keuangan
BeritaAntaraPemerintah ciptakan tata kelola keuangan adaptif, bawa dampak positif
Pemerintah telah berhasil menciptakan tata kelola keuangan yang adaptif selama satu tahun kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sehingga membawa dampak positif termasuk ...
BisnisAntaraAnak usaha Kimia Farma ekspor obat ke Afghanistan dan Myanmar
Emiten farmasi PT Phapros Tbk, melalui anak usahanya PT Lucas Djaja, melakukan ekspor produk obat senilai Rp1,8 miliar ke Afghanistan dan Myanmar."Ekspor dilakukan karena ada kebutuhan di sana ...
BisnisLiputan6UU Cipta Kerja Sediakan Sertifikasi Halal Gratis, Omzet UMKM Bakal Melesat
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebut kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja semakin memudahkan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk halal. Sebab, di dalam UU berisi 812 halaman itu, salah satu poinya membebaskan biaya sertifikasi halal bagi UMKM. Dia menyadari tantangan terbesar serifikasi halal bagi UMKM saat ini adalah biaya mengaksesnya. Akibatnya hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal untuk mampu mendapat sertifikasi halal selama ini. "Tapi alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi UMK tanpa biaya atau gratis," kata Menkop Teten dalam Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Halal bagi UMKM, secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10). Dia memastikan, Kemenkop UKM akan terus mengembangkan inisiatif program maupun kebijakan untuk mendukung pengembangan produk halal di Indonesia. Bahkan dari catatannya, selama 2014-2019, dalam memfasilitasi produk halal terhadap UMKM, hasil surveinya sangat menggembirakan. "Ketika mendapatkan sertifikasi halal, omzet usahanya naik rata-rata sebesar 8,53 persen. Jadi ini direspon oleh publik dan memang sertifikasi halal ini dibutuhkan," jelas dia. Dia menambahkan, tidak hanya fasilitasi sertifikasi halal, pendampingan juga penting dilakukan, baik dalam bentuk memberikan edukasi manajemen produk halal maupun pendaftarannya. Kemenkop UKM juga punya berbagai program pelatihan di 71 pusat layanan usaha terpadu di berbagai kabupaten kota. Percepatan dan perluasan akses UMKM dalam sertifikasi halal, membutuhkan kolaborasi, tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. "Jadi saatnya sekarang bekerja sama bukan sekedar bersama sama kerja," singkatnya. Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Lewat UU Cipta Kerja, UMKM Bakal Dipermudah Dapat Sertifikat Halal Gratis Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan memberikan sertifikasi halal gratis. "Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, maka pelaku usaha mikro akan diberikan sertifikasi halal secara gratis, disubsidi oleh pemerintah. Ini adalah kebangkitan UMKM," ujar MenkopUKM Teten Masduki di Jakarta, Rabu (14/10/2020). Menurut dia, selama ini sertifikasi halal menjadi beban bagi UMKM, karena dinilai sulit dan mahal dalam hal pengurusan. Hal tersebut berdampak pada sektor usaha mikro jarang memiliki sertifikasi halal. Namun, katanya, label halal ini sangat penting untuk memberi nilai tambah dan daya saing UMKM. Khusus untuk UMKM di sektor kesehatan dan keamanan, ujarnya, selain sertifikat halal, diperlukan Standar Nasional Indonesia (SNI). "Ini beban UMKM selama ini, sehingga sulit menjualnya. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, ini digratiskan dan ditambah dengan adanya lembaga yang melakukan pengujian dan MUI yang mengeluarkan," ujarnya. Di mana 97 persen penyerapan tenaga kerja di Indonesia adalah sektor UMKM. Untuk itu, disahkannya UU Cipta Kerja akan memperkuat UMKM untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing yang kuat. Pihaknya optimistis UMKM akan menyerap tenaga kerja yang besar. "Saat ini angka pengangguran lebih dari 7 juta orang, jika ditambah PHK baru, sebesar 3 juta, maka kondisinya tidak mudah. UU Cipta Kerja mengatur dari hulu sampai hilir, mulai dari perizinan UMKM, pembiayaan, akses pasar, dan pernbaikan rantai pasok. Saya optimistis UMKM bisa tumbuh berkembang, dengan menyerap tenaga kerja lebih besar lagi," katanya. Demikian masa pandemi Covid-19 akan menjadi momen kebangkitan UMKM di Indonesia, karena banyak pelaku usaha yang melakukan adaptasi dan inovasi produk. Ia mencontohkan, 60 persen pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman mengalami peningkatan penjualan di tengah pandemi. Karena menurut dia, banyak permintaan secara daring ke rumah-rumah. "Sektor yang digali terutama produk makanan dan minuman, karena 60 persen pelaku UMKM di usaha makanan dan minuman. Banyak pelaku usaha melakukan inovasi produk, contohnya makanan beku yang dikirim secara daring ke rumah-rumah. Orang sekarang lebih terbiasa belanja online, sehingga membantu mendorong adaptasi produk," pungkasnya. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BisnisAntaraStart up digital titik balik kebangkitan desa dan UMKM Indonesia
Start up, wirausaha muda, dan UMKM, yang terus berinovasi dalam kesunyian diam-diam adalah solusi bagi persoalan bangsa ini di tengah pandemi.Mereka ibarat secercah cahaya di lorong gelap yang layak ...
BeritaAntaraPerta Arun tandatangani kesepakatan dengan Natuna Eton Energi
Dalam rangka pencapaian target bisnis, Perta Arun Gas melakukan penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan PT Natuna Eton Energy. tentang Penjajakan Potensi Kerja sama pembangunan Fasilitas LNG Storage di Kilang ...
BisnisAntaraSetahun Jokowi-Ma'aruf, Pemerintah ambil risiko turunkan gas industri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global untuk tujuh kelompok industri."Penurunan harga gas dengan mengurangi jatah ...
