keuangan
BisnisAntaraSaham Hong Kong hentikan kerugian, indeks HSI melonjak 2,11 persen
Saham-saham Hong Kong ditutup naik tajam pada perdagangan Selasa, menghentikan kerugian selama tiga hari berturut-turut, dengan indikator utama Indeks Hang Seng (HSI) melonjak 2,11 persen atau 513,25 poin, menjadi ...
BisnisAntaraHapus keuntungan awal, saham China ditutup lebih rendah
Saham-saham China ditutup lebih rendah pada perdagangan Selasa, setelah menghapus keuntungan awal didukung data terbaru yang menunjukkan aktivitas industri di negeri Tirai Bambu itu meningkat menuju level sebelum ...
BisnisAntaraPGN konsisten pasok kebutuhan gas sektor industri
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen dan konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam memasok gas industri melalui perluasan optimalisasi utilitas gas bumi.PGN menjalankan bisnis ...
BisnisAntaraSaham Tokyo ditutup melambung, Indeks Nikkei melonjak 420,30 poin
Saham-saham Tokyo ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa, karena yen yang relatif lemah mendorong pembelian di tengah harapan anggota parlemen AS akan menyetujui paket stimulus cukup besar untuk membantu ekonomi ...
BeritaAntaraBank Mandiri siapkan pembiayaan bagi UKM pemasok Wika Beton
Bank Mandiri menyiapkan fasilitas pembiayaan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi pemasok atau sub kontraktor PT Wijaya Karya (Wika) Beton untuk membantu salah satu pelaku usaha bidang industri pracetak ...
BisnisLiputan698 Persen UMKM Indonesia Masih Berskala Usaha Mikro
Liputan6.com, Jakarta - Meskipun dalam situasi pandemi covid-19, Pemerintah memanfaatkan kondisi itu untuk mendorong UMKM naik kelas supaya struktur komposisi UMKM lebih banyak di usaha menengah dengan pendekatan low touch dan high touch.“Saat ini bentuk komposisi UMKM Indonesia itu bentuknya piramida, sangat besar jumlahnya di kelompok usaha mikro dengan jumlah 63,3 juta atau 98 persen. Usaha kecil 783 ribu atau 1,28 persen, usaha menengah itu hanya 60 ribu atau 0,09 persen. Sehingga strukturnya sangat besar di usaha mikro,” kata Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Victoria Simanungkalit, dalam webinar Membangun UMKM Berkelanjutan, Selasa (11/8/2020).Victoria menjelaskan, dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah, maka pendekatannya pun tentu berbeda. Untuk usaha mikro dan kecil dilakukan pendekatan low touch.Yakni lebih banyak diarahkan memberikan konsultasi, pendampingan dan pendaftaran usaha agar mereka lebih informal. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan pendekatan inkubasi bisnis dan sharing mindset kewirausahaan.“Supaya mereka berbisnis itu tidak semata-mata karena kepepet, tapi mereka memang ingin punya mimpi untuk mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan,” ujarnya.Pendekatan berikutnya membuat packaging mereka menarik dan brand bersama, karena mereka sangat kecil-kecil, jika dibiarkan pelaku usaha kecil bertanding di pasar mereka akan ketinggalan. Sehingga kita dorong mereka mempunyai brand Bersama.Kemudian pendekatan lainnya mengkampanyekan atau menunjukkan kisah-kisah sukses dari pengusaha-pengusaha mikro yang naik kelas, membuat konten-konten tutorial dan best praktis bisnis UMKM yang populer termasuk modul manajemen keuangan operasional, pengembangan pemasarannya, dan pengembangan SDM nya.“Kita lebih memfokuskan usaha kecil kepada permodalan sekedar modal kerja agar mereka bisa menggerakkan ekonominya, untuk tetap eksis,” ujarnya,Sementara untuk usaha menengah akan didorong menjadi usaha besar, dengan pendekatan high touch seperti digitalisasi bisnis modelnya, pemasarannya, dan membantu mereka memperluas pasarnya dengan membuka kanal-kanal distribusi.“Ini perlu kita kembangkan dan meng scaling up mereka menjadi UMKM yang go internasional, dan kita mendorong pendamping-pendamping, jadi di dua kelompok ini memang kita memberikan pendampingan yang berbeda,” ujarnya.Menurutnya kelompok usaha menengah yang high touch tidak cukup hanya membutuhkan modal kerja, melainkan perlu dikembangkan sisin permodalan dan investasinya agar mereka mampu mengembangkan teknologi dan pasar. ** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 72 Persen UMKM di Jabodetabek Masih Belum Melek TeknologiSurvey Katadata Insight Center (KIC) mengatakan sebanyak 72 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jabodetabek per Juni 2020 mencatat omzet di bawah Rp 500 juta per tahun.Direktur Riset Katadata Insight Center (KIC) Dr. Mulya Amri mengatakan 43 persen diantaranya omzet usaha mikro bahkan di bawah Rp 100 juta.“Dari jenis produk usahanya 50 persen lebih adalah eceran, seperti sembako, pulsa, makanan dan minuman,” kata Mulya dalam seminar virtual Jaga UMKM Indonesia, Selasa (11/8/2020).Sementara dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka pekerjakan, hampir 90 persen itu karyawannya dibawah 10 orang, 14 persen tidak punya karyawan sama sekali, dan 73 persen diantaranya hanya mempekerjakan 1-10 karyawan saja.Lalu untuk jangkauan pasar sebanyak 81 persen hanya berjualan di lingkungan sekitar. Namun mereka juga ada yang ke skala besar kebanyakan 67 persen di dalam kota dan skalanya lokal, seperti usaha rumahan, pinggir jalan, dan pasar.Kemudian target dan cara meraih konsumennya, mereka kebanyakan masyarakat langsung. Ada juga yang menjual produknya ke UMKM lain bahkan ke industri atau pabrik perusahaan besar.