KH Wahab Hasbullah Guru Fiqih Politik Bung Karno

Syahdan Nurdin, Rahmatsahid
·Bacaan 5 menit

VIVAKH Wahab Hasbullah adalah salah satu pendiri Nahdhatul Ulama (NU) yang juga punya andil besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Sang Kiai yang juga pencipta lagu Ya Lal Wathon itu dalam perjuangan pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin (Hizbullah) ketika melawan penjajah Jepang.

Ia juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriyah dan Tanfidziyah sebagai usaha pemersatu kalangan Tua dengan Muda.

Hubungan Kiai Wahab dengan Bung Karno, baik dalam perjuangan pra kemerdekaan hingga paska kemerdekaan begitu kuat. Dalam berbagai hal terkait kenegaraan dan hal-hal penting, Bung Karno sering berkonsultasi ke Kiai Wahab.

Misalnya ketika Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dengan membonceng kekuatan NICA atau sekutu. Saat itu, dalam menghadapi kekhawatiran kembalinya Belanda, Presiden Soekarno mengirim utusan untuk bertemu KH Hasyim Asy’ari, yang intinya meminta pendapat bagaimana hukumnya membela tanah air.

Dalam merespons pertanyaan itu, KH Hasyim Asy’ari meminta Kiai Wahab untuk mengumpulkan para Kiai berpengaruh se Jawa dan Madura, yang kemudian melahirkan fatwa Resolusi Jihad. Konseptor Resolusi Jihad Sebagaimana penjelasan dalam buku Biografi KH Hasyim Asy’ari, karya Lathiful Khuluq, Kiai Wahab yang oleh KH Hasyim Asari ditugaskan memimpin implementasi fatwa Resolusi Jihad.

Saat itu, fatwa Resolusi Jihad dikeluarkan Rois Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari, dalam pertemuan ulama dan konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, di kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) di Jalan Bubutan VI/2 Surabaya pada 22 Oktober 1945.

KH Wahab yang waktu itu menjadi Khatib Am PBNU bertugas mengawal implementasi dan pelaksanaan di lapangan. Fatwa Resolusi Jihad itulah yang akhirnya menjadi pemantik pertempuran heroik 10 November, untuk mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah dengan cara membonceng NICA alias Sekutu.

Soal Irian Barat Contoh lain bagaimana peran Kiai Wahab adalah dalam upaya Presiden Soekarno mengusir Belanda dari Irian Barat. Sebagaimana penjelasan dalam buku Karya Intelektual Ra’is Akbar dan Ra’is ‘Aam Al Marhumien Pengurus Besar Nahdlatul Ulama karya A. Aziz Masyhuri.

Setelah beberapa kali diadakan perundingan untuk menyelesaikan Irian Barat dan selalu gagal, Bung Karno meminta pendapat dengan sowan kepada Kiai Wahab Hasbullah di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Bung Karno menanyakan bagaimana hukum orang-orang Belanda yang masih bercokol di Irian Barat?

Kiai Wahab menjawab tegas, “Hukumnya sama dengan orang yang ghasab”. “Apa artinya ghasab, Kiai?” tanya Bung Karno. “Ghasab itu istihqaqu maa lil ghair bighairi idznihi. Artinya menguasai hak milik orang lain tanpa izin, “terang Kiai Wahab.

“Lalu bagaimana solusi untuk menghadapi orang yang ghasab?” “Adakan perdamaian,” tegas Kiai Wahab. Lalu Soekarno bertanya lagi, “Menurut insting Kiai, apakah jika diadakan perundingan damai akan berhasil?” “Tidak,” “Lalu, kenapa kita tidak potong kompas saja, Kiai?” Bung Karno sedikit memancing. “Tak boleh potong kompas dalam syariah,” kata Kiai Wahab.

Selanjutnya Soekarno mengutus Soebandrio mengadakan perundingan yang terakhir kali dengan Belanda untuk menyelesaikan konflik Irian Barat. Perundingan ini akhirnya gagal. Kegagalan ini disampaikan bung Karno pada Kiai Wahab. “Kiai, apa solusi selanjutnya menyelesaikan masalah Irian Barat?” “Akhadzahu Qahra (Ambil/Kuasai dengan paksa!).” Kiai Wahab menjawab tegas. “Apa rujukan Kiai untuk memutuskan masalah ini?” “Saya mengambil literatur kitab Fathul Qarib dan syarahnya (al-Baijuri).”