PolitikLiputan6Waspada, Beban Bunga Utang Indonesia Lewati Batas Normal
Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia menyebutkan dalam laporan bertajuk International Debt Statistics (IDS) 2021, Indonesia masuk peringkat ke-6 negara berkembang dengan utang terbanyak di dunia. Bahkan, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Agustus 2020 mengalami peningkatan menjadi USD 413,4 miliar, atau sekitar Rp 6.098,27 triliun (kurs 14.751 per dolar AS). Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Anis Byarwati, menegaskan agar Pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan ULN. Ini lantaran Debt to Services Ratio (DSR) terus naik, yang menyebabkan ULN Indonesia masuk pada tingkat waspada. “Menurut saya, Pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan utang luar negeri (ULN),” kata Anis Kepada Liputan6.com, Selasa (20/10/2020). Hal itu berdasarkan data APBN KiTa edisi Agustus 2020, realisasi pembiayaan utang Indonesia hingga Juli telah mencapai Rp 519,22 triliun. Realisasinya terdiri dari penyerapan SBN Rp 513,4 triliun, utang luar negeri (ULN) Rp 5,17 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 634,9 miliar. “Dengan realisasi ini, posisi utang Indonesia per Juli 2020 telah menyentuh Rp 5.434,86 triliun. Utang tersebut terdiri dari SBN Rp 4.596,6 triliun, pinjaman Rp 10,53 triliun, dan ULN Rp 828,07 triliun. Rasio utang terhadap PDB telah naik menjadi 34,53 persen dari sebelumnya 33,63 persen pada Juli 2020,” ujarnya. Bahkan untuk tahun ini, bunga utang Indonesia telah mencapai Rp 338,8 triliun atau setara 17 persen dari APBN 2020. Angka ini telah melewati batas aman yang direkomendasikan IMF, yakni 10 persen. Alokasi Utang Selain itu, akibat kebijakan utang ini, DSR Indonesia pun turut naik. Data Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) semester I 2020 menunjukkan, DSR tier-1 Indonesia telah mencapai 29,5 persen. “Angka ini telah melewati batas aman DSR yang ditetapkan IMF sebesar 25 persen,” imbuhnya. Jelasnya, DSR tier-1 merupakan indikasi penambahan ULN yang tidak disertai dengan peningkatan kinerja ekspor dan komponen penambahan devisa lainnya. “Dengan DSR di atas 25 persen itu, artinya jumlah utang Indonesia kini sudah masuk pada tingkat waspada. Menjadi masalah lagi, risiko yang besar ini diambil untuk sesuatu yang hasilnya belum terlihat efektif,” ungkapnya. Demikian ia pun mengkritik upaya Pemerintah meredam dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi dalih pemerintah berutang, masih belum menunjukkan hasil maksimal. “Serapan dana pemulihan ekonomi nasional untuk menangani Covid-19 masih di bawah 40 persen. Hingga 17 September lalu, baru teralokasi Rp254,4 triliun, atau 36,6 persen dari pagu Rp695,2 triliun,” pungkasnya. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
PolitikAntaraPertumbuhan ekonomi RI tercatat lebih baik di antara negara G20
Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 yang mengalami kontraksi 5,32 persen tercatat jauh lebih baik di antara 19 negara ekonomi utama di dunia ditambah Uni Eropa atau ...
BeritaAntaraPemerintah jadikan migas bukan barang mewah bagi masyarakat pedalaman
Pemerintah menjadikan minyak dan gas bumi (Migas) bukan lagi barang yang mewah, namun merupakan keadilan akses bagi masyarakat, terutama yang berada di pedalaman dan terisolir."Mimpi besar ...
BisnisLiputan61.000 UMKM Belajar Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal
Liputan6.com, Jakarta - Kemenko Perekonomian mendorong pelaksanaan “Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM” melalui kolaborasi antara stakeholders terkait. Antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan 4 (empat) platform digital yang memiliki layanan berbasis syariah, yaitu LinkAja Syariah, Tokopedia Salam, Blibli Hasanah, dan Bukalapak. “Kita menyadari bersama bahwa meng-online-kan dan menghalalkan UMKM saja tidak cukup, sehingga diperlukan sinergi kolaborasi serta penguatan komitmen peran-peran yang saling terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menguatkan peran UMKM makers halal dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia,” tutur Menko Airlangga Hartarto, Selasa (20/10/2020). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM melalui manajemen produk dan digital marketing, dengan masing-masing kelas diikuti sekitar 450 peserta. UMKM yang ikut serta terbagi atas dua jenis. Pertama, UMKM yang telah memiliki produk (makers), khususnya produk makanan, minuman dan obat tradisional yang memerlukan peningkatan kualitas produk, termasuk Sertifikasi Halal. Kedua, yaitu UMKM yang menjual produk (seller), namun belum mendigitalisasi produknya dan membutuhkan peningkatan akses pemasaran melalui platform digital. UMKM yang menjadi peserta pelatihan merupakan binaan Kementerian/Lembaga (Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, BAZNAS) serta organisasi kemasyarakatan (NU, Muhammadiyah, PERSIS, PINBAS MUI, FOZ, Forbis Gontor, dan IPEMI). Pelatihan akan dilaksanakan secara daring, mulai dari Oktober sampai Desember 2020. Dalam post program, peserta yang memenuhi kualifikasi akan memperoleh fasilitasi sertifikasi halal dari BPJPH dan LinkAja Syariah. Selama dan pasca pelatihan peserta akan diarahkan mengakses layanan pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM di daerah masing-masing untuk konsultasi pengembangan bisnisnya. “Program ini pada prinsipnya terbuka untuk publik, dan ke depan akan dilaksanakan secara masif. Namun untuk kemudahan, pada tahap pertama diutamakan dari kelompok binaan K/L serta ormas,” kata Menko Airlangga. Untuk kali ini, pemerintah menargetkan UMKM yang akan menjadi peserta program tersebut sebanyak lebih kurang 1.000 UMKM, baik makers maupun sellers. Namun, animo UMKM calon peserta sangat tinggi dengan melihat total pendaftaran yang mencapai lebih dari 9.000 UMKM pada 19 Oktober 2020 kemarin. Sehingga, program diselenggarakan melalui Zoom Meeting dengan diikuti sekitar 1.000 UMKM, sedangkan selebihnya menyaksikan lewat live streaming YouTube. Wapres Ma'ruf Amin Sebut UU Cipta Kerja Mampu Selamatkan UMKM Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyebut kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi salah satu keuntungan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, pemerintah telah memberikan pemihakan yang besar untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan untuk koperasi dan UMKM. "Dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, pemerintah memberikan pemihakan yang besar untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM," kata dia dalam Peresmian Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Halal bagi UMKM, secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10). Selain itu, dukungan lain kepada UMKM juga ditunjukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui program ini pemerintah berupaya menyelamatkan dan membantu sektor UMKM agar bisa pulih dari pandemi Covid-19. Melalui kebijakan PEN, pemerintah membantu UMKM melalui pemberian subsidi bunga (Kredit Usaha Rakyat/KUR dan non-Kredit Usaha Rakyat), penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk restrukturisasi kredit, dan penjaminan untuk kredit UMKM. Tak hanya itu, PPh final untuk UMKM juga ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, dan Banpres produktif atau bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM). Dia menambahkan, pengembangan UMKM juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan kepada empat hal. Diantaranya pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah. Khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil pengembangan dilakukan melalui penguatan peran Institusi Keuangan Mikro Syariah serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha dengan memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro dan kecil. Selain itu, pengembangan dana sosial syariah juga akan didorong sebagai instrumen untuk membantu penciptaan usaha-usaha syariah baru. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BisnisLiputan6Donald Trump dan Resesi jadi Biang Keladi Pelemahan IHSG
Liputan6.com, Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I, Selasa (20/10/2020) ditutup terkoreksi 19,64 poin atau 0,38 persen ke level 5.106,68. Indeks berada di level tertinggi 5.135,07, dan kisaran terendah 5.100,81. Pelemahan ini merupakan kelanjutan dari sesi pembukaan perdagangan hari ini pukul 09.00 WIB. Saat itu, IHSG dibuka di zona merah pada 24,21 poin atau 0,43 persen ke level 5.103,29. Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji menjelaskan, faktor utama pelemahan IHSG masih disebabkan oleh kepastian stimulus Covid-19 yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. "Market masih wait and see berkaitan dengan program stimulus AS yang belum cair lantaran dinamika politik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif," kata Nafan kepada Liputan6.com, Selasa (20/10/2020). Selain itu, ia menambahkan, pelaku pasar juga masih menanti data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020. Sebab, sejumlah pihak memprediksi Indonesia akan terjerumus ke lubang resesi pada triwulan ketiga lalu. "Market juga bersikap wait and see lantaran adanya faktor kepastian resesi perekonomian Indonesia dari pemerintah," sambung dia. Menurut Nafan, faktor lainnya yang jadi pengaruh besar terhadap pergerakan IHSG adalah pertumbuhan kasus positif Covid-19 di Tanah Air, yang secara rata-rata masih berada di kisaran 4.000 kasus per hari. "Di sisi lain, masih belum terdapat data makroekonomi domestik maupun global yang memberikan high positive impact terhadap market," ujar Nafan. IHSG Dibuka Melemah, Investor Asing Tercatat Borong Saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona merah pada pembukaan perdagangan Selasa pekan ini. Sedangkan nilai tukar rupiah berada di 14.678 per dolar AS. Pada prapembukaan perdagangan Selasa (20/10/2020), IHSG turun tipis 5,41 poin atau 0,11 persen ke level 5.120,91. Pada pembukaan perdagangan pukul 09.00 WIB, IHSG masih tetap melemah 24,21 poin atau 0,43 persen ke level 5.103,29. Sementara indeks saham LQ45 juga melemah 0,29 persen ke posisi 788,48. Gerak indeks acuan beragam tetapi sebagian besar melemah. Di awal perdagangan ini, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 5.120,9175. Sedangkan terendah 5.100,81. Sebanyak 85 saham menguat tetapi tak mampu membawa IHSG ke zona hijau. Kemudian 131 saham melemah dan 158 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham cukup ramai yaitu 74.312 kali dengan volume perdagangan 1,2 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 900 miliar. Tercatat, investor asing beli saham di pasar regular mencapai Rp 36 miliar. Sedangkan nilai tukar rupiah berada di 14.678 per dolar AS. Dari 10 sektor pembentuk IHSG, hanya dua sektor yang berada di zona hijau yaitu aneka industri yang naik 1,77 persen dan sektor infrastruktur yang menguat 0,38 persen. Sementara sektor yang melemah dipimpin oleh sektor konstruksi yang anjlok 0,94 persen. Kemudian disusul sektor perkebunan yang turun 0,49 persen dan sektor keuangan melemah 0,42 persen. Saham-saham yang menguat antara lain, CSMI naik 12,70 persen ke Rp 550 per lembar saham. Kemudian SMDR naik 8,99 persen ke Rp 316 per saham dan BOSS naik 6,19 persen ke Rp 120 per saham. Sedangkan saham-saham yang melemah sehingga membawa IHSG ke zona merah antara lain PPGL turun 9,47 persen ke Rp 306 per lembar saham, CTBN yang turun 6,98 persen ke Rp 2.930 per lembar saham dan JSKY turun 6,93 persen ke Rp 188 per saham. Dikutip dari riset Ashmore, bursa saham AS jatuh ke level terendah dalam hampir dua minggu karena tampaknya Kongres tidak mungkin menyetujui paket stimulus sebelum pemilihan. Dua minggu sebelum pemilu, pemulihan ekonomi AS kehilangan tenaga dengan latar belakang dukungan pemerintah yang berkurang, meningkatnya kasus Covid 19, dan cuaca yang lebih dingin. Sementara itu, Presiden Federal Reserve Bank Atlanta Raphael Bostic mengatakan perlambatan perolehan lapangan kerja AS dan peningkatan proporsi PHK permanen dapat merusak pemulihan ekonomi. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaAntaraSetahun Jokowi-Ma'ruf, pemerintah berupaya tekan biaya logistik
Dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, pemerintah terus berupaya menekan biaya logistik yang tercatat masih tinggi dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara guna mewujudkan Visi Indonesia Maju ...
PolitikAntaraKemendag sebut butuh kerja sama LSPro, awasi barang beredar
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dyah Palupi menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dalam mengawasi mutu barang yang beredar di ...