“Dari sini kita melihat ada cukup banyak kesempatan memperluas pembeli dari produk UMKM,” ujarnya. Banyak Jualan OfflineKebanyakan dari UMKM tersebut masih belum melek teknologi atau menjual produknya secara offline melalui toko sendiri, yakni sebesar 66,5 persen. Sementara UMKM yang menggunakan media sosial untuk menjajakan produknya baru 62,1 persen, dan 26,2 persen lainnya menjual di marketplace.“Kita melihat ada gape yang tinggi yang memasarkan di e-commerce dan medsos,” ujarnya.Lanjutnya, jika dilihat kondisi UMKM sebelum pandemi, 93 persen menyatakan usahanya dalam kondisi baik. Namun setelah pandemi, hanya 14 persen yang menyatakan hal serupa. Dikarenakan 56,8 persen menyatakan kondisinya buruk setelah pandemi.Hal tersebut ditunjukkan dengan omzet pelaku UMKM yang hampir semua menyatakan omsetnya menurun lebih dari 90 persen, 31 persen bilang omzetnya turun 30 persen, dan 64 persen bilang lebih dari 30 persen omzetnya turun.“Walaupun kita lihat ada juga yang meningkat, tapi kebanyakan yang menurun.Sebagaimana yang kita lihat kondisi usahanya banyak yang negatif karena covid-19 ini, 93 persen menyatakan mereka terdampak negatif, dan 59 persen menyebut dampaknya positif tergantung jenis usahanya,”ujarna.Ternyata strategi yang digunakan oleh UMKM yang masih bertahan adalah efisiensi dalam hal produksi, dengan mengurangi produksinya baik produk barang dan jasanya. “SDM baik jumlah karyawan dan jam kerja sebanyak 50 persen mereka sudah mengurangi jumlah pekerjanya dan jam kerja. Ini tentunya menjadi perhatian kita banyak dari rekan kita yang penghasilannya berat,” pungkasnya. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaLiputan6Peta Jalan Program B100 Dipertanyakan
Liputan6.com, Jakarta - Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Research and Technology Centre (RTC) Pertamina mampu mengembangkan produk B100. Produk ini merupakan bahan bakar alternatif yang 100 persen dari minyak nabati.Sayangnya, produk yang cukup inovatif ini ternyata mendapat kritik karena tidak memiliki kerangka acuan jangka panjang. Oleh sebab itu pengembangan bahan bakar nabati tersebut sia-sia. "Kami pernah melakukan audiensi dengan pemerintah untuk mengetahui roadmap program B100 ini, tapi jawabannya mereka masih belum ada," kata Manager Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti dalam Media Briefing bertajuk Suntikan Dana ke Perusahaan Bukan Solusi untuk Biodiesel, Jakarta, Selasa (11/8/2020).Dia menyadari program yang dibuat pemerintah kerap berubah dalam satu atau dua tahun tergantung kondisi dan kebutuhan. Namun dia menyayangkan program mencari alternatif bahan bakar ini tidak memiliki kerangka acuan dalam penerapannya nanti."Ini program B100 yang beradaptasi dengan keadaan. belum ada roadmap yang jelas," kata dia. Program B30 Potensi Defisit CPO di IndonesiaSebaliknya, Ricky menilai produk ini berpotensi akan membuka keran impor kelapa sawit karena Indonesia kekurangan bahan dasarnya. Sebab dalam merealisasikan program B30 saja, pemerintah berpotensi mengalami defisit bahan baku kelapa sawit pada tahun 2023."Pakai B30 saja kita defisit apalagi pakai D100," kata Ricky.Dalam perhitungannya, pada skenario program B30 direalisasikan pada tahun 2020 maka akan terjadi defisit pada tahun 2023 dengan kebutuhan 34,9 juta ton CPO. Skenario berikutnya , jika realisasi program B30D20 dilakukan pada tahun 2023 maka pada tahun yang sama defisitnya mencapai 92,98 juta ton CPO.Kemudian pada skenario penerapan B30D20 pada tahun 2021 maka, defisit yang terjadi diperkirakan 119,1 juta ton CPO. Di skenario terakhir jika B30D20 dan A20 pada dilakukan pada tahun 2021 maka defisit di tahun tersebut yakni 122,68 juta ton CPO.Dari hasil hitungan tersebut, Ricky menilai sebaiknya program D100 sebaiknya ditunda dan dilakukan evaluasi lebih dulu. Sebab masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan sebelum memproduksi dan diterapkan secara massal."Masih banyak PR-nya, dari ekonomi, lingkungan dan sosial. Baiknya pemerintah rem dulu," kata dia.Apalagi program ini tidak terlihat keberlanjutannya. Dari sisi ekonomi pun program ini belum menghasilkan keuntungan."Agak aneh kalau mau dibilang program keberlanjutan, ini harus dilihat lagi," singkatnya.Reporter: Anisyah Al FaqirSumber: Merdeka.com Saksikan video pilihan berikut ini:
SainsLiputan6Maraknya Alih Fungsi Lahan Sebabkan Produksi Pertanian Menurun