Setelah itu, barulah Bung Karno membentuk barisan Trikora (Tiga Komando Rakyat). Istilah Halal Bihalal Hubungan kedua tokoh itu, dalam salah satu versi ada yang menyebutkan, bahwa bersama Bung Karno, Kiai Wahab juga menjadi penggagas ‘Halal bi Halal’ yang saat ini menjadi agenda tahunan yang dilakukan umat Islam Indonesia, pada saat Hari Raya Idul Fitri.

Seperti dikutip dari nu.or.id, sebagaimana diceritakan oleh KH Fuad Hasyim (alm) Buntet, Cirebon, pada acara Halalbihalal di Ponpes Mambaul Ulum Tunjungmuli, Purbalingga, yang diselenggarakan oleh Alumni Ponpes Lirboyo, 12 Desember 2002/9 Syawal 1423 H, penggagas istilah halalbihalal adalah KH Wahab Chasbullah.

Bermula pada 1948 ketika Indonesia mengalami gejala disintegrasi bangsa. Saat itu para elite politik saling bertengkar, pemberontakan terjadi di mana-mana. Pada pertengahan bulan Ramadan, Presiden Soekarno mengundang Kiai Wahab ke Istana Negara, untuk minta pendapat mengenai solusi konflik politik Indonesia pada masa itu.

Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahmi antar pemimpin politik, apalagi Hari Raya Idul Fitri segera tiba. Lalu Bung Karno menjawab, “Silaturahmi, kan biasa, saya ingin istilah yang lain”.

Kiai Wahab pun memberi istilah Halal bi halal beserta penjelasan makna filosofinya. Kiai Wahab menjelaskan, terkait permusuhan antar tokoh politik yang menurutnya adalah haram, maka harus dihalalkan, disudahkan. “Begini, para elite politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahmi nanti kita pakai istilah ‘halalbihalal’,” jelas Kiai Wahab.

Atas saran Kiai Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri, mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturrahmi yang dengan tema ‘Halalbihalal’. Akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja, sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa.

Peci Hitam Kedekatan Bung Karno pada Kiai Wahab adalah ketika Bung Karno meminta pertimbangan sang Kiai terkait kopiah hitam yang biasa ia kenakan. Seperti cerita KH Saifuddin Zuhri dalam bukunya: Berangkat dari Pesantren.

Suatu ketika, di sela-sela sidang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada September 1959 muncul kisah menarik. Bung Karno, kata Kiai Saifuddin Zuhri, menyatakan bahwa dia sebenarnya kurang nyaman dengan segala pakaian dinas kebesaran.

Akan tetapi, semuanya ia pakai untuk menjaga kebesaran Bangsa Indonesia. “Seandainya saya adalah Idham Chalid yang ketua Partai NU atau seperti Suwiryo, ketua PNI, tentu saya cukup pakai kemeja dan berdasi, atau paling banter pakai jas,” ujar Bung Karno sambil melihat respons hadirin.

Dengan yakin dan percaya, proklamator itu menegaskan tidak ada melepas peci hitam saat acara resmi kenegaraan. “Tetapi soal Peci Hitam ini, tidak akan saya tinggalkan. Soalnya, kata orang, saya lebih gagah dengan mengenakan songkok hitam ini. Benar enggak, Kiai Wahab?” tanya Bung Karno pada Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang juga anggota DPA, KH Abdul Wahab Hasbullah. Dengan tangkas, Mbah Wahab pun segera menimpali lontaran Bung Karno itu. “Memang betul, saudara harus mempertahankan identitas itu. Dengan peci hitam itu, saudara tampak lebih gagah seperti para muballigh NU,” jawab sang kiai. Sontak, pernyataan kiai kharismatik ini langsung mendapat sambutan gelak tawa seluruh anggota DPA. Suasana pun meriah oleh canda tawa dan tepuk tangan hadirin.

“Dengan peci itu saudara telah mendapat banyak berkah. Karena itu, ketika berkunjung ke Timur Tengah, saudara mendapat tambahan nama Ahmad. Ya, Ahmad Soekarno,” seloroh Kiai Wahab yang lagi-lagi disambut gelak tawa hadirin. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Presiden Jokowi pada 214 lalu telah menganugerahkan gelar Pahlawan kepada KH Wahab Hasbullah.

BACA SUMBER ASLI