setinggi yang diperkirakan," kata Perry. Kendati demikian, dia tetap mencermati adanya sejumlah perbaikan ekonomi memasuki kuartal kedua tahun ini. Itu didukung oleh kinerja ekspor yang lebih bagus hingga akselerasi kebijakan fiskal yang terus dilakukan guna mendukung pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) lebih lanjut. "Yang kita lihat konstruksi juga mengalami peningkatan, juga peningkatan dari berbagai indikator seperti ekspektasi konsumen, penjualan ritel, itu terus mengalami peningkatan," tuturnya.
BeritaLiputan6Mudik Lebaran Dilarang, Kecuali yang Punya Izin Khusus
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menerbitkan adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya IdulFitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan. Adendum yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid-19 pada 21 April 2021 ini mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDB) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021). Sementara masa peniadaan mudik tetap berlangsung selama periode 6-17 Mei 2021. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengetatan mudik ini dilakukan berdasarkan fakta tentang apa yang terjadi selama ini di Indonesia. Dia mengacu pada kejadian-kejadian di 2020 lalu, saat angka kasus positif Covid-19 Cenderung naik setelah adanya libur. "Oleh karenanya kita menyatakan bahwa dari tanggal 6-17 (Mei) itu dinyatakan dilarang mudik. Tentu ada suatu pengecualian-pengecualian, yang nanti sore kami akan sampaikan lewat rilis secara lebih detil," ujar Menhub Budi Karya dalam sesi teleconference, Jumat (23/4/2021). Pengecualian untuk melakukan mudik atau perjalanan tersebut sebenarnya telah tercantum dalam SE Nomor 13/2021 beserta poin-poin tambahannya. Berikut rinciannya: 1. Perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Lebaran 2021 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-musik, seperti: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan didampingi maksimal dua orang. 2. Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama Ramadhan dan Lebaran 2021 wajib memiliki print out Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai syarat melakukan perjalanan. Berikut ketentuannya: a. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI/Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan b. Pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pimpinan perusahaan, serta identitas diri calon pelaku perjalanan c Pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat bersangkutan serta identitas diri calon pelaku perjalanan d. Masyarakat umum non-pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat bersangkutan serta identitas diri calon pelaku perjalanan Menhub Pastikan Logistik Tak Terganggu selama Pengetatan Syarat Perjalanan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan jika pasokan logistik tidak akan terganggu selama masa pengetatan syarat perjalanan jelang periode larangan mudik Lebaran, atau pada periode waktu 22 April-24 Mei 2021. "Kita konsisten, dari awal logistik tetap konsisten. Tidak ada larangan apapun (untuk operator logistik)," ujar Menhub Budi dalam sesi teleconference, Jumat (23/4/2021). Dia mencontohkan, pemerintah secara khusus terus mendorong operator logistik seperti kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan operasional kapal RoRo (Roll on/Roll off) dari Jawa ke Sumatera dan sebalinya. "Kami terus beri dukungan agar tetap eksis. Kami katakan berulang ulang, logistik tidak ada masalah," tegas Menhub Budi. Secara regulasi, ia menambahkan, pemerintah sudah intens menyampaikan kepada operator, untuk tetap menjalankan kegiatan angkutan logistik secara biasa tanpa ada pengurangan. "Bahkan lada saat mudik ada lonjakan, kita beri prioritas. Sehingga pasokan barang tidaak akan masalah, bahkan tol laut yang angkut barang khusudnya ke wilayah Indonesia Timur tetap jalan. Kita harapkan logistik tidak terpengaruh," tutur Menhub. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