BisnisLiputan61 Tahun Jokowi-Ma'aruf, Harga Gas Industri Turun Demi Tingkatkan Daya Saing
Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin telah menjalankan periode kepemimpinan tepat satu tahun lamanya. Dalam kurun waktu ini, pemerintah diklaim telah melakukan kebijakan yang membantu ekonomi meningkat. Penurunan harga gas, misalnya. Sejak Januari 2020, Jokowi dalam rapat terbatas menyebutkan bahwa harga gas industri terlampau mahal sehingga membuat produk Indonesia sulit bersaing. "Presiden mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas (dilakukan) dengan mengurangi jatah pemerintah," demikian dikutip Liputan6.com dari laporan tahunan 2020 yang dirilis Kantor Staf Kepresidenan, Selasa (20/10/2020). Penurunan harga gas ini sudah dicanangkan sejak rapat terbatas (ratas) bulan Januari 2020 silam yang membahas ketersediaan harga gas untuk industri. Kemudian, pembahasan dilanjutkan pada ratas bulan Maret 2020 soal penurunan harga gas. Pada April 2020, diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Penurunan harga gas direalisasi bulan Juni 2020. "Gas bumi memiliki porsi sangat besar pada struktur biaya produksi. Keputusan menurunkan harga gas langsung berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia," tulis laporan tersebut. Selain itu, pemerintah juga membeberkan sejumlah peningkatan kinerja di sektor energi. Data Kementerian ESDM yang disadur dalam laporan menyebutkan, bauran listrik rumah tangga telah mencapai 99,09 persen. Lalu untuk mewujudkan BBM murah, 174 SPBU BBM 1 Harga telah dibangun. Kemudian, implementasi energi baru terbarukan telah mencapai 14,95 persen. Sebanyak 110.668 lampu surya dan 61.859 konverter kit telah terpasang. Kendati, realisasi produksi biodiesel masih berada angka 4,36 juta kilo liter pada tahun 2020, masih jauh dari target 10 juta kilo liter. Pelaku Usaha Sudah Nikmati Penurunan Harga Gas, Terbanyak di Industri Keramik PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berupaya merealisasikan harga gas USD 6 per MMBTU, sesuai dengan Kepmen ESDM 89.K/2020 kepada seluruh pelanggan yang termasuk dalam 7 sektor industri tertentu. Direktur Komersial PGN Faris Aziz mengatakan bahwa per Agustus 2020, PGN telah mengimplementasikan Kepmen ESDM 89.K/2020 secara proporsional ke 173 dari 189 pelanggan di wilayah Medan, Dumai, Batam, Jawa Bagian Barat (JBB), dan Jawa Bagian Timur (JBT). "Realisasi alokasi gas yang disalurkan pada industri tersebut kurang lebih sebesar 270 BBTUD dari 380 BBTUD," kata Fariz, di Jakarta, Rabu (9/9/2020). Faris mengungkapkan, implementasi harga gas USD 6 per MMBTU telah menunjukkan dampak positif pada sektor industri penerima manfaat. Saat ini, hampir semua pelanggan sektor industri sesuai Kepmen ESDM 89.K/2020, pada Semester II 2020 mulai bangkit setelah adanya relaksasi dari pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi. “Sektor industri yang menunjukkan pertumbuhan realisasi semester I tahun 2020, dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2019 adalah sektor industri kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet. Bahkan di bulan Agustus 2020 industri keramik dan kaca memperlihatkan pertumbuhan penyerapan volume gas yang cukup signifikan” papar Faris. Dari volume proporsional yang telah disalurkan, meliputi industri baja sebanyak 9,2 persen, kaca sebanyak 15,4 persen, keramik sebanyak 25,4 persen, oleokimia sebanyak 9,8 persen, petrokimia sebanyak 20,8 persen, pupuk sebanyak 18,9 persen dan sarung tangan karet sebanyak 0,5 persen. Untik sisa pelanggan yang belum mendapatkan insentif penurunan harga gas menjadi USD 6 per MMBTU, PGN masih memproses penyelesaian amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan produsen gas, PGN pun akan segera melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Amandemen dengan pemasok di hulu yang sedang dalam tahap penyelesaian yakni dengan Triangle Pase Inc (TPI) akan digunakan untuk pemenuhan pasokan gas di wilayah Medan dengan volume ± 2 BBTUD,” jelas Faris. Penyaluran Gas Menurutnya, PGN akan langsung menyalurkan gas dengan harga yang telah sesuai dengan lampiran Kepmen ESDM 89.K/2020 dan telah tersedia alokasi pasokannya sesuai dengan amandemen yang sudah berlaku efektif. “Kami bersama stakeholder terkait, baik regulator dan produsen gas berkomitmen penuh terhadap kebijakan penetapan harga gas industri tertentu sebesar USD 6/MMBTU untuk memberikan stimulus dalam produktivitas dan upaya pemulihan ekonomi setelah sempat menurun akibat pandemic COVID-19,” jelas Faris. Faris berharap, melalui Kepmen ESDM 89.K/2020 dan mulai pulihnya kondisi setelah masa transisi pembatasan karena pandemic COVID-19, industri sektor tertentu juga dapat meningkatkan konsumsi gas sehingga pemanfaatan gas bumi ini juga akan semakin optimum. "Sebagai Subholding gas dan bagian dari Holding Migas, PGN senantiasa mendukung program-program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional," tutupnya. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
PolitikAntaraKetahanan energi berkeadilan jadi fokus pemerintah di tengah pandemi
Pemerintah tetap berfokus pada ketahanan energi yang berkeadilan kepada masyarakat di tengah pandemi cOVID-19 yang belum mereda."Pandemi COVID-19 mengakibatkan sejumlah infrastruktur ...
SainsLiputan6PLN Nyatakan Siap Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersama DPR RI kini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Salah satu points terkait pengembangan energi nuklir PT PLN (Persero) mengaku siap jika diberi tugas oleh pemerintah untuk terlibat dalam pengembangan energi baru tersebut. Perseroan juga telah melakukan sejumlah kajian dalam membangun pembangkit nuklir. "Dari sisi PLN seandainya memang ditugaskan pembangkit nuklir, kita sudah lakukan kajian terhadap penerimaan masyarakat seperti apa. Dari sisi non-teknis kebanyakan. Kalau dari sisi teknis kita enggak ada masalah," kata Direktur Puslitbang PLN Iswan Prahastono dalam sesi teleconference, Selasa (20/10/2020). Iswan menjelaskan, saat ini sudah banyak penelitian tentang teknologi nuklir dari sisi generasi 4. PLN juga telah berkoordinasi dengan BPPT dan LIPI untuk membuat kajian terkait hal tersebut. "Jadi sebetulnya sangat memungkinkan. Mungkin dari sisi masyarakat ada kajian penerimaan, itu pun sudah kita lakukan juga," ujar Iswan. Saat ini, PLN masih sebatas melakukan kajian seputar teknologi nuklir. Sebab perseroan belum memiliki pembangkit nuklir sehingga belum bisa membuat terobosan. Akses terhadap teknologi nuklir generasi 4 pun belum banyak bisa dipelajari, lantaran produsennya di dunia saat ini terhitung belum banyak. "Itu sudah kita pelajari semua, apa kelemahan, kelebihan, terus produsennya nanti yang mana. Mungkin kalau nanti terjadi itu ngambilnya yang dari Jepang. Istilahnya bukan inovasi, kajian. Kalau inovasi jelas enggak ada karena kita enggak punya teknologi nuklir," tutur Iswan. RI Belum Butuh PLTN hingga 2050 Penggunaan nuklir sebagai energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai belum menjadi prioritas. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan pemerintah agar proyek ini tidak menimbulkan dampak lingkungan dan risiko kecelakaan serta besarnya biaya rehabilitasi jika terjadi kecelakaan. Pengamat dan praktisi energi, Herman Darnell mengatakan, hasil studi dan analisis yang dilakukan, Indonesia dinilai belum perlu membangun PLTN hingga 2050 untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Menurut dia, ada beberapa alasan PLTN belum perlu dibangun. Pertama, biaya investasi yang sangat mahal. Sementara saat ini, Indonesia masih bergantung pada utang untuk memenuhi pembangunan infrastruktur, termasuk di ketenagalistrikan. “Kedua, biaya listrik yang dihasilkan PLTN lebih mahal listrik produksi PLTU atau PLTGU (gas),” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/10/2018). Alasan ketiga, kata Herman, masih banyak sumber energi di Indonesia yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal seperti gas dan panas bumi. Menurutnya, saat ini pemanfaatan kedua sumber energi tersebut belum maksimal. Yang keempat, Indonesia terletak di Ring of Fire yang rawan terjadi bencana alam, sehingga penggunaan PLTN berisiko tinggi. “Terakhir, kalau terjadi kecelakaan akan menyebabkan kelumpuhan ekonomi dan berpotensi kebangkrutan negara,” ungkap dia. Berisiko Sementara itu, mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono, menambahkan, pembangunan PLTN seperti yang rencananya dibangun di kawasan Gunung Muria cukup berisiko. Sebab, kemungkinan terjadinya letusan di Gunung Muria cukup besar. “Berdasarkan data kita tahun 2006, dalam 200 tahun, Gunung Muria berpotensi meletus, kemungkinannya sebesar 0,4 persen,” ungkap dia. Tidak hanya gunung api, pembangunan PLTN di Indonesia, lanjut dia, juga masih harus memikirkan kendala bencana alam lainnya seperti gempa, tsunami, banjir, dan longsor. Apalagi, kata Surono, jumlah lempeng tektonik aktif di Indonesia cukup banyak yang menyebabkan wilayah di sekitar Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi besar potensinya terjadi gempa. “Kalau paksakan ingin bangun PLTN, yang paling aman dari bencana geologi mungkin di Kalimantan. Di sana hanya ada banjir, tapi tetap ada potensi gempa dari daerah sekitarnya,” tandas dia. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaLiputan61 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Jurus Jitu Reformasi Birokrasi via UU Cipta Kerja
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 1 tahun masa kerjanya berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan regulasi. Tujuannya, untuk menyederhanakan sistem pemerintahan dengan pemangkasan eselon dan memperbanyak jabatan fungsional. Langkah ini dilakukan untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju. Oleh karenanya, Jokowi-Ma'ruf selama 1 tahun pertamanya terus mereformasi diri, tidak hanya pola pikir tapi juga pada etos kerja. Kedua pasangan juga hendak berorientasi tidak hanya pada proses, tetapi juga hasil. Melalui laporan tahunan 2020 yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (20/10/2020), Jokowi-Ma'ruf menekankan birokrasi tak sekedar mengimplementasikan sebuah kebijakan, tapi memastikan masyarakat menikmati layanan. Kuncinya yakni lewat kecepatan melayani dan memberikan izin. Selain itu, 1 tahun Jokowi-Ma'ruf menilai struktur organisasi perlu disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi, birokrasi bersih, pemangkasan izin, hingga penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi. Reformasi birokrasi dilakukan seiring dengan reformasi regulasi. Penyederhanaan regulasi di antaranya melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI. Pemerintah Jokowi-Ma'ruf dalam 1 tahun ini coba menerobos penghalang yang membuat dunia usaha sulit tumbuh di Indonesia. Penyebabnya, banyak aturan yang saling tumpang tindih dan memperpanjang birokrasi izin yang berpotensi korupsi. Omnibus Law dianggap menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. UU Cipta Kerja dalam hal ini meringkas 79 undang-undang dan menyatukan 11 klaster menjadi 1 aturan. Metode Omnibus Law diharapkan jadi obat guna menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif. Pemerintah memangkas lembaga non-struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level saja, yakni eselon I dan II. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Sebagai catatan, 1 tahun Jokowi-Ma'ruf telah memangkas 3.667 jabatan eselon III, 10.340 eselon IV dan 14.793 eselon V menjadi 28.801 jabatan struktural. Selain itu, jumlah lembaga non-struktural juga dikecilkan menjadi 27 unit saja. Penyederhanaan itu dilakukan sejak masa awal pemerintahan Jokowi periode I pada 2014. Tercatat sebanyak 10 unit lembaga non-struktural (2014), 13 unit (2015-2017), dan 4 unit (2020) telah dihilangkan. "Birokrasi yang lincah ini dipastikan untuk mencapai tujuan pembangunan. Tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja," tulis KSP. Ciptakan Program 'Dilan' KSP menegaskan, reformasi birokrasi harus menjamin perbaikan pelayanan publik, tak hanya konvensional tapi juga digitalisasi. Seiring dengan transformasi digital, kini segala urusan dipermudah dengan program Digital Melayani (Dilan). Dengan satu klik, Dilan diproyeksikan dapat memangkas jalur yang ruwet akibat prosedur berbelit dan maraknya praktik pungutan liar atau pungli. "Birokrasi digital bisa menjadi kunci tetap berjalannya pelayanan publik di tengah pandemi. Tidak lagi terbatas pada sistem kerja dari rumah atau fasilitas presensi virtual, tapi mampu menjangka sektor pelayanan spesifik di setiap lembaga. Termasuk salah satu faktor yang membatasi penyebaran Covid-19 di kantor," seru KSP. Dengan begitu, Dilan dianggap bisa menjadi alarm penanda Indonesia berproses menjadi negara maju. Praktik korupsi juga masih menjadi perhatian serius 1 tahun Jokowi-Ma'ruf. Kedua pasangan menekankan kolaborasi antar kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan strategi besar pencegahan korupsi. Adapu sektor yang dinilai masih rentan korupsi yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformas birokrasi. "Pandemi menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan yang cepat, produktif, efisien, dan akuntabel. Tapi juga menjadikan anti korupsi sebagai gerakan budaya untuk menumbuhkan rasa malu jika korupsi," tegas KSP. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaAntaraPT INKA lakukan uji coba prototipe bus listrik
PT INKA (Persero) melakukan uji coba prototipe bus listrik ukuran medium yang dinamai E-INOBUS di jalan umum di area Madiun dan di jalan tol Madiun-Caruban.Direktur Utama PT INKA (Persero) ...