Liputan6.com, Jakarta Kegiatan alih fungsi lahan pertanian sudah tidak bisa ditolerir karena membuat produksi pertanian akan terus menurun. Sebab, lahan yang sudah beralih fungsi tidak akan bisa menjadi sawah kembali. Kondisi ini yang selalu dicegah oleh Kementerian Pertanian.Pernyataan tersebut dikemukan dalam Executive Meeting Perlindungan LP2B, yang berlangsung di Bandar Lampung, Selasa (11/8/2020). Hadir dalam kegiatan ini Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, dan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan aktivitas alih fungsi lahan harus dicegah. Karena sangat merugikan pertanian.“Kita tidak mau anak-anak kita tidak bisa lagi melihat pertanian. Karena sudah tidak ada lagi lahan dan aktivitas pertanian. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan kita meminta petani dan pemilik lahan tidak melepaskan lahannya dengan alasan apapun,” tegas Mentan SYL.Sementara Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengatakan jika laju pembangunan tidak bisa dihindari seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi dan perkenomian.“Namun demikian, jangan sampai pembangunan tersebut mengorbankan secara langsung fungsi pembangunan pertanian. Karena, pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap penurunan produksi pertanian,” tuturnya.Sudin menjelaskan, kondisi ini berbeda dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama, penyakit, kekeringan ataupun banjir. Karena, berkurangnya produksi padi akibat alih fungsi lahan sawah bersifat permanen.“Lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan dapat menjadi sawah kembali. Hal ini mempunyai implikasi yang serius berupa dampak negatif terhadap produksi pangan, fisik lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di atas dan sekitar lahan yang dikonversi tersebut. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah meminimalkan alih fungsi lahan, khususnya di lahan pertanian,” kata Sudin yang menjadi Keynote Speech dalam Executive Meeting.Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem yang berdampak kepada meningkatnya pemanasan global (global warming), degradasi tradisi dan budaya pertanian.Tidak hanya itu, alih fungsi lahan juga merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani.“Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan dan belum terintegrasinya dukungan terhadap petani, menyebabkan kegiatan usaha tani yang dilakukan tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan sawah, serta upaya ke arah perlindungan lahan pertanian produktif, seperti yang kita agendakan hari ini merupakan salah satu isu kebijakan yang sangat strategis,” katanya.Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy memperkuat hal itu. Menurutnya, keberadaan lahan merupakan faktor produksi yang utama.Keberadaan lahan pun tidak tergantikan dalam pembangunan pertanian. Karena, sampai saat ini produksi pertanian masih berbasis lahan. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius.“Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian selalu mendukung pemerintah daerah untuk menjaga lahan pertanian yang dimiliki,” katanya.
BisnisLiputan6Pekerja Upah di Bawah Rp 5 Juta Berhak Ajukan Diri Dapat Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta
Liputan6.com, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menyatakan, pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta bisa mencari tahu kepastian apakah dirinya akan mendapatkan subsidi gaji Rp 2,4 juta dari pemerintah.Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pihaknya dalam hal ini berkoordinasi dengan perusahaan untuk memperoleh data rekening pegawainya yang berhak mendapat bantuan.Oleh karenanya, ia menganjurkan para pekerja formal yang merasa berhak menerima untuk mengajukan dirinya diikutsertakan oleh perusahaan tempatnya bekerja."Kami berhubungan dengan pihak perusahaan saja. Peserta bisa tanyakan kepada pihak perusahaan jika merasa berhak," ujar Utoh kepada Liputan6.com, Selasa (11/8/2020).Utoh menyampaikan, pekerja calon penerima subsidi gaji juga bisa ikut berpartisipasi mendaftarkan dirinya. Caranya, dengan melampirkan data nomor rekening miliknya yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, untuk kemudian diajukan ke perusahaan."Diharapkan pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah," imbuh Utoh.Dalam hal ini, ia melanjutkan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas untuk mendata nomor rekening seluruh pekerja berhak mendapatkan subsidi gaji Rp 2,4 juta yang telah menjadi anggotanya."Saat ini BP Jamsostek dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia," tukas Utoh. Tak Dapat Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta, Ini Solusi dari Sri MulyaniPemerintah akan memberi bantuan bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan sebesar Rp 600.000 selama kurun waktu 4 bulan. Namun, insentif ini hanya diberikan bagi pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja.Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk masyarakat yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan namun memiliki gaji di bawah Rp5juta tetap bisa mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan. Caranya lewat program kartu prakerja."Orang akan bilang, banyak orang yang pendapatan di bawah Rp5 juta dan tidak di BPJS. Ini akan muncul, kita tampung dalam kartu prakerja. Benefitnya sama Rp600 ribu kali empat bulan yakni Rp2,4 juta," kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa (11/8).Sri Mulyani menjelaskan, untuk mendapatkan insentif tersebut peserta harus aktif mengikuti tahapan gelombang penerimaan. Apalagi kuota yang disediakan untuk program ini mencapai 5,6 juta, dengan baru sekitar 680 ribuan yang sudah terisi."Kalau dalam kartu prakerja, anda aktif mendaftar. Kalau anda kena PHK atau dirumahkan dan anda cari kerja, anda bisa dapatkan di situ. Ada 5,6 juta. Sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan adalah yang teregister. Kemungkinan mencapai 13 juta hingga 15 juta menurut Kemenaker," ungkapnya.Bendahara Negara ini menambahkan, pemerintah selalu berkomitmen agar anggaran yang ada bisa digunakan untuk membantu masyarakat. Hanya saja kendala yang ada adalah pemerintah tidak memiliki data akurat para calon penerima bantuan ini."Kalau saya diskusi dengan menteri negara maju, mereka biasanya mengatakan, saya lakukan transfer langsung by name by account number karena mereka sudah ada data. Di republik ini, kadang-kadang by name NIK-nya mungkin pun ada atau tidak ada, kemudian by address kemungkinan tidak di address permanen. Dan kalau bicara account number, it’s a different thing," pungkas dia. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BisnisAntaraSaham Korsel naik hari ketujuh, indeks KOSPI bertambah 1,35 persen
Saham-saham Korea Selatan ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa, mencatat kenaikan untuk hari ketujuh berturut-turut, dengan indikator utama Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) bertambah 1,35 persen atau 32,29 poin, ...
BeritaAntaraKA Argo Cheribon kembali beroperasi mulai 14 Agustus
Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon Jawa Barat Luqman Arif mengatakan mulai tanggal 14 Agustus 2020 kereta Argo Cheribon kembali melayani para pengguna jasa setelah banyaknya minat masyarakat ...
PolitikAntaraRupiah ditutup terkulai 32 poin, dipicu kekhawatiran resesi ekonomi
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore ditutup melemah, dipicu kekhawatiran akan terjadinya resesi ekonomi domestik.Rupiah ditutup melemah 32 poin atau 0,22 ...
BeritaLiputan6Perubahan Perilaku Konsumen selama Pandemi Paksa UMKM Go Digital
Liputan6.com, Jakarta Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyebut kondisi pandemi covid-19 menjadi peluang untuk UMKM go digital. Hal ini karena perilaku konsumen sehingga mau tidak mau UMKM juga beralih go online.“Di marketplace sendiri kami mencatat berdasarkan data dari Kominfo ada sekitar 8 juta UMKM yang sudah onboarding ke platform digital, sekitar dari keseluruhan 60 juta UMKM baru 8 juta UMKM yang onboarding. Kita mencanangkan tambahan 2 juta UMKM onboarding sampai akhir 2020 di bawah program Bangga Buatan Indonesia,” kata Public Policy & Government Relation idea Rofi Uddarojat, dalam webinar Digitalisasi UMKM: Tantangan dan Peluang, Selasa (11/8/2020).Rofi menyebut, terjadi perubahan perilaku konsumen marketplace di tengah pandemi covid-19. Semula konsumen hanya mencari barang-barang tersier di marketplace. Namun, kini dengan adanya pandemi ini konsumen menginginkan kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya adalah bahan makanan, alat kesehatan, dan kebutuhan lain yang lebih mendesak dibandingkan kebutuhan tersier.“Kami melihatnya adalah memang di saat covid-19 ini yang offline banyak yang tutup, karena ada suatu kejadian yang tidak kita harapkan tapi mungkin bisa mengambil hikmah di situ, banyak kemudian UMKM yang memanfaatkan platform digital sebagai alternatif untuk berjualan,”ujarnya.Apalagi semenjak pandemi, pemerintah menghimbau agar masyarakat bekerja di rumah saja atau Work From Home dan tetap di rumah saja. Hal ini secara tidak langsung membuat UMKM tidak berjualan secara offline lagi karena konsumen tidak datang.Sehingga UMKM akhirnya beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang muncul sejak pandemi ini dengan beralih go digital, dengan menggunakan marketplace atau media sosial sebagai alternatif memasarkan produk dan jasanya.“Kami mengajak semua UMKM terdampak yang offline untuk masuk ke online, bagaimanapun juga inovasi teknologi tidak bisa dibendung yang namanya entrepreneurship saya kira salah satu prinsipnya adalah mampu beradaptasi terhadap segala kondisi,” pungkasnya. ** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 72 Persen UMKM di Jabodetabek Masih Belum Melek TeknologiSurvey Katadata Insight Center (KIC) mengatakan sebanyak 72 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jabodetabek per Juni 2020 mencatat omzet di bawah Rp 500 juta per tahun.Direktur Riset Katadata Insight Center (KIC) Dr. Mulya Amri mengatakan 43 persen diantaranya omzet usaha mikro bahkan di bawah Rp 100 juta.“Dari jenis produk usahanya 50 persen lebih adalah eceran, seperti sembako, pulsa, makanan dan minuman,” kata Mulya dalam seminar virtual Jaga UMKM Indonesia, Selasa (11/8/2020).Sementara dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka pekerjakan, hampir 90 persen itu karyawannya dibawah 10 orang, 14 persen tidak punya karyawan sama sekali, dan 73 persen diantaranya hanya mempekerjakan 1-10 karyawan saja.Lalu untuk jangkauan pasar sebanyak 81 persen hanya berjualan di lingkungan sekitar. Namun mereka juga ada yang ke skala besar kebanyakan 67 persen di dalam kota dan skalanya lokal, seperti usaha rumahan, pinggir jalan, dan pasar.Kemudian target dan cara meraih konsumennya, mereka kebanyakan masyarakat langsung. Ada juga yang menjual produknya ke UMKM lain bahkan ke industri atau pabrik perusahaan besar.“Dari sini kita melihat ada cukup banyak kesempatan memperluas pembeli dari produk UMKM,” ujarnya. Saksikan video pilihan berikut ini:
BisnisAntaraSaham Filipina menguat 2 hari beruntun, Indeks PSE naik 0,39 persen
Saham-saham Filipina ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa, memperpanjang kenaikan untuk hari kedua berturut-turut, dengan indikator utama Indeks Komposit PSE di Bursa Efek Filipina naik 0,39 persen atau 23,02, menjadi ...
PolitikLiputan6Terintegrasi dengan Tanggul Laut, Tol Semarang-Demak Rampung di 2022
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan pariwisata di berbagai daerah.Salah satunya dengan pembangunan proyek Tol Semarang-Demak sepanjang 27 km yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang yang menelan anggaran Rp 15,3 triliun."Beberapa waktu lalu Tol Trans Jawa diresmikan dari Merak sampai dengan Pasuruan dan akan kita teruskan hingga ke Banyuwangi. Kami juga membangun Tol Semarang-Demak yang digabungkan dengan tanggul laut sekaligus untuk menanggulangi rob di Semarang," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan terbarunya, Selasa (11/8).Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dilakukan dengan skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Jalan tol ini terbagi menjadi dua seksi, Seksi 1 (Semarang - Sayung) sepanjang 10,69 km merupakan dukungan pemerintah. Sementara Seksi 2 (Sayung - Demak) sepanjang 16,31 km merupakan tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.Pembangunan Seksi 1 masih dalam proses pengajuan Green Book dan penyusunan Desain Rencana Teknik Akhir (RTA). Sementara progres pembangunan Seksi 2 sudah mencapai 30,53 persen untuk pembebasan lahan dan 10,56 persen untuk fisik. Konstruksi Seksi 1 direncanakan selesai pada akhir 2022 dan Seksi 2 ditargetkan selesai Juni 2022.Secara teknis Jalan Tol Semarang-Demak direncanakan memiliki dua simpang susun. Kecepatan rencana 100 km/jam dengan arah pelebaran pada jalan tol ini adalah pelebaran ke dalam dengan jalur awal 2x2 dan jalur akhir 2x3. Kehadiran Tol Semarang - Demak nantinya selain akan mendukung kawasan industri juga akan mendukung Demak sebagai kawasan wisata religi.Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi fantastis ini dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya - PT Pembangunan Perumahan KSO. Sedangkan untuk konsultan supervisi PT Virama Karya dan konsultan perencana PT LAPI - ITB. ** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Ada Tol, Kemacetan Semarang-Demak Bakal BerkurangPT PP (Persero) Tbk atau PTPP telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tol Semarang-Demak di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, kemarin.Pembangunan proyek tol terintegrasi dengan tanggul laut ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah, di mana PII menjadi salah satu vehicle Kementerian Keuangan untukmenjamin Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut dengan total nilai investasi sebesar Rp15 triliun.Direktur Utama PTPP Lukman Hidayat mengatakan, Tol Semarang-Demak merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan instrument dalam mendorong skema pendanaan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)."Pembangunan ini diharapkan tidak hanya sukses mengatasi kemacetan dan rob, namun mampu menggambarkan reputasi negara sebagai investor friendly," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/9/2019).Penandatanganan PPJT ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Menteri PUPR No. PB.02.01-Mm/1347tanggal 17 Juli 2019 mengenai Penetapan Pemenang Lelang Tol Semarang-Demak. Adapun penandatanganan Akta Perjanjian Usaha Patungan (PUP) dan Akta Pendirian PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak telah dilakukan 7 Agustus 2019 lalu."Melalui penandatanganan PPJT ini, diharapkan Perseroan bisa memulai proses pengerjaan pembangunanjalan tol sepanjang 27 kilometer," kata dia. Berfungsi sebagai Tanggul LautSeperti diketahui, Tol Semarang-Demak merupakan satu dari 14 ruas tol Proyek Strategis Nasional (PSN)Perpres Nomor 56 Tahun 2018.Proyek tol sepanjang 27 kilometer ini direncanakan berfungsi sebagai tanggul laut di pantai utara Kota Semarang, mulai dari wilayah Kaligawe hingga Kali Sayung di Kabupaten Demak, sehingga dapat menanggulangi banjir dan rob Kota Semarang sekaligus mengurai kemacetan Semarang-Demak.PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak selaku badan usaha yang memenangi lelang, akan melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengelolaan Tol Semarang-Demak, dengan susunan kepemilikan saham Perseroan sebanyak 65 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebanyak 25 persen dan PT Misi Mulia Metrical sebanyak 10 persen. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BisnisAntaraPT PP ajak 75 UMKM ikut pengadaan barang dan jasa
PT PP (Persero), BUMN konstruksi dan investasi di Indonesia, mengajak 75 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar dalam platform PaDI untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan bisnis ...
