keuangan
BisnisAntaraKemenperin: Manufaktur RI dalam kesiapan awal menuju Industri 4.0
Berbagai jenis industri manufaktur di Indonesia dinilai masih dalam posisi kesiapan awal menuju penerapan Industri 4.0 sehingga perlu lebih ditingkatkan sinergi antara berbagai pilar pemangku kepentingan sektor industri ...
PolitikAntaraSri Mulyani minta LMAN optimalkan aset negara untuk bantu tekanan APBN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk terus mengoptimalkan berbagai aset negara dalam rangka membantu APBN menghadapi dampak ...
BisnisLiputan6Ini Dia Manfaat Kartu Prakerja yang Wajib Diketahui
Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah alasan mengapa program kartu prakerja diminati oleh masyarakat. Pasalnya, sampai dengan gelombang 11 katu prakerja yang dibuka pada tahun ini, tercatat ada 43 juta pendaftar dari seluruh Indonesia, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto menjabarkan, alasan paling banyak yang melatarbelakangi ketertarikan pendaftar kartu prakerja adalah untuk meningkatkan keterampilan kerja (Skill) yakni 48 persen. sisanya, 28 persen mangaku mengikuti program ini karena tergiur insentifnya. “Di tengah pandemi, hampir semua masyarakat mengalami pengurangan income. Alasan (kedua) ini sah-sah aja,” ujar dia seperti dikutip, Selasa (24/11/2020). Selain itu, melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2020 ini, BPS mencatat 88,9 persen penerima Kartu Prakerja yang menyelesaikan pelatihan mengatakan program ini meningkatkan keterampilan kerja mereka. Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni P. Purbasari menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja. Serta memastikan penerima kartu prakerja dapat memperoleh manfaat semaksimal mungkin dari program ini. Seperti diketahui, PMO Kartu Prakerja telah melakukan 3 survei evaluasi. Survei evaluasi pertama diikuti oleh 2,4 juta peserta dan survei kedua dengan 293 ribu peserta. Sementara, survei ketiga masih berlangsung saat ini. Hasil survei mencatat bahwa 81 persen Peserta belum pernah mendapatkan pelatihan atau kursus sebelumnya. Lebih dari 84 persen menyatakan bahwa pelatihan Prakerja meningkatkan kompetensi, baik skilling, reskilling maupun upskilling. Selain itu, 92 persen menyatakan akan melampirkan Sertifikat Pelatihan Prakerja pada saat melamar pekerjaan. “Jadi hasil survey ini sejalan dengan temuan BPS bahwa pelatihan Prakerja meningkatkan keterampilan kerja Peserta,” pungkas Denni. Jumlah Peserta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mencatat, penerima Program Kartu Pra Kerja hingga saat ini telah mencapai 5,9 juta orang. "Hingga saat ini sampai gelombang 11, sudah ada 5,9 juta penerima program Kartu Prakerja," kata dia. Adapun 5,4 juta dari total penerima telah melakukan pelatihan. Sementara 5,1 juta penerima yang telah menyelesaikan pelatihan. Artinya, masih ada sekitar 300 ribu penerima manfaat yang belum menyelesaikan pelatihan kartu prakerja yang akan ditutup hingga 15 Desember 2020. Untuk itu, Susiwijono mengimbau para peserta Kartu Prakerja untuk segera menyelesaikan pelatihan pertama supaya mendapatkan insentif yang sudah dijanjikan pemerintah. “Penerima yang belum selesaikan pelatihan pertama, segera selesaikan pelatihan. Karena kalau belum selesai sebelum 15 Desember, insentif sebesar Rp 2,4 juta tidak dapat diterima,” kata dia. Rinciannya, bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000. Susiwijono menambahkan, pemerintah akan terus melanjutkan Program Kartu Pra Kerja pada 2021 mendatang. Dengan catatan, penerima program pada 2020 tidak akan menjadi penerima pada 2021 demi pemerataan bagi seluruh angkatan kerja. "Untuk itu saya menghimbau kepada para penerima Kartu Prakerja agar menggunakan saldo bantuan pelatihan semaksimal mungkin,” kata dia. Diterapkan Secara Offline Terkait pelaksanaan program kartu prakerja tahun depan, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko berharap pelatihan bisa dilakukan secara offline. Pelatihan offline dilakukan agar pembekalan skill yang diberikan kepada para peserta menjadi lebih banyak. Hal tersebut sesuai dengan tujuan awal dirancang program Kartu Prakerja, dimana peserta diberikan lebih banyak pelatihan ketimbang insentif. "Saya kira nanti kalau pandemi selesai dan sudah kembali normal. Maka kami akan balik lagi pada tujuan awal, membekali seseorang agar lebih padat lagi," kata dia. Kendati demikian, Moeldoko menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti program pelatihan Prakerja secara online tak efektif. Menurutnya, pelatihan online tetap memiliki kelebihan karena bisa menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai daerah di Indonesia. "Dengan adanya pandemi ini, semuanya juga sedang menghadapi situasi yang sulit maka pembekalannya sedikit berkurang, tapi logistiknya menjadi lebih banyak," kata dia. Moeldoko menilai, upskilling dan reskilling dalam program Kartu Prakerja sangat penting dilakukan secara langsung. Hal ini agar para peserta dapat lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Apalagi, jumlah yang bisa diserap pasar tenaga kerja saat ini sangat terbatas dan kemampuan yang dibutuhkan sangat spesifik. "Sehingga nanti kalau ada kesempatan-kesempatan pekerjaan di luar, sesuai bidangnya yang diperlukan di market, maka dia bisa masuk dengan baik," tutur Moeldoko. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaAntaraGeliat penyedia transportasi kawasan wisata Kudus di tengah pandemi
Pandemi penyakit Virus Corona baru (COVID-19) sangat berdampak terhadap penyedia jasa transportasi yang melayani wisatawan menuju sejumlah objek wisata di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.Di antaranya, ...