BisnisLiputan6Penyelamat Jiwasraya, Simak Bisnis Asuransi IFG Life
Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan asuransi jiwa baru, Indonesia Financial Group atau IFG Life siap meramaikan persaingan di industri asuransi dalam negeri dalam waktu dekat. IFG Life juga bakal menjadi penyelamat asuransi Jiwasraya. Perusahaan pun memperkenalkan tiga lini bisnis yang akan dijadikan daya tarik untuk menarik minat masyarakat terhadap industri asuransi yang kian turun. "Jadi ada tiga lini bisnis di dalam IFG. Yaitu IFG Life, Dana Pensiun BUMN dan Portofolio eksisting milik Jiwasraya," ujar Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga dalam konferensi virtual, Selasa (20/10/2020). Pertama, IFG Life yang akan berfokus pada asuransi jiwa maupun kesehatan. Adapun sasaran pasar utamanya yakni ekosistem BUMN secara menyeluruh. "Bisnis baru IFG Life yang sudah disampaikan, akan fokus pada proteksi di perlindungan jiwa maupun kesehatan dengan ekosistem BUMN. Baik perusahan, karyawan hingga pelanggan BUMN," terangnya. Kedua, Dana Pensiun BUMN, dimana IFG Life akan melakukan konsolidasi dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik BUMN di Indonesia. Adapun sasaran marketnya yakni ekosistem BUMN dan secara bertahap akan menggaet kalangan masyarakat luas. Terakhir, Portofolio eksisting Jiwasraya yang telah di restrukturisasi. Tujuannya untuk memastikan kondisi portofolio yang akan ditawarkan dalam keadaan sehat. Alhasil akan meningkatkan kepercayaan claon nasabah. "Jadi kami hanya mengambil portofolio yang sudah melalui restrukturisasi. Sehingga menjadi portofolio yang sehat. Dan pemegang polis merasa aman bahwa sesudah menjadi bagian dari IFG Life semua hak dan kewajiban akan terpenuhi," terangnya. Oleh karena itu dia, meminta masyarakat agar tidak terlalu khawatir akan keamanan dari produk asuransi yang ditawarkan perusahan. Mengingat telah sesuai dengan SOP yang ada. "Jadi, tidak ada lagi produk yang saat ini ada di Jiwasraya itu tidak lagi di IFG Life. Karena produk yang ditawarkan dalam kondisi sehat sesuai aturan prosedur," tutupnya. Merdeka.com Dimodali Rp 20 Triliun, IFG Life Bakal Selamatkan Jiwasraya Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Robertus Bilitea mengatakan, akan membentuk sebuah perusahaan asuransi jiwa dalam rangka penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan baru tersebut nantinya akan diberi nama Indonesia financial Grup (IFG) Life. "Kami dalam waktu dekat akan mendirikan satu perusahaan asuransi jiwa yang kita namakan saja IFG life. Dulu sempat kami pakai nusantara life tetapi karena nama ini yang sudah dipakai dan perusahaan nya juga gagal kami memakai nama IFG life," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Robertus mengatakan, pihaknya sudah mengajukan penerimaan Penyertaan Modal Negera (PMN) sebesar Rp20 triliun untuk IFG life. Modal ini juga akan dipakai untuk mendorong kinerja sektor asuransi milik pemerintah. "IFG life ini nanti akan mendapat PMN sebesar Rp20 triliun melalui PT Bahana. IFG life ini didasarkan pada kebutuhan yang ada saat ini di industri asuransi. Pasar asuransi, sebenarnya yang net incomenya itu dari asuransi jiwa sementara asuransi umum dan kerugian itu setengah dari asuransi jiwa," paparnya. Adapun misi khusus pembentukan perusahaan baru tersebut adalah untuk menyelamatkan pemegang polis Jiwasraya. "Asuransi jiwa ini nantinya akan mencoba atau menyelamatkan pemegang-pemegang polis yang direstrukturisasi di asuransi Jiwasraya," tandasnya. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaLiputan6Sederet Upaya Pemerintah Dorong Industri Halal Nasional Mendunia
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM melalui manajemen produk dan digital marketing, dengan masing-masing kelas diikuti sekitar 450 peserta. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program ini dilakukan melalui kolaborasi antara stakeholders terkait. Diantaranya adalan Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan empat platform digital yang memiliki layanan berbasis syariah, yaitu LinkAja Syariah, Tokopedia Salam, Blibli Hasanah, dan Bukalapak. “Kita menyadari bersama bahwa meng-online-kan dan menghalalkan UMKM saja tidak cukup, sehingga diperlukan sinergi kolaborasi serta penguatan komitmen peran-peran yang saling terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menguatkan peran UMKM makers halal dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia,” kata Menko Airlangga, Selasa (20/10/2020). Adapun UMKM yang ikut serta terbagi atas dua jenis. Pertama, UMKM yang telah memiliki produk (makers), khususnya produk makanan, minuman dan obat tradisional yang memerlukan peningkatan kualitas produk, termasuk Sertifikasi Halal. Dan, kedua yaitu UMKM yang menjual produk (seller), namun belum mendigitalisasi produknya dan membutuhkan peningkatan akses pemasaran melalui platform digital. UMKM yang menjadi peserta pelatihan merupakan binaan Kementerian/Lembaga (Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, BAZNAS) serta organisasi kemasyarakatan (NU, Muhammadiyah, PERSIS, PINBAS MUI, FOZ, Forbis Gontor, dan IPEMI). Pelatihan akan dilaksanakan secara daring, mulai dari Oktober sampai Desember 2020. Dalam post program, peserta yang memenuhi kualifikasi akan memperoleh fasilitasi sertifikasi halal dari BPJPH dan LinkAja Syariah. Selama dan pasca pelatihan peserta akan diarahkan mengakses layanan pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM di daerah masing-masing untuk konsultasi pengembangan bisnisnya. “Program ini pada prinsipnya terbuka untuk publik, dan ke depan akan dilaksanakan secara masif. Namun untuk kemudahan, pada tahap pertama diutamakan dari kelompok binaan K/L serta ormas,” kata Menko Airlangga. Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan Mantan Menteri Perindustrian itu menekankan, pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor UMKM halal dan mendorong pengembangan bisnis produk halal UMK melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan. Selain itu juga fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMK yang ditanggung oleh pemerintah, dan mekanisme self-declare bagi pelaku UMK untuk produk tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemerintah juga berupaya menjamin kemudahan bisnis produk halal melalui penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di provinsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Perluasan Lembaga Pemeriksa Halal juga dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta di bawah lembaga keagamaan atau Yayasan Islam. “Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, swasta, dan akademisi maupun ormas amat dibutuhkan untuk menciptakan terobosan solusi terbaik dalam mengakselerasi pengembangan produk halal dan transformasi digital di Indonesia,” ucap Menko Airlangga. Dwi Aditya Putra Merdeka.com Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaLiputan6Pemerintah Klaim Jembatan Udara dan Tol Laut Mampu Buka Akses Wilayah Terisolir