PolitikAntaraPeneliti minta pemerintah gencarkan sosialisasi stimulus bagi UMKM
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi terkait stimulus yang telah digulirkan agar penyerapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional ...
BisnisAntaraPupuk Indonesia salurkan 5,4 juta ton pupuk bersubsidi hingga Agustus
PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan sebanyak 5.426.509 ton pupuk bersubsidi kepada petani hingga 5 Agustus 2020, dengan rincian sebanyak 2.482.263 ton urea, 385.031 ton SP-36, 491.418 ton ZA, 1.733.851 ton ...
- SainsLiputan6
Diklaim Ramah Lingkungan, Penggunaan B30 Justru Tinggi Emisi Gas Buang?
Liputan6.com, Jakarta - Sejak tahun lalu pemerintah telah menyiapkan rencana pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar. Pemerintah mengklaim penerapan kebijakan B30 dinilai akan meningkatkan kualitas lingkungan karena beralih menggunakan bahan dasar tumbuh-tumbuhan. Penggunaan B30 juga ramah terhadap mesin kendaraan dan bisa menekan emisi yang dilepaskan.Faktanya, penggunaan B30 sebagai bahan bakar malah bisa melepaskan emisi lebih banyak ketimbang penggunaan bahan bakar fosil. Tingginya emisi terjadi pada saat pengelolaan kelapa sawit menjadi bahan bakar."Ada beberapa skenario yang banyak bikin B30 ini malah tidak ramah lingkungan," kata Manager Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti dalam Media Brefing bertajuk Suntikan Dana ke Perusahaan Bukan Solusi untuk Biodiesel, Jakarta, Selasa (11/8).Skenario pertama pada penggunaan lahan untuk kelapa sawit. Jika lahan yang digunakan kebun baru, maka jenis lahan bisa menyebabkan banyaknya emisi yang bakal dihasilkan, seperti penggunaan lahan gambut dan merusak hutan. Sebab jika terjadi kebakaran hutan akan menghasilkan emisi yang tinggi."Resiko lebih tinggi kalau buka di lahan gambut dan hutan. ini bisa menimbulkan emisi yang tinggi," kata Ricky.Skenario kedua dari penggunaan kendaraan sebagai alat transportasi dari lokasi perkebunan menuju pabrik pengolahan. Sehingga untuk menekan emisi yang dikeluarkan kendaraan diperlukan jalan usaha tani agar bisa memangkas jarak tempuh.Potensi merusak lingkungan lainnya yakni limbah yang dihasilkan dari pengelolaan kelapa sawit. Di Pabrik kelapa sakit terdapat bahan berbahaya bernama pome atau limbah cair kelapa sawit. Jika limbah ini tidak diolah menggunakan metan, maka emisi yang dihasilkan pabrik akan tinggi."Sehingga ini bisa menjadikan biodiesel ini menghasilkan emisi tinggi," kata dia.Untuk itu kata Ricky, pemerintah harus melakukan perhitungan detil dalam membuat kebijakan. Sejauh ini dia menilai pemerintah hanya fokus pada hasil akhir produk seperti B30."Kalau cuma hitung di end produk ya memang aman, tapi ini harus dilihat dari hulu dan hilir. Emisi ini juga besar bukan dari kendaraannya," kata dia mengakhiri.Reporter: Anisyah Al FaqirSumber: Merdeka.com ** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Tingginya Harga FAME Hambat Realisasi Program B30 hingga 2021Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, saat ini terdapat sejumlah kendala dalam penerapan program Biodiesel 30 persen (B30) yang tengah digenjot pada 2020 ini.Salah satunya lantaran harga Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan campuran B30 yang melejit naik. Sementara harga minyak bumi sempat turun beberapa waktu lalu.Menurut dia, selisih harga tinggi antara solar dan FAME sebagai campuran B30 bisa membuat realisasi program tersebut terkendala hingga 2021 mendatang."Sehingga selisih antara harga FAME dengan harga solarnya itu jadi lebih besar. Inilah yang membuat bisnis FAME atau bahan bakar nabati agak terganggu tahun ini, dan juga mungkin tahun depan," kata Febrio dalam sesi teleconference, Kamis (6/8/2020).Febrio menyatakan, pemerintah saat ini tengah mengkaji bagaimana mengatur mekanisme terkait hal tersebut untuk rentang waktu 2020-2021. Itu dilakukan untuk memudahkan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam program B30 pada tahun ini, yakni bentuk hilirisasi pengolahan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) guna mendapatkan nilai tambah lebih besar daripada mengekspor CPO dalam bentuk raw material. Dorong HilirisasiTerlebih, saat ini sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit.Kebijakan tersebut mendorong hilirisasi dengan mengenakan pungutan lebih besar kepada ekspor raw material CPO ketimbang produk turunan CPO lainnya."Jadi kalau industri itu ingin mengekspor CPO alias raw material, dimana produknya belum terlalu hilir jika dibandingkan dengan produk turunan CPO seperti misalnya RBD (refined, bleached, deodorized), maka harga pungutan ekspornya memang lebih mahal," tuturnya."Karena sebenarnya hal itu konteksnya adalah untuk mendorong hilirisasi tersebut," ujar Febrio. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaLiputan6BPJS Ketenagakerjaan Catat 3,5 Juta Pekerja Bisa Dapat Insentif Gaji Rp 2,4 Juta