BeritaLiputan6Kawal Implementasi UU Cipta Kerja, Kemenko Marves Jalin Sinergi dengan Stakeholder di Jawa Barat
Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terus membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan berbagai stakeholder di daerah, khususnya Jawa Barat, sehubungan dengan akan segera diimplementasikannya UU Cipta Kerja. Sinergi ini diperlukan untuk memperkuat kemitraan antara industri besar dan sektor UMKM agar manfaat UU Cipta Kerja dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat serta untuk mendorong proses deregulasi agar daya saing daerah dalam menarik investasi semakin meningkat. “Implementasi UU Cipta Kerja diharapkan akan dapat mempercepat arus investasi yang sifatnya padat karya. Melalui permudahan perizinan dan revisi pada beberapa aturan dalam UU Ketenagakerjaan, maka akan semakin menarik investasi untuk hadir di Indonesia,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto dalam rapat koordinasi pada hari Senin (23/11). Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, serta Direktur Utama PT. Jamkrida Jawa Barat. Deputi Seto menambahkan bawa Jawa Barat memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Gross Domestic Product (GDP) Indonesia dan dapat menjadi pendorong perekonomian. Jawa Barat memiliki potensi yang besar dalam hal bisnis dan investasi karena didukung oleh infrastruktur, seperti aksesibilitas tol yang dapat memudahkan logistik serta pusat perindustrian. Meskipun Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam bisnis dan investasi, namun tetap terdapat tantangan khususnya akibat pandemi Covid-19. “Pandemi covid-19 masih menjadi masalah yang membuat banyak investasi ditarik. Selain itu, masih ada isu perizinan, tenaga kerja, serta pembebasan lahan yang turut menghambat arus investasi. Bahkan, saat ini Indonesia masih menempati peringkat 73 Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha,” ungkap Ferry Akbar Pasaribu selaku Asisten Deputi (Asdep) Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi. Dorong Investasi di Jawa Barat Asdep Ferry kemudian menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III di Jawa Barat masih kontraksi sebesar 4,08%. Realisasi investasi di tahun 2020 menurun, khususnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). “Diperlukan strategi untuk mendorong investasi. Harapannya, UU Cipta Kerja akan mempermudah pendirian bisnis di Indonesia yang ditargetkan dapat meningkatkan perekonomian negara serta menciptakan lapangan pekerjaan. UU Cipta Kerja akan menyederhanakan alur birokrasi perizinan dalam membuka usaha dan melakukan investasi. Perizinan akan menjadi lebih mudah karena didasarkan pada analisis berbasis resiko, sehingga registrasi bisnis tidak akan berbelit,” tambah Asdep Ferry. Dengan memberikan perizinan berusaha melalui UU Cipta Kerja, ditargetkan Indonesia dapat meningkatkan peringkat pada EODB dari posisi 73 menjadi 53 dunia. Strategi perbaikan EODB akan dilakukan melalui komitmen pemerintah dan K/L dalam perbaikan peringkat seluruh indikator, pengawalan implementasi perbaikan kemudahan berusaha, serta sosialisasi dan diseminasi kebijakan perbaikan kemudahan berusaha kepada responden K/L dan daerah. “Pandemi ini meluluhlantakkan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan pada TW II 2020. Dampak negatif pada perekonomian indonesia, pertumbuhan ekonomi indonesia pada Q3 turun sebesar 3,49%. Selanjutnya, FDI Global turun 49% sepanjang Semester I 2020. Realisasi PMA di Indonesia pada Januari – September turun 5,1%,” ungkap Iwan Suryana, Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. Berdasarkan laporan dari BKPM, realisasi investasi pada bulan Januari hingga September 2020 telah mencapai Rp 611,6 triliun dari target tahun 2020 sebesar Rp 817,2 triliun. Untuk menjaga iklim yang investasi yang kondusif selama pandemi Covid-19, maka dilakukan beberapa upaya seperti rekomendasi operasional perusahaan, rekomendasi visa bagi investor, rekomendasi visa bagi TKA Ahli, percepatan realisasi proyek eksisting, serta mengoptimalkan pelayanan perizinan. “Saat ini, modal untuk berinvestasi di Indonesia masih mahal, namun hasilnya sedikit. Birokrasi yang tidak efisien, biaya logistik yang tinggi, pengadaan lahan yang rumit, serta regulasi yang tumpang tindih menjadi halangan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia,” jelas Direktur Iwan. Akses Permodalan Bagi UMKM Direktur Iwan juga menambahkan bahwa efektivitas tenaga kerja juga turut menjadi isu penting dalam arus investasi. Saat ini, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) masih dilakukan karena memakan biaya yang lebih rendah dengan hasil yang lebih baik. Selain itu, mendatangkan TKA Ahli juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk transfer wawasan dan pengetahuan terhadap tenaga kerja lokal. Selain memberikan kemudahan perizinan berusaha, UU Cipta Kerja juga dapat membantu pada UMKM untuk mengakses permodalan dan bermitra dengan perusahaan menengah dan besar. Melalui UU Cipta Kerja, legalitas usaha yang dulu sulit didapat sekarang akan dipermudah dan disederhanakan. “Dengan semakin banyaknya UMKM yang berkembang, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Hal ini kemudian akan mendorong pertumbuhan konsumsi dan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, semakin besar kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, maka akan semakin baik kondisi infrastruktur,” ungkap Noneng Komara Nengsih, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. (*)
PolitikLiputan6APBN Ngos-ngosan Selama Pandemi, Sri Mulyani Minta Aset Negara Dioptimalkan
Liputan6.com, Jakarta - Selama berlangsungnya pandemi covid-19 di tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja dengan keras. Hal ini tak lain adalah sebagai upaya untuk menangani pandemi beserta dampaknya di tanah air. Namun APBN tak sendiri, melainkan ada kebijakan lain berupa instrumen moneter dan instrumen kebijakan yang lain. Oleh karena itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini seluruh komponen negara, baik masyarakat maupun pemerintah melalui berbagai lembaga dan kementerian sedang bergotong-royong mengatasinya. “Kita mengetahui bahwa selama ini pemerintah melalui APBN nya melalui belanja modalnya, kita memiliki banyak sekali Aset,” ujar dia dalam sambutannya pada acara Babak Grand Final The Asset Manager (TAM), Selasa (24/11/2020). Aset tersebut antara lain termasuk jalan, bendungan, jalur kereta api. Juga bangunan lain untuk menunjang event tertentu seperti Asian Games. “Tahun lalu kita melakukan Asian Games kita membangun GBK dan itu menjadi aset negara yang megah, yang semua orang Jakarta atau Indonesia sangat membanggakannya, dan tentu juga bermanfaat,” kata Menkeu. Menkeu menekankan, aset yang diperoleh dari anggaran ini sebaiknya dioptimalkan secara lebih lanjut melalui peran asset manager. Tujuannya, tentu untuk memberikan nilai tambah yang berkontribusi untuk pendapatan negara. “Butuh seorang manajer atau kelompok manajer yang memiliki ide kreatif, memiliki ide inovatif dan selalu berpikir produktif. Kritis tapi produktif, bagaimana ya caranya agar (aset) ini bisa optimal,” kata Menkeu. “Saya selalu menggunakan kata-kata, manajernya mikirin supaya asetnya bekerja,” sambung dia. Lembaga manajemen aset negara (LMAN) yang merupakan salah satu BLU di bawah kementerian keuangan, merupakan lembaga yang memiliki dedikasi untuk mengelola aset negara. “Total nilai aset yang dikelola adalah sebesar Rp 38,49 triliun. Itu adalah sebagian kecil saja, sebetulnya kalau bisa dikatakan dari asal negara yang menilainya,” sebut Menkeu. Menkeu menambahkan, LMAN sendiri memiliki 272 aset properti. Termasuk 2 aset kilang, juga kawasan Ciperna. Defisit APBN Capai Rp 764,9 Triliun hingga Akhir Oktober 2020 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (defisit APBN) hingga Oktober 2020 mencapai Rp 764,9 triliun. Jumlah tersebut sebesar 4,67 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit hingga Oktober 2020 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp 289,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit ini terjadi akibat penerimaan negara tak sebanding dengan belanja pemerintah. Di mana pendapatan negara hanya Rp 1.276,9 triliun, sedangkan posisi belanja pemerintah meningkat mencapai Rp 2.041,9 triliun seiring dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional. "Defisit APBN kita mencapai Rp 764,9 triliun atau 4,67 persen dari GDP," kata dia dalam APBN Kita, di Jakarta, Senin (23/11/2020). Pendapatan negara hingga akhir Oktober 2020 adalah 75,1 persen, atau Rp 1.276,9 triliun dari target Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.699,9 triliun. Dibandingkan tahun lalu, total pendapatan ini mengalami penurunan 15,4 persen. Bendahara Negara ini merincikan, penerimaan negara yang mencapai Rp 1.276,9 triliun tersebut berasal dari pajak sebesar Rp 991,0 triliun, PNBP Rp 278,8 triliun, sedangkan hibah sebesar Rp 7,1 triliun. Sedangkan untuk belanja negara yang mencapai Rp 2.041,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp 1.343,8 triliun, dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 698 triliun. Dengan realisasi tersebut, maka defisit anggaran APBN 2020 hingga Oktober 2020 tercatat 4,67 persen atau setara Rp 764,9 triliun terhadap PDB. Adapun dalam Perpres 72 Tahun 2020 defisit APBN diizinkan hingga mencapai Rp 1.039,2 triliun atau sekitar 6,34 persen. "Perpres kita menggambarkan keseluruhan tahun defisit APBN diperkirakan akan mencapai Rp 1.039 triliun atau 6,34 dari GDP," ucapnya. Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Defisit APBN Indonesia Melebar 6,34 Persen, Bagaimana Negara Lain? Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut seluruh negara di dunia termasuk Indonesia telah menggunakan instrumen APBN dan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Utamanya dalam meningkatkan belanja, penanganan kesehatan, membantu dunia usaha dan masyarakat. Namun pada saat yang sama penerimaan pajak di negara-negara dunia telah mengalami penurunan yang luar biasa. Sehingga, memaksa negara-negara mebuat kebijakan dengan memperlebar defisit. "Oleh karena itu, kalau kita lihat defisit financing dari seluruh negara-negara ini mereka melonjak luar biasa besar. Dari kuartal I ke kuartal II dari tahun 2019 ke tahun 2020 maupun dari forecast-nya," kata Sri Mulyani dalam acara Capital Market Summit & Expo 2020, Senin (19/10/2020). Indonesia sendiri pada awalnya merencanakan defisit APBN 2020 hanya sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terendah dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, upaya penanganan Covid-19 beserta dampaknya mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan pelebaran defisit sampai dengan 6,34 persen dari PDB. Namun, pelebaran defisit di Tanah Air dirasa masih cukup kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Misalnya saja di Inggris, Spanyol, Francis, Italia defisitnya bahkan mencapai di atas 11 persen. "Kalau kita lihat untuk tahun depan pun mereka mungkin masih mengalami defisit yang besar," katanya. Tak hanya itu, negara-negara sekitar Indonesia juga membuat kebijakan dalam melebarkan defisitnya. Seperti Malaysia 6,5 persen, Filipina 7,6 persen, Singapura 13,5 persen dan Thailand 6,0 persen. "Ini menggambarkan bahwa seluruh dunia menggunakan instrumen yang ada dalam kewenangan pemerintah meskipun fiscal space dan fiscal health nya masing-masing negara berbeda," katanya. "Sehingga kemampuan mereka melakukan ekspansi fiskalnya kemudian harus konsolidasi akan bergantung pada kondisi awal fiskal mereka dan juga percepatan pemulihan ekonominya," tutupnya. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BeritaLiputan6Tol Serang-Panimbang Seksi I Siap Digunakan pada Mudik Lebaran 2021
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Serang- Panimbang sepanjang 83,67 Km di Banten. Ruas tol ini akan menghubungkan tiga kabupaten yakni Serang, Lebak dan Pandeglang, serta tersambung dengan Jalan Tol Jakarta-Merak. Jalan Tol Serang-Panimbang sendiri terbagi menjadi 3 Seksi, yakni Seksi 1 Ruas Serang–Rangkasbitung (26,50 Km), Seksi 2 Ruas Rangkasbitung-Cileles (24,17 Km), dan Seksi 3 Ruas Cileles-Panimbang (33 Km). Pembangunannya dikerjakan lewar skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengam nilai investasi sebesar Rp 5,33 triliun. Terdiri dari Seksi 1-2 porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang, dan Seksi 3 porsi pemerintah. Saat ini tengah dikerjakan pembangunan pada Seksi 1 dengan progres konstruksi hingga November 2020 mencapai 84,18 persen. Secara keseluruhan Jalan Tol Serang-Panimbang ditargetkan selesai 2023. Kepala Bagian Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Mahbullah Nurdin berharap pada Maret 2021, Tol Serang-Panimbang Seksi 1 sudah bisa dilakukan uji laik fungsi. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung arus mudik Lebaran 2021. "Mudah-mudahan kalau sesuai target seluruh pekerjaan konstruksi Seksi 1 selesai, pada bulan Maret atau April 2021 BUJT sudah bisa mengajukan uji laik fungsi kepada pemerintah atau BPJT untuk menyambut arus mudik Lebaran Mei 2021 mendatang. Barangkali ada orang Jakarta yang mau mudik Lebaran ke Rangkasbitung sudah bisa melewati jalan tol tersebut," kata Nurdin," Selasa (24/11/2020). Konstruksi Hampir 100 Persen Sementara Direktur Teknik dan Operasi PT Wika Jalan Tol Serang-Panimbang, Nanang Siswanto menyatakan, secara prinsip proyek Tol Serang-Panimbang Seksi Serang–Rangkasbitung berjalan lancar dengan capaian konstruksi pada jalan utama (main road) hampir 100 persen. "Saat ini tinggal menyisakan pembebasan lahan pada pengerjaan di sekitar overpass STA 24.568 dengan luasan lahan sekitar 75 m2. Sudah negosisasi dan tinggal proses pembayaran," tutur Nanang. Kehadiran Tol Serang-Panimbang juga akan juga diharapkan akan mendukung pengembangan ekonomi Wilayah Banten Tengah dan Banten Selatan dengan Banten Utara yang secara geografis berdekatan dengan Jakarta. Jalan tol ini akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan. Misalnya dari Jakarta menuju Tanjung Lesung yang sebelumnya membutuhkan waktu tempuh sekitar 4-5 jam, nantinya hanya menjadi sekitar 2-3 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam.