Liputan6.com, Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis laporan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'aruf tahun 2020 'Bangkit Untuk Indonesia Maju'. Laporan tersebut memuat sederet prestasi pemerintah di seluruh sektor berdasarkan data dari tiap Kementerian dan Lembaga terkait. Salah satu sektor yang dilaporkan mengalami peningkatan kualitas ialah infrastruktur dan konektivitas. Laporan tersebut mencatat, program jembatan udara dan tol laut berhasil membuka akses wilayah terisolir sekaligus meningkatkan ekonomi di sekitarnya. Diakui, wilayah Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau mengakibatkan banyak daerah sulit diakses. Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan program jembatan udara. "Akibatnya, daerah terluar, terisolir, dan tertinggal membutuhkan biaya mahal untuk lalu lintas orang dan barang," demikian dikutip Liputan6.com, Selasa (20/10/2020). Data Kementerian Perhubungan yang disadur dalam laporan menyebutkan, terjadi penurunan harga rata-rata 5 bahan pokok sebesar 44,85 persen setelah jembatan udara dibangun. Selain itu, kinerja tol laut juga diklaim terus mengalami peningkatan. "Tol laut dapat digunakan kapal berkapasitas besar demi menekan disparitas harga barang antara Pulau Jawa dan daerah terluar, terisolir dan tertinggal," tulis laporan tersebut. Pada tahun 2016, jumlah muatan tol laut tercatat sebesar 81.404 ton. Jumlah ini kemudian naik di tahun 2017 menjadi 233.139 ton, lalu menjadi 239.875 ton pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 245.378 ton di tahun 2019. Sementara itu, jumlah trayek tol laut juga terus mengalami penambahan. Pada tahun 2016, tol laut memiliki 6 trayek, kemudian meningkat menjadi 13 trayek di tahun 2017, 18 trayek di tahun 2018 dan 20 trayek di tahun 2019. 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin di Mata Pengusaha Sebelumnya, satu tahun sejak dilantiknya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai wakilnya pada 10 Oktober 2019 lalu, sejumlah janji kampanye disebut telah terpenuhi. Diantaranya, yang paling baru adalah dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, disahkannya UU tersebut sebagai bentuk pemenuhan janji terkait penciptaan lapangan pekerjaan. “Pak Jokowi konsisten untuk mengerjakan hal tersebut meskipun pandemi, yaitu dengan UU cipta Kerja itu kan menjawab semuanya. Mengenai masalah untuk mendorong SDM kita, penciptaan lapangan kerja,” kata Hariyadi kepada Liputan6.com, Selasa (20/10/2020). Selain itu, UU ini juga merampingkan birokrasi dan regulasi. Sehingga mendorong transformasi dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Dimana hal ini juga merupakan salah satu janji Jokowi saat pelantikan. “Jadi Pak Jokowi itu konsisten, apesnya kena pandemi aja,” kata dia. Bahkan, Hariyadi menyebut implementasi dari janji Jokowi berjalan sesuai jadwal. Lainnya, Hariyadi menyebutkan program Kartu Prakerja yang realisasinya mampu digarap dalam waktu singkat. Ada juga sejumlah infrastruktur, termasuk beberapa tol yang penggarapannya masih tetap on track. Bahkan, proyek kawasan industri Batan juga telah digarap. Hariyadi cukup terkesan dengan proyek ini karena dinilainya cukup kompetitif dibandingkan swasta. “Kawasan Industri Batan menurut saya terobosan juga," tambahnya. "Kalau sampai jadi, itu sesuatu yang menurut saya fenomenal karena polanya berbeda dengan kawasan industri swasta. Kalau swasta kan dijual, nah kalau dia (Batan) sewa, ini kompetitif banget,” tambah dia. Sementara, Hariyadi menilai jika ada sejumlah janji yang belum terpenuhi oleh Presiden Jokowi, hal tersebut kemungkinan besar karena kondisi saat ini yang masih pandemi. “Kalau yang kurang itu berproses. Ini PR-nya sudah dikerjakan,” pungkas dia. Saksikan video pilihan berikut ini:
BeritaLiputan6Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Masyarakat Disiplin Protokol Kesehatan
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta masyarakat agar tetap disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19. Menurutnya, cara yang paling efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan menegakkan protokol pencegahan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. "Karena itu, saya mengharapkan agar kita semua secara disiplin dan tanpa terkecuali menerapkan protokol pencegahan tersebut," kata dia dalam Peresmian Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Halal bagi UMKM, secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10/2020). Wapres juga meminta agar semua elemen masyarakat dapat memastikan penerapan protokol tersebut dilakukan disetiap lingkungan kerja dan aktivitas sehari-hari. Serta bersama-sama terus membantu mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ini. "Saya mengingatkan bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi Covid-19. Banyak ahli epidemi menilai bahwa pandemi ini hanya bisa diakhiri kalau dunia memiliki vaksin yang efektif," katanya. Saat ini, lanjut Wapres, beberapa kandidat vaksin telah memasuki tahap uji klinis terakhir, termasuk yang dilakukan di Indonesia. Pemerintah sendiri tengah bersiap agar pada waktunya nanti ketika vaksin dinyatakan memenuhi syarat, masyarakat dapat segera mendapatkan vaksin tersebut. Dwi Aditya Putra Merdeka.com Wapres Ma'ruf Amin Sebut UU Cipta Kerja Mampu Selamatkan UMKM Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyebut kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi salah satu keuntungan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, pemerintah telah memberikan pemihakan yang besar untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan untuk koperasi dan UMKM. "Dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, pemerintah memberikan pemihakan yang besar untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM," kata dia dalam Peresmian Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Halal bagi UMKM, secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10). Selain itu, dukungan lain kepada UMKM juga ditunjukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui program ini pemerintah berupaya menyelamatkan dan membantu sektor UMKM agar bisa pulih dari pandemi Covid-19. Melalui kebijakan PEN, pemerintah membantu UMKM melalui pemberian subsidi bunga (Kredit Usaha Rakyat/KUR dan non-Kredit Usaha Rakyat), penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk restrukturisasi kredit, dan penjaminan untuk kredit UMKM. Tak hanya itu, PPh final untuk UMKM juga ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, dan Banpres produktif atau bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM). Dia menambahkan, pengembangan UMKM juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan kepada empat hal. Diantaranya pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah. Khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil pengembangan dilakukan melalui penguatan peran Institusi Keuangan Mikro Syariah serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha dengan memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro dan kecil. Selain itu, pengembangan dana sosial syariah juga akan didorong sebagai instrumen untuk membantu penciptaan usaha-usaha syariah baru. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaLiputan6Pemerintah Bagikan 1.036 Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Musi Banyuasin