Liputan6.com, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek melaporkan telah mencatat 3,5 juta rekening pekerja dalam dua hari pertama sejak 10 Agustus 2020. Pencatatan itu dilakukan kepada pekerja formal yang akan menerima subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta.Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pengumpulan rekening itu didapat dari berbagai perusahaan yang telah mengirimkan data pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta.Pria yang akrab disapa Utoh ini mencatat, total ada 52 juta pekerja yang namanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Namun, hanya sekitar 15,7 juta saja yang nantinya bakal menerima subsidi gaji Rp 2,4 juta."Sekarang sudah sekitar 3,5 juta (pekerja). Total yang terdaftar ada 52 juta," jelas Utoh kepada Liputan6.com, Selasa (11/8/2020).Utoh mengungkapkan, BP Jamsostek terus berupaya mempercepat proses pengumpulan seluruh rekening peserta yang berhak menerima bantuan.Oleh karenanya, ia meminta bantuan perusahaan swasta untuk proaktif menyampaikan data nomor rekening pekerjanya yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta dan siap mendapat subsidi gaji Rp 2,4 juta."Kita best effort untuk secepatnya mengumpulkan. Update harian aja nanti kita ya (untuk jumlah rekening pekerja yang terkumpul)," ujar Utoh. Tak Dapat Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta, Ini Solusi dari Sri MulyaniPemerintah akan memberi bantuan bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan sebesar Rp 600.000 selama kurun waktu 4 bulan. Namun, insentif ini hanya diberikan bagi pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja.Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk masyarakat yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan namun memiliki gaji di bawah Rp5juta tetap bisa mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan. Caranya lewat program kartu prakerja."Orang akan bilang, banyak orang yang pendapatan di bawah Rp5 juta dan tidak di BPJS. Ini akan muncul, kita tampung dalam kartu prakerja. Benefitnya sama Rp600 ribu kali empat bulan yakni Rp2,4 juta," kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa (11/8).Sri Mulyani menjelaskan, untuk mendapatkan insentif tersebut peserta harus aktif mengikuti tahapan gelombang penerimaan. Apalagi kuota yang disediakan untuk program ini mencapai 5,6 juta, dengan baru sekitar 680 ribuan yang sudah terisi."Kalau dalam kartu prakerja, anda aktif mendaftar. Kalau anda kena PHK atau dirumahkan dan anda cari kerja, anda bisa dapatkan di situ. Ada 5,6 juta. Sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan adalah yang teregister. Kemungkinan mencapai 13 juta hingga 15 juta menurut Kemenaker," ungkapnya.Bendahara Negara ini menambahkan, pemerintah selalu berkomitmen agar anggaran yang ada bisa digunakan untuk membantu masyarakat. Hanya saja kendala yang ada adalah pemerintah tidak memiliki data akurat para calon penerima bantuan ini."Kalau saya diskusi dengan menteri negara maju, mereka biasanya mengatakan, saya lakukan transfer langsung by name by account number karena mereka sudah ada data. Di republik ini, kadang-kadang by name NIK-nya mungkin pun ada atau tidak ada, kemudian by address kemungkinan tidak di address permanen. Dan kalau bicara account number, it’s a different thing," pungkas dia. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BisnisAntaraBursa Australia berakhir lebih tinggi terangkat saham bank-bank besar
Saham-saham Australia berakhir lebih tinggi pada perdagangan Selasa, setelah sehari sebelumnya bertengger di level tertinggi tiga pekan, terangkat oleh bank-bank besar yang terus memimpin ...
BeritaAntaraPemerintah dorong pengembangan tanaman asparagus di Temanggung
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan pemerintah mendorong pengembangan tanaman asparagus di Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan taraf hidup ...
