Khofifah Imbau Koperasi dan UKM di Jatim Punya LSP, Ini Alasannya

·Bacaan 2 menit
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, penyangga ekonomi Jatim 57,25 persen berasal dari koperasi dan UKM. Sehingga Jatim merupakan barometer koperasi nasional.

Untuk itu, dirinya mendorong agar koperasi memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP bertujuan untuk mempersiapkan asesor koperasi dan asesor UKM bersertifikat.

"Sertifikat ini menjadi penting supaya ada standarisasi. Kemudian, ada pendampingan koperasi dan UKM yang juga bersertifikat dan itu harus ada lembaganya," ujarnya pada pembukaan Rakernas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Surabaya, Rabu (6/10/2021).

Khofifah mengatakan, standarisasi berguna untuk memastikan berbagai produk layak ekspor melalui efektivitas communal branding atau program satu merek yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM.

"Standarisasi di Jatim melengkapi ekosistem lain seperti pondok kurasi dan ekspor