Liputan6.com, Musi Banyuasin Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membagikan 1.036 paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Paket konversi BBM ke BBG gratis pembiayaan APBN ini adalah yang perdana didistribusikan di 2020. Penerima paket perdana ini merupakan nelayan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT, kapal berbahan bakar bensin, memiliki daya mesin 13 HP, alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan, belum pernah menerima bantuan sejenis, memiliki kartu KuSUKA. Paket yang dibagikan terdiri dari mesin penggerak, konverter kit, 2 buah tabung LPG 3 kg, serta aksesoris pendukung lainnya (reducer, regulator, mixer, dll). Ini merupakan kali pertama nelayan di Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan paket perdana Program Konversi BBM ke BBG. Tak mengherankan apabila para nelayan menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Penyerahan secara simbolis paket perdana Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran digelar di Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin yang berlokasi di Kecamatan Sekayu. Hadir dalam acara ini, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin perwakilan PT Pertamina wilayah Musi Banyuasin dan instansi terkait lainya, serta sekitar 100 nelayan penerima paket perdana. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dalam kesempatan itu mengungkapkan, pembagian paket perdana ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Paket senilai Rp 7 juta yang diberikan secara cuma-cuma ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh para nelayan. "Ini merupakan barang milik negara yang kita serahkan ke masyarakat. Tolong jangan dijual dan gunakan sebagai alat tangkap. Paket ini gratis dari Pemerintah dan mudah-mudahan bisa menolong perekonomian nelayan," ujar Ali. Apresiasi atas usaha Pemerintah ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Alex Noerdin. "Terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memfasilitasi, membantu para nelayan ini. Mudah-mudahan dan kita yakin akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua," kata Alex. Dalam kesempatan itu, Alex mengingatkan agar nelayan ketika melaut, tidak menggunakan alat-alat atau bahan kimia yang dapat merusak ekosistem laut. "Tangkap ikan jangan pakai racun atau listrik. Nanti yang melakukan pelanggaran akan kena sanksi," tegasnya. Nelayan Bisa Hemat Ratusan Ribu per Bulan Mewakili para nelayan, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza juga berterima kasih atas bantuan yang diterima. Dengan konversi ini, penghematan anggaran yang dikeluarkan nelayan cukup besar. Jika menggunakan bahan bakar bensin harga jual Rp6.500 per liter dengan estimasi penggunaan 5 liter per hari, maka setiap bulannya anggaran yang dikeluarkan nelayan sebanyak Rp 975.000. Sedangkan jika menggunakan LPG dengan harga Rp18.000 per 3 kg dengan estimasi kebutuhan 1,2 kg perhari, maka anggaran perbulan yang dikeluarkan hanya sekitar Rp 240.000. "Dengan menggunakan LPG, nelayan dapat menghemat Rp 735.000 setiap bulannya," terangnya. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kementerian ESDM, Komisi VII DPR, PT Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Anggaran kegiatan ini semula dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun oleh Komisi VII DPR RI dimunculkan kembali sehingga dilakukan refocusing anggaran pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral karena program ini menyentuh langsung kepada masyarakat nelayan. Tahun 2020, Total Paket Konversi Sebanyak 25 Ribu Unit Pandemi Covid-19 juga menjadikan pendistribusian paket perdana ini memiliki tantangan tersendiri. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, pembagiannya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan pengecekan suhu tubuh nelayan. Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran telah dilaksanakan sejak 2016 dan hingga 2019, Pemerintah telah mendistribusikan 60.859 unit paket konversi di 93 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, akan dilaksanakan pembagian 25.000 unit paket konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran di 42 kabupaten/kota. Sedangkan tahun 2021, direncanakan akan dibagikan sebanyak 28.000 unit paket konversi di 20 provinsi. (*)
BeritaLiputan6Setahun Jokowi-Ma'ruf, Tengok Deretan Upaya Dongkrak Kualitas SDM Indonesia
Liputan6.com, Jakarta - kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin berusia 1 tahun tepat pada 20 Oktober 2020. Keduanya tetap berusaha untuk mewujudkan visi dan misi, salah satunya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mandiri dan maju. Dilansir dari Laporan Tahunan 2020 Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang dipublikasikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (20/10/2020), pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Jokowi-Ma'ruf meyakini hanya satu generasi saja untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia agar mampu menjawab pertarungan global. “Ini tantangan sekaligus kesempatan besar yang harus dijawab dengan kerja keras, kerja cepat, dan dengan cara-cara yang cerdas. Membentuk manusia tangguh Indonesia, harus dari masa dalam kandungan hingga anak usia sekolah,” tulis laporan tersebut. Sebuah periode emas pertumbuhan ke depan harus diakali dengan menghindarkan dari stunting, kematian ibu dan anak. Ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental juga disiapkan untuk mendorong peningkatan SDM. Begitupun sekolah vokasi, orang-orang bertalenta juga perlu difasilitasi. Penciptaan ekosistem lapangan kerja harus membuatnya kian berdaya saing, kreatif, inovatif, serta sehat dan bahagia. Salah satunya Pemerintah menyiapkan Sekolah gratis hingga sarjana, yang kini bisa dicapai semua kalangan masyarakat. Pemerintah menyediakan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Indonesia pintar tersebut dialokasikan untuk siswa 10,3 juta siswa SD sebesar Rp 450 ribu per tahun, 4,6 juta siswa SMP sebesar Rp 750 ribu per tahun, dan untuk 3,2 juta siswa SMA/SMK sebesar Rp 1 juta. Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk mereka yang terdata sebagai penerima KIP dan ingin melanjutkan pendidikan hingga jadi sarjana. Hal ini semua untuk mendorong terbentuknya SDM yang berkualitas. 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin di Mata Pengusaha Satu tahun sejak dilantiknya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai wakilnya pada 10 Oktober 2019 lalu, sejumlah janji kampanye disebut telah terpenuhi. Diantaranya, yang paling baru adalah dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, disahkannya UU tersebut sebagai bentuk pemenuhan janji terkait penciptaan lapangan pekerjaan. “Pak Jokowi konsisten untuk mengerjakan hal tersebut meskipun pandemi, yaitu dengan UU cipta Kerja itu kan menjawab semuanya. Mengenai masalah untuk mendorong SDM kita, penciptaan lapangan kerja,” kata Hariyadi kepada Liputan6.com, Selasa (20/10/2020). Selain itu, UU ini juga merampingkan birokrasi dan regulasi. Sehingga mendorong transformasi dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Dimana hal ini juga merupakan salah satu janji Jokowi saat pelantikan. “Jadi Pak Jokowi itu konsisten, apesnya kena pandemi aja,” kata dia. Bahkan, Hariyadi menyebut implementasi dari janji Jokowi berjalan sesuai jadwal. Lainnya, Hariyadi menyebutkan program Kartu Prakerja yang realisasinya mampu digarap dalam waktu singkat. Ada juga sejumlah infrastruktur, termasuk beberapa tol yang penggarapannya masih tetap on track. Bahkan, proyek kawasan industri Batan juga telah digarap. Hariyadi cukup terkesan dengan proyek ini karena dinilainya cukup kompetitif dibandingkan swasta. “Kawasan Industri Batan menurut saya terobosan juga," tambahnya. "Kalau sampai jadi, itu sesuatu yang menurut saya fenomenal karena polanya berbeda dengan kawasan industri swasta. Kalau swasta kan dijual, nah kalau dia (Batan) sewa, ini kompetitif banget,” tambah dia. Sementara, Hariyadi menilai jika ada sejumlah janji yang belum terpenuhi oleh Presiden Jokowi, hal tersebut kemungkinan besar karena kondisi saat ini yang masih pandemi. “Kalau yang kurang itu berproses. Ini PR-nya sudah dikerjakan,” pungkas dia. Saksikan video pilihan berikut ini:
BisnisAntaraBTPN Syariah catatkan pertumbuhan pembiayaan 2,25 persen
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk mencatatkan pertumbuhan pembiayaan 2,25 persen pada kuartal III 2020 menjadi Rp9,1 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,9 ...