BisnisLiputan6Perkasa Sepanjang Perdagangan, IHSG Ditutup Naik ke 5.190,16
Liputan6.com, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa pekan ini. Sebanyak 242 saham sehingga mendorong IHSG ke zona hijau.Pada penutupan perdagangan saham, Selasa (11/8/2020), IHSG ditutup naik 32,33 poin atau 0,63 persen ke posisi 5.190,16. Sementara, indeks saham LQ45 juga menguat 0,67 persen ke posisi 812,29.Selama perdagangan, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 5.201,45 dan terendah 5.157,92.Sebanyak 242 saham sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sementara 207 saham melemah dan 139 saham diam di tempat.Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 748.495 kali dengan volume perdagangan 11,7 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 9 triliun.Investor asing jual saham Rp 499 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.718.Dari 10 sektor pembentuk IHSG, sebagian besar menghijau. Penguatan dipimpin oleh sektor kontruksi yang naik 1,60 persen. Kemudian disusul sektor aneka industri naik 1,55 persen dan sektor keuangan naik 1,36 persen.Saham yang menguat diantaranya SGER yang naik 34,48 persen ke Rp 195 per saham, IMAS naik 24,78 persen ke Rp 705 per saham dan WOMF naik 22,02 persen ke Rp 266 per saham.Saham yang melemah antara lain IKAN yang turun 6,98 persen ke Rp 600 per lembar saham, KJEN melemah 6,91 persen ke Rp 1.280 per lembar saham dan POLI turun 6,90 persen ke Rp 1.080 per lembar.** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 IHSG Dibuka Menguat ke 5.181,53Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bergerak menguat pada pembukaan perdagangan Selasa pekan ini. Sebanyak 190 saham menguat dan berhasil mendorong IHSG ke zona hijau. Pada awal perdagangan Selasa (11/8/2020), IHSG naik 19,93 poin atau 0,37 persen ke posisi 5.181,53. Sementara indeks saham LQ45 juga naik 0,59 persen ke posisi 812,37.Di awal perdagangan ini, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 5.188,61. Sedangkan terendah 5.157,92.Sebanyak 190 saham menguat dan berhasil mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 48 saham melemah dan 115 saham diam di tempat.Total frekuensi perdagangan saham 22.510 kali dengan volume perdagangan 330 juta saham. Nilai transaksi harian saham Rp 232 miliar.Tercatat, investor asing jual saham di pasar reguler mencapai Rp 14 miliar. Sedangkan nilai tukar rupiah berada di 14.681 per dolar AS.Dari 10 sektor saham pembentuk IHSG, seluruhnya berada di zona hijau. Penguatan dipimpin oleh sektor aneka industri yang naik 1,16 persen. Kemudian disusul sektor manufaktur yang naik 0,77 persen dan sektor barang konsumsi naik 0,67 persen.
BeritaLiputan6KAI akan Bangun Jaringan Kereta Tanpa Rel di Bali
Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan membangun jaringan kereta tanpa rel di Pulau Bali. Salah satu ide yang sedang digodok adalah autonomous rail rapid transit atau dikenal ART.Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, KAI telah melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun jaringan infrastruktur kereta di daerah tersebut."Memang sudah ada pembicaraan antara KAI dan Pemda Bali. Dimana rencananya mau bangun jaringan kereta api tanpa rel. Kami sudah lakukan kajian dengan Pemda Bali juga dengan salah satu investor yang akan terlibat," jelasnya.Didiek mengatakan pembangunan jaringan kereta tanpa rel ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di sejumlah destinasi wisata pulau Dewata. Seperti menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai dengan sejumlah destinasi wisata di Sanur.Perseroan pun tengah mematangkan berbagai jenis moda kereta tanpa rel yang cocok dibangun di Bali. Dimana salah satunya moda jenis autonomous rail rapid transit atau dikenal ART. Moda jenis ini dipilih lantaran nilai investasi yang lebih murah dan proses pembangunannya yang dianggap cepat.Disebutkannya ART sendiri telah digunakan di China. Dimana moda jenis ini tidak berjalan di rel layaknya kereta jenis lainnya, justru ART berjalan di tepi di jalan raya dengan penggunaan teknologi sinyal khusus."Kereta tanpa rel ini sudah dioperasikan di China, angkutan ini tidak berjalan di rel layaknya kereta pada umumnya. Namun di tepi jalan raya yang punya signaling system," ujarnya. Diharapkan konsep ini nanti bisa dikembangkan di Bali. ** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Konektivitas antar daerah wisataSementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri menyatakan rencana besar pemerintah ialah meningkatkan konektivitas di pulau Dewata. Salah satunya akan membangun jaringan kereta yang dapat mengintegrasikan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau Sarbagita.Namun, dipastikannya rencana ini masih digodog oleh pemerintah. Mengingat sasaran wilayah dari jaringan kereta baru ini cukup luas."Saat ini masih dalam tahap perencanaan dan design. Bagaimana juga kawasan Sarbagita dan juga wilayah utara pulau Bali Kan dikoneksikan menjadi lebih ya," tutupnya.Reporter: SulaemanSumber: Merdeka.com Saksikan video pilihan berikut ini:
BeritaAntaraPertamina optimistis 83 titik BBM satu harga tercapai
PT Pertamina (Persero) optimistis implementasi mandat dari pemerintah terkait program BBM Satu Harga di tahun 2020 dengan target 83 titik wilayah dapat tercapai.VP Corporate Communication Pertamina, ...