BeritaAntaraWapres minta Menteri BUMN cari model bisnis kembangkan BWM
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk mencari model bisnis yang bisa mengembangkan Bank Wakaf Mikro (BWM), antara lain dengan memberikan suntikan dana dari APBN.
BeritaLiputan6Simak, Daftar Lengkap UMK 2021 di Seluruh Kabupaten dan Kota se-Pulau Jawa
Liputan6.com, Jakarta - Seluruh provinsi di pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DIY dan DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum kabupaten dan kota atau UMK 2021. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan tidak akan ada kenaikan upah minimum tahun 2021, baik UMP maupun UMK. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun ternyata, ada beberapa pimpinan daerah yang menaikkan UMP maupun UMK. Contohnya Jawa Barat. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, akibat dari pandemi COVID-19, 10 kabupaten dan kota di Jabar tidak menaikkan UMK sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. "Sisanya, ada 17 kabupaten dan kota yang memang ada kenaikan (UMK 2021) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," ujar Setiawan dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020). Hal yang sama juga terjadi di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah menetapkan upah minimum kabupaten dan kota 2021 (UMK 2021). Penetapan tersebut melaui Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang UMK 35 kabupaten dan kota di jawa Tengah. "Kenaikan UMK bervariasi mulai dari 0,75 persen hingga 3,68 persen sesuai dengan hasil-hasil pembahasan Dewan Pengupahan kabupaten dan kota dan rekomendasi bupati, wali kota masing-masing daerah," katanya pada hari Minggu kemarin. Lantas, bagaimana penetapan UMK 2021 di seluruh kabupaten dan kota se-Pulau Jawa? Simak daftar yang dirangkum Liputan6.com, Selasa (24/11/2020): DKI Jakarta: Jakarta merupakan daerah khusus yang upah semua kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu ikut keetapan UMP Gubernur DKI Jakarta. UMP 2021 DKI Jakarta : Rp 4.416.186,548. Jawa Barat: Berikut daftar lengkap UMK 2021 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (tertinggi-terendah): 1. Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 (naik) 2. Kota Bekasi Rp 4.782.935,64 (naik) 3. Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 (naik) 4. Kota Depok Rp 4.339.514,73 (naik) 5. Kota Bogor Rp4.169.806,58 (tetap) 6. Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 (naik) 7. Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 (naik) 8. Kota Bandung Rp 3.742.276,48 (naik) 9. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 (naik) 10. Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67 (naik) 11. Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 (naik) 12. Kota Cimahi Rp 3.241.929,00 (naik) 13. Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72 (naik) 14. Kabupaten Subang Rp 3.064.218,08 (naik) 15. Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99 (tetap) 16. Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63 (tetap) 17. Kabupaten Indramayu Rp 2.373.073,46 (naik) 18. Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28 (tetap) 19. Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.251.787,92 (tetap) 20. Kota Cirebon Rp 2.271.201,73 (naik) 21. Kabupaten Cirebon Rp 2.269.556,75 (naik) 22. Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70 (tetap) 23. Kabupaten Majalengka Rp 2.009.000,00 (naik) 24. Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36 (tetap) 25. Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654,54 (tetap) 26. Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591,33 (tetap) 27. Kota Banjar Rp 1.831.884,83 (tetap). Jawa Tengah Berikut ini adalah daftar besaran UMK 2021 pada 35 kabupaten dan kota di Jateng: - Kota Semarang Rp 2.810.025 - Kabupaten Demak Rp 2.511.526 - Kabupaten Kendal Rp 2.335.735 - Kabupaten Semarang Rp 2.302.797 - Kota Salatiga Rp 2.101.457 - Kabupaten Grobogan Rp 1.890.000 - Kabupaten Blora Rp 1.894.000 - Kabupaten Kudus Rp 2.290.995 - Kabupaten Jepara Rp 2.107.000 - Kabupaten Pati Rp 1.953.000 - Kabupaten Rembang Rp 1.861.000 - Kabupaten Boyolali Rp 2.000.000 - Kota Surakarta Rp 2.013.810 - Kabupaten Sukoharjo Rp 1.986.450 - Kabupaten Sragen Rp 1.829.500 - Kabupaten Karanganyar Rp 2.054.040 - Kabupaten Wonogiri Rp 1.827.000 - Kabupaten Klaten Rp 2.011.514 - Kota Magelang Rp1.914.000 - Kabupaten Magelang Rp 2.075.000 - Kabupaten Purworejo Rp 1.905.400 - Kabupaten Temanggung Rp 1.885.000 - Kabupaten Wonosobo Rp 1.920.000 - Kabupaten Kebumen Rp 1.895.000 - Kabupaten Banyumas Rp 1.970.000 - Kabupaten Cilacap Rp 2.228.904 - Kabupaten Banjarnegara Rp 1.805.000 - Kabupaten Purbalingga Rp 1.988.000 - Kabupaten Batang Rp2.129.117 - Kota Pekalongan Rp 2.139.754 - Kabupaten Pekalongan Rp 2.084.155 - Kabupaten Pemalang Rp 1.926.000 - Kota Tegal Rp 1.982.750 - Kabupaten Tegal Rp 1.958.000 - Kabupaten Brebes Rp 1.866.722. Jawa Timur Berikut daftar nilai UMK 2021 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim berdasarkan data Disnakertrans Jatim: 1. Kota Surabaya: Rp 4.300.479 2. Kabupaten Gresik: Rp 4.297.030 3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.293.581 4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.290.133 5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4.279.787 6. Kabupaten Malang: Rp 3.068.275 7. Kota Malang: Rp 2.970.502 8. Kota Pasuruan: Rp 2.819.801 9. Kota Batu: Rp 2.819.801 10. Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095 11. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.553.265 12. Kabupaten Tuban: Rp 2.532.234 13. Kota Lamongan: Rp 2.488.724 14. Kota Mojokerto: Rp 2.481.302 15. Kabupaten Jember: Rp 2.355.662 16. Kota Probolinggo: Rp 2.350.000 17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.314.278 18. Kota Kediri: Rp 2.085.924 19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.066.781 20. Kabupaten Kediri: Rp 2.033.504 21. Kabupaten Tulungagung: Rp 2.010.000 22. Kabupaten Blitar: Rp 2.004.705 23. Kota Blitar: Rp 2.004.705 24. Kabupaten Lumajang: Rp 1.982.295 25. Kabupaten Pacitan: Rp 1.961.154 26. Kabupaten Ngawi: Rp 1.960.510 27. Kabupaten Bondowoso: Rp 1.954.705 28. Kabupaten Bangkalan: Rp 1.954.705 29. Kabupaten Nganjuk: Rp 1.954.705 30. Kabupaten Sumenep: Rp 1.954.705 31. Kota Madiun: Rp 1.954.705 32. Kabupaten Madiun: Rp 1.951.588 33. Kabupaten Trenggalek: Rp 1.938.321 34. Kabupaten Situbondo: Rp 1.938.321 35. Kabupaten Pamekasan: Rp 1.938.321 36. Kabupaten Ponorogo: Rp 1.938.321 37. Kabupaten Magetan: Rp 1.938.321 38. Kabupaten Sampang: Rp 1.913.321. Banten - Kabupaten Pandeglang Rp 2.800.292,64 - Kabupaten Lebak Rp 2.751.313,81 - Kabupaten Serang Rp 4.251.180,86 - Kabupaten Tangerang Rp 4.230.792,65 - Kota Tangerang Rp 4.262.015,37 - Kota Tangerang Selatan Rp 4.230.792,65 - Kota Serang Rp 3.830.549,10 - Kota Cilegon Rp 4.309.772,64. Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 340/KEP/2020 tentang UMK 2021, berikut rinciannya: - UMK Kota Yogyakarta Rp 2.069.530 (naik 3,27 persen) - UMK Kabupaten Sleman Rp 1.903.500 (naik 3,11 persen) - UMK Kabupaten Bantul Rp 1.842.460 (naik 2,90 persen) - UMK Kabupaten Kulonprogo Rp 1.805.000 (naik 3,11 persen) - UMK Kabupaten Gunungkidul Rp 1.770.000 (naik 3,81 persen). Saksikan video pilihan di bawah ini:
PolitikAntaraSri Mulyani sebut terus jaga APBN tetap sehat di tengah pandemi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus berupaya menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap sehat, meskipun mendapat tekanan akibat pandemi ...
BisnisAntaraBulog Banyumas pastikan stok beras mencukupi hingga akhir tahun
Perum Bulog Cabang Banyumas memastikan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, Jawa Tengah, masih mencukupi hingga akhir tahun ...
Gaya hidupLiputan6Direktur Utama Sinarmas Sekuritas Hermawan Hosein Meninggal Dunia
Liputan6.com, Jakarta - Kabar duka datang dari salah satu pilar bisnis Sinar Mas. Direktur Utama Sinarmas Sekuritas, Hermawan Hosein meninggal dunia pada Senin malam 23 November 2020 di Jakarta. Hermawan Hosein meninggal pada usia 46 tahun. “Keluarga besar Sinar Mas berduka. Almarhum meninggal karena sakit kanker liver, sangat cepat prosesnya,” ujar Managing Director Sinar Mas Gandi Sulistiyanto, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020). Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Dharmais, Jakarta Barat dan akan dimakamkan pada hari Kamis (26/11/2020) pukul 9.30 di TPU Petamburan, Jakarta Pusat. “Kami tentunya mendoakan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan kesabaran. Kiranya almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi-Nya,” tambah Managing Director Sinar Mas Gandi Sulistiyanto. Hermawan Hosein meraih gelar Bachelor of Mathematical and Computer Sciences dari University of Western Australia-Perth, Western Australia. Setelah menjalani karier profesional di sejumlah perusahaan, almarhum bergabung dalam lingkup Sinar Mas saat mulai bertugas di PT. Bank Internasional Indonesia pada tahun 1998-1999 sebagai Kepala Bagian Electronic Banking. Sejak 2000-2001 bekerja pada PT Sinarmas Multiartha dengan posisi terakhir sebagai General Manager. Kemudian, pada 2002-2003 Hermawan menjabat sebagai General Manager PT. Sinarmas Sekuritas. Setelah itu, dipercaya menjadi Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management pada tahun 2003-2017. Sejak Agustus 2017, almarhum menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas.
PolitikLiputan6Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan untuk Dorong Investasi EBT
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satu cara untuk menarik investasi tersebut dengan menyediakan berbagai perangkat pendukung sehingga investor merasakan manfaat dengan berivestasi di EBT. "Pemerintah sedang menyiapkan berbagai perangkat pendukung, khususnya Rancangan Peraturan Presiden untuk menambah daya tarik investasi bagi energi terbarukan. Selain itu program-progam pengembangan EBTKE juga disiapkan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020). Program pertama adalah penciptaan pasar baru untuk energi terbarukan melalui program Renewable Energi Based Industri Development (REBID) dan Renewable Energy Based on Economic Development (REBED). "Kemudian, mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik EBT dengan memastikan komitmen pihak terkait dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT sesuai RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik). Selanjutnya, pengembangan PLT Surya dan PLT Bayu skala besar untuk menciptakan pasar yang menarik bagi investor dan mengembangkan industri lokal," tambahnya. Upaya selanjutnya adalah memaksimalkan penerapan Bioenergi, melalui percepatan pembangunan PLT Sampah di 12 Kota, PLT Uap biomasa co-firing, program B30, serta program pembangunan green refinery. "Pengembangan panas bumi berbasis wilayah melalui program Flores Geothermal Island, yaitu pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores dari panas bumi dan optimalisasi pemanfaatan langsung dari panas bumi. Juga peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah, untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi pengembang," terang Arifin. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan EBT dengan pengembangan kluster ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Kawasan Wisata Unggulan, serta melakukan modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui smart grid. "Kami juga mengusahakan fasilitas pendanaan berbiaya rendah untuk investasi Energi Terbarukan. Terakhir, memanfaatkan waduk untuk PLTS terapung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020," tutup Arifin. Menteri ESDM Ungkap Cara Pemerintah Percepat Transisi Menuju EBT sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) untuk menjaga ketahanan energi. Pandemi Covid-19 telah memberikan efek berganda pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk subsektor ketenagalistrikan. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, situasi saat ini bisa digunakan sebagai momentum untuk mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam menjaga ketahanan energi. "Situasi saat ini juga sekaligus digunakan untuk mewujudkan kemandirian energi jangka panjang," ujar dia ketika membuka Seminar Digital Hari Listrik Nasional ke-75 secara virtual, Rabu (4/11/2020). Arifin menerangkan berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya transisi energi. Salah satunya yakni fleksibilitas pengembangan pembangkit EBT dalam RUPTL PLN 2019-2028. Di mana pencapaian target bauran dan penambahan pembangkit EBT dapat dilakukan di luat rincian RUPTL tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan lokal. Kebijakan selanjutnya adalah pengembangan smart grid. Menurut Arifin, sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038, pada tahun 2020, smart grid telah mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa-Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem di luar Jawa-Bali. "Penggunaan smart grid memungkinkan sistem pengaturan tenaga listrik secara efisien, menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi, pemanfaatan sumber EBT, dan memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik," imbuhnya. Arifin juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang melakukan revisi grid code, yang masih dalam proses pembahasan, serta diharapkan akan segera selesai. Kemudian pengembangan distributed generation, micro-grid, dan distributed storage, di mana PLN tengah melakukan studi pemasangan baterai di Bali dengan kapasitas 50 MW/200MWh. "Jika studi ini layak, maka baterai menjadi alternatif untuk mitigasi kekurangan daya jangka pendek, dan dapat menjadi cadangan untuk generator EBT intermittent. Selain itu Tabung Listrik (Talis) juga terus dikembangkan untuk melistriki daerah-daerah perdesaan yang terpencil," tambah Arifin. PLTS Atap Kebijakan lainnya adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, di mana konsumen PLN dapat memasang PLTS Atap dan menghasilkan listrik sendiri, bahkan mengekspor ke PLN. Hingga semester I 2020, PLTS Atap yang telah dipasang mencapai 11,5 MWp oleh 2.346 pelanggan. Pemerintah pun saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang EBT yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PLN. Selain itu, pemerintah juga mengimbau penggunaan energi bersih di kawasan wisata. Diharapkan kawasan wisata tidak lagi menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara atau BBM dan mengganti secara bertahap dengan pembangkit berbasis gas atau EBT. Arifin juga mengajak Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) untuk menyusun peta jalan dan merumuskan kebijakan energi nasional. "Dalam program transisi energi, Pemerintah mengajak peran serta MKI bersama stakeholder untuk mencari solusi terbaik dalam menyusun peta jalan dan merumuskan kebijakan energi nasional," tandasnya. Saksikan video pilihan di bawah ini:
BisnisLiputan6Rupiah Berpotensi Menguat Menyusul Hasil Uji Vaksin AstraZeneca
Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada perdagangan Selasa pekan ini. Mengutip Bloomberg, Selasa (24/11/2020), rupiah dibuka di angka 14.150 per dolar AS, melemah tipis jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Namun menjelang siang, rupiah terus melemah ke 14.167 per dolar AS. Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.150 per dolar AS hingga 14.167 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah masih melemah 2,17 persen. Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.196 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang ada di angka 14.164 per dolar AS. Meski melemah, rupiah masih berpotensi menguat seiring laporan uji vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca. Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan sentimen positif kelihatannya masih membayangi pergerakan harga aset berisiko pada pagi ini di pasar Asia. "Tambahan laporan keberhasilan pengujian vaksin, kali ini dari AstraZeneca, memberikan sentimen positif ke pasar keuangan," ujar Ariston dikutip dari Antara, Selasa (24/11/2020). Selain itu, kabar dari politik AS dengan Donald Trump akhirnya mengizinkan masa transisi pemerintahan dan potensi dipilihnya eks Gubernur The Fed Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan AS yang baru oleh Joe Biden, juga memberikan sentimen positif ke pasar. "Tapi, berita ini punya dua sisi, selain bagus untuk aset berisiko, juga mendorong penguatan dolar AS karena adanya kepastian politik di AS," kata Ariston. Ia memperkirakan hari ini rupiah masih berpeluang menguat di kisaran Rp14.100 per dolar AS hingga Rp14.200 per dolar AS. Pada Senin (23/11/2020) lalu, rupiah ditutup menguat 16 poin atau 0,11 persen ke posisi Rp14.149 per dolar AS dibandingkan hari sebelumnya Rp14.165 per dolar AS. BI Prediksi Rupiah Bakal Terus Menguat Bank Indonesia (BI) mencermati nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus menguat. Hal ini didukung oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, nilai tukar rupiah pada 18 November 2020 menguat sebesar 3,94 persen point to point dibandingkan dengan level akhir Oktober 2020. "Perkembangan ini melanjutkan penguatan pada bulan sebelumnya sebesar 1,74 persen point to point atau 0,67 persen secara rata-rata dibandingkan dengan tingkat September 2020," jelasnya dalam sesi teleconference, Kamis (19/11/2020). Menurut dia, selain karena peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik, penguatan rupiah juga terjadi seiring dengan turunnya ketidakpastian pasar keuangan global, seeta persepsi positif terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Dengan perkembangan ini, Perry mencatat, rupiah sampai dengan 18 November 2020 terdepresiasi sekitar 1,33 persen secara year to date jika dibandingkan akhir 2019 lalu. "Ke depan, Bank Indonesia memandang bahwa penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring dengan levelnya yang secara fundamental masih undervalued," ujar Perry "Hal ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang rendah dan terkendali, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko di Indonesia yang menurun, dan likuiditas global yang besar," tandasnya. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BisnisAntaraWapres harap BWM tak dilupakan setelah merger bank syariah
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap layanan pinjaman mikro berbasis syariah, seperti Bank Wakaf Mikro (BWM), tidak dilupakan setelah merger bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ...
BisnisLiputan6Simak Rincian Harga Emas yang Dijual Pegadaian pada Selasa 24 November 2020
Liputan6.com, Jakarta - PT Pegadaian (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya menawarkan jasa gadai, tetapi juga menawarkan jasa penjualan emas. Ada beberapa jenis emas yang dijual oleh perusahaan yang dipimpin oleh Kuswiyoto ini. Jenis emas yang terdaftar adalah emas Antam, emas Retro, emas Batik, dan emas UBS. Semua jenis emas itu tersedia hanya di outlet Pegadaian. Setiap harinya harga emas yang dijual terus berubah. Pada Selasa, 24 November 2020 ini, harga emas yang dijual Pegadaian naik jika dibandingkan hari sebelumnya. Berikut ini daftar lengkap dan terbaru harga emas PT Pegadaian (Persero) pada 24 November 2020: Harga Emas Antam · 0,2 gram = Rp1.962.000 · 3,0 gram = Rp2.856.000 · 5,0 gram = Rp4.780.000 · 10,0 gram = Rp9.508.000 · 25,0 gram = Rp23.946.000 · 50,0 gram = Rp47.557.000 · 100,0 gram = Rp94.941.000 · 250,0 gram = Rp237.859.000 · 500,0 gram = Rp475.668.000 · 1000,0 gram = Rp926.797.000 Harga Emas Antam Retro · 0,5 gram = Rp452.000 · 1,0 gram = Rp904.000 · 2,0 gram = Rp1.807.000 · 3,0 gram = Rp2.710.000 · 5,0 gram = Rp4.516.000 · 10,0 gram = Rp9.031.000 · 25,0 gram = Rp22.577.000 · 50,0 gram = Rp45.153.000 · 100,0 gram = Rp90.306.000 Harga Emas Antam Batik · 0,5 gram = Rp621.000 · 1,0 gram = Rp1.167.000 Harga Emas UBS · 0,5 gram = Rp489.000 · 1,0 gram = Rp931.000 · 2,0 gram = Rp1.880.000 · 5,0 gram = Rp4.536.000 · 10,0 gram = Rp9.022.000 · 25,0 gram = Rp22.411.000 · 50,0 gram = Rp44.914.000 · 100,0 gram = Rp89.876.000 · 250,0 gram = Rp224.470.000 · 500,0 gram = Rp448.404.000 · 1000,0 gram = Rp895.823.000. Reporter: Aprilia Wahyu Melati Harga Emas Anjlok ke Level Terendah dalam 4 Bulan karena Kemajuan Vaksin Covid-19 Sebelumnya, harga emas turun hampir 2 persen ke level terendah dalam empat bulan pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi waktu Jakarta). Penekan harga emas ini karena data aktivitas bisnis AS semakin membaik dan optimisme kemajuan penelitian vaksin Covid-19. Kedua sentimen tersebut mendorong harapan akan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan mendorong investor beralih menuju aset-aset berisiko. Mengutip CNBC, Selasa (24/11/2020), harga emas di pasar spot ditutup merosot 1,7 persen menjadi USD 1.838,61 per ounce, setelah jatuh ke level terendah sejak 21 Juli di USD 1.834,95 per ounce. Sedangkan harga emas berjangka AS merosot 2 persen menjadi USD 1.835,50 per ounce. Bursa saham melonjak setelah data menunjukkan aktivitas bisnis AS pada November meningkat pada level tercepat dalam lebih dari lima tahun. Angka ini menunjukkan pemulihan dari kerusakan ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Harga emas menembus di bawah level kunci USD 1.850 per ounce setelah rilis PMI AS yang luar biasa kuat bisa mengurangi kebutuhan akan stimulus,” kata analis senior OANDA Edward Moya. Membaiknya data tersebut muncul setelah AstraZeneca dari Inggris mengatakan vaksin Covid-19 yang tengah diteliti bisa efektif sekitar 90 persen tanpa efek samping yang serius. Kedua sentimen ini merusak harga emas termasuk juga emas batangan. Nilai tukar dolar AS naik terhadap saingannya, sementara patokan imbal hasil surat utang 10 tahun juga melonjak. Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang. Harga emas telah naik lebih dari 21 persen di tahun ini, terutama diuntungkan dari kerusakan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan langkah-langkah stimulus. “Meskipun tertekan kami tetap memperkirakan harga emas akan bertahan ketika ekonomi global mulai menunjukkan pemulihan yang berkelanjutan,” kata analis StoneX Rhona O'Connell dalam sebuah catatan.
PolitikLiputan6Jokowi Minta Libur Panjang Akhir Tahun Dikurangi, Ini Kata Sri Mulyani
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengkaji agar cuti bersama hingga pengganti idul fitri dilakukan pengurangan. Pengurangan cuti tersebut disinyalir lantaran melonjaknya kasus Covid-19 pasca libur panjang pada Oktober 2020. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kajian yang dilakukan Presiden Jokowi betul-betul melihat dari seluruh aspek, baik sisi ekonomi maupun juga kesehatan. Mengingat, lonjakan kasus positif Covid-19 meningkat selepas libur panjang terjadi pada Oktober 2020. "Dalam hal ini memang tidak bisa dipisahkan, covid dengan proses pemulihan ekonomi. Kalau terjadi kegiatan yang meyebabkan penyebaran lebih tinggi atau buruk, pasti pengaruh dampak ke pemulihan ekonomi. Karena nanti akan dilakukan langkah-langkah mengenai bagaimana kegiatan ekonomi bisa berjalan tanpa memperburuk penyebaran covid," kata dia seperti ditulis Selasa, (24/11). Pertimbangan lain dilakukan Presiden Jokowi dalam mengurangi cuti bersama dan pengganti idul fitri, juga karena disebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Berdasarkan data-data yang ada pada Oktober 2020, telah terjadi beberapa perkembangan aktivitas ekonominya sudah menunjukkan pelemahan kembali. "Tapi yang kita lihat tiap libur panjang jumlah covid naik tapi indikator ekonomi tidak menbaik atau tidak terjadi kosnumsi yang diharapkan. Berarti ini harus hati-hati melihatnya. Apakah dengan libur panjang masyarakat melakukan aktivtias mobilitas tinggi namun tidak timbulkan belanja dan menimbulkan tambahan kasus covid. Itu harus dijaga," ujarnya. Di sisi lain, jika libur panjang tetap dilakukan pada Desember 2020, maka jumlah hari kerja hanya 16 hari saja. Sementara pada Desember tahun lalu jumlah hari kerja masih 20 hari. Lamanya libur panjang maka akan memengaruhi konsumsi listrik sektor produksi. Berdasarkan datanya, konsumsi listrik sektor industri pada Oktober 2020 minus 8,1 persen secara tahunan. "Dari data Oktober dengan jumlah hari kerja yang menurun konsumsi listrik di bidang industri, bisnis, manufaktur turun itu dampaknya kegiatan ekonomi sektor produksi turun, di sektor konsumsi tidak pick up," tegasnya. Hasil Ratas Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan hasil pembahasan mengenai libur panjang dalam ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil rapat, Jokowi meminta dalam cuti bersama hingga pengganti idul fitri dilakukan pengurangan. "Yang berkaitan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk libur cuti bersama pengganti Idul Fitri, Presiden minta agar ada pengurangan. Beliau juga memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi antara Menko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan cuti bersama akhir tahun dan libur pengganti Idul Fitri," kata Muhadjir dalam konferensi pers usai menghadiri Ratas bersama Presiden Jokowi, Senin (21/11). Pengurangan cuti bersama dan libur pengganti Idul Fitri disinyalir lantaran melonjaknya kasus Covid-19 pasca libur panjang. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengakui adanya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia pasca libur panjang. Dia menuturkan beberapa hari terakhir penambahan kasus berada di sejumlah daerah terutama DKI Jakarta. "Di ibu kota mencapai kasus yang relatif lebih tinggi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Dua hari lalu kasus mencapai 1.579 dan kemarin 1.300an," kata Doni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BisnisAntaraRupiah berpotensi menguat seiring laporan uji vaksin AstraZeneca
Nilai tukar (kurs) rupiah, yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa berpotensi menguat seiring laporan uji vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca.Pada pukul 09.40 ...
Gaya hidupAntaraPHRI: Disiplin protokol kesehatan dapat pulihkan pariwisata daerah
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dan promosi aman oleh pemerintah daerah (Pemda) dapat memulihkan kembali sektor pariwisata di ...
BisnisLiputan6Dukung Program PEN, Bank Mandiri Fasilitasi Pembiayaan UKM Mitra Wijaya Karya
Liputan6.com, Jakarta Bank Mandiri aktif menyasar pelaku UKM dalam menyalurkan pembiayaan produktif yang bersumber dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kali ini, Bank Mandiri menyiapkan fasilitas pembiayaan kepada pelaku UKM yang menjadi supplier atau sub kontraktor Wijaya Karya (WIKA) untuk mendukung operasional dan belanja modal. Fasilitas pembiayaan tersebut tertuang dalam kerjasama Bank Mandiri dengan WIKA, dimana Bank Mandiri menyiapkan total plafond pembiayaan sebesar Rp 2,5 Triliun yang akan dikucurkan kepada para pelaku UKM yang menjadi supplier/sub kontraktor WIKA. Fasilitas ini akan diberikan selama satu tahun, dengan masa pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Keuangan WIKA Ade Wahyu dan Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto di Jakarta, Kamis (23/11). "Melalui fasilitas ini, kami ingin memastikan bahwa kredit program PEN dapat terserap oleh sektor yang penting untuk menggerakkan roda perekonomian karena memiliki multiplier effect yang besar seperti sektor konstruksi. Harapannya, pinjaman ini dapat memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup bagi para supplier/sub kontraktor dalam menyelesaikan proyek-proyek WIKA," kata Aquarius. Kejar Penyelesaian Proyek Strategis Aquarius menjelaskan, fasilitas ini juga merupakan inisiatif perseroan dalam merealisasikan keinginan untuk dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan melalui penyaluran kredit yang selektif di tengah-tengah kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Fasilitas ini juga diharapkan dapat membantu WIKA dalam menyelesaikan proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur yang dikerjakan sesuai perencanaan, sehingga ekonomi Indonesia dapat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan sinergi antar BUMN ini, tambahnya, Bank Mandiri juga berharap akan dapat merealisasikan fungsi mereka sebagai agen pembangunan dan agen pencipta nilai. "Kami sungguh berkomitmen penuh dalam penyaluran kredit dalam program PEN ini. Buktinya, kredit sebesar Rp51,08 triliun telah kami salurkan kepada lebih dari 182.000 debitur hingga akhir Oktober 2020 lalu, dimana Rp14,84 triliun di antaranya telah tersalurkan kepada lebih dari 3.000 debitur segmen UKM," tutup Aqua. (*)
GayaAntaraKemenperin gelar Virtual Expo Kosmetik 2020
Kementerian Perindustrian menggelar Virtual Expo Kosmetik 2020 guna mendorong pelaku industri kecil dan menengah sektor kosmetik terus meningkatkan produktivitasnya, karena akan membawa dampak positif terhadap ...
BisnisAntaraSaham Hong Kong terus menguat, indeks HSI dibuka terkerek 0,54 persen
Saham-saham Hong Kong dibuka lebih tinggi pada Selasa pagi, setelah mencatat kenaikan dua hari berturut-turut, dengan indikator utama Indeks Hang Seng (HSI) bertambah 0,154 persen atau 144,14 poin, menjadi diperdagangkan ...
BeritaLiputan6Fakta-Fakta Penerimaan Guru PPPK 2021, Seleksi Daring hingga Gaji Rp 4 Juta
Liputan6.com, Jakarta - Akhirnya kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer tiba. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 pada Senin 23 November 2020. Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK ini merupakan langkah menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang laik. Berikut informasi terkait Penerimaan Guru PPPK 2021, yang dirangkum oleh Liputan6.com, Selasa (24/11/2020): 1. Pemerintah Siapkan 1 Juta Slot PPPK untuk Guru Honorer Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan seleksi PPPK 2021 resmi dibuka, dan disediakan kuota penerimaan PPPK untuk guru honorer sebanyak 1 juta slot. “Seleksi ini dibuka, karena berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud memperkirakan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar,” kata Mendikbud. Lebih lanjut Mendikbud menjelaskan, pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang layak. Dalam catatannya, Nadiem menjelaskan dirinya telah menemui banyak guru honorer yang berinovasi dan berkontribusi bagi pembelajaran di Indonesia. Namun, penghasilan para guru honorer tersebut jauh dari kata layak, yakni Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan. 2. Seleksi PPPK tahun 2021 tidak terbatas Mendikbud mengatakan sebelumnya, formasi guru PPPK terbatas, namun pada seleksi PPPK kali ini dapat diikuti oleh seluruh guru honorer, baik di di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Serta diperbolehkan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar dapat mendaftar. “Dua-duanya boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ini,” kata Nadiem Makarim. 3. Seleksi PPPK dilakukan secara daring (online) Nadiem Makarim menegaskan seleksi guru PPPK pada 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada 2021 merupakan seleksi massal yang dilakukan secara daring. Pemerintah menjamin bagi guru honorer yang lolos seleksi itu itu akan diangkat menjadi PPPK hingga batas satu juta guru. Perbedaan lain dalam seleksi kali ini, yakni pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak satu kali maka pada 2021 diberikan kesempatan hingga tiga kali, dari sebelumnya yang hanya sakali. Kemudian, jika sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar, maka pada 2021 Kemendikbud menyiapkan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian. 4. Anggaran Pelaksanaan Seleksi PPPK ditanggung Pemerintah Pusat Anggaran seleksi guru PPPK 2021 sepenuhnya disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud. Berbeda dari sebelumnya, dimana biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, semua biaya ujian seleksi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan para peserta di daerah tidak terhambat untuk mengikuti ujian, seandainya pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. “Dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pemerintah saya mengharap agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, saya mengharapkan kesempatan ini menjadi solusi menyeluruh bagi pembenahan tata kelola guru honorer ke depan,” kata Ma’ruf, Senin (23/11/2020). Lanjutnya, walaupun dengan kuota penerimaan yang sangat terbatas di 2021, pemerintah berharap ini bisa menjadi awal yang baik dalam penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan. “Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan, bagi yang bersangkutan tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda dari rekan mereka yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN,” ujarnya. 5. Guru Honorer yang Lolos PPPK Digaji Rp 4 Juta per Bulan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik pengumuman perekrutan PPPK tahun 2021. Nantinya untuk guru honorer yang telah lolos seleksi PPPK akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Menkeu mengatakan, jika dilihat APBN untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan Rp 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. “Artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru PPPK maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja sejenisnya sebesar Rp 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya,” kata Sri dalam Pengumuman Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11/2020). Ia mengatakan untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290 orang. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K yang akan ada rekrutmen sampai dengan 1.002.616 orang. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk mendukung langkah-langkah perbaikan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga kualitas dari para guru tersebut. Adapun untuk PPPK daerah pembayaran gajinya akan menggunakan jalur APBD di mana, Kementerian Keuangan akan melakukan transfer melalui transfer umum. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) setiap bulannya dilakukan pemerintah daerah setelah menyampaikan realisasi belanja pegawainya. “Jadi dalam hal ini kementerian keuangan akan terus mengikuti proses ini berapa yang nanti akan mengikuti ujian dan berapa yang kemudian betul-betul direkrut, berapa yang kemudian mendapatkan pengangkatan oleh pemerintah daerah,” tandas Menkeu. Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
BeritaAntaraYuan balik melemah 90 basis poin jadi 6,5809 terhadap dolar AS
Yuan balik melemah 90 basis poin menjadi 6,5809 terhadap dolar AS pada Selasa, setelah menguat 67 basis poin sehari sebelumnya dan tergelincir 302 basis poin akhir pekan lalu, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing ...
BisnisAntaraSaham China dibuka bervariasi setelah raih untung tiga hari beruntun
Saham-saham China dibuka bervariasi pada perdagangan Selasa pagi, setelah mencatat keuntungan tiga hari berturut-turut, dipimpin oleh kenaikan sektor material dan energi, karena harapan pemulihan yang didorong oleh ...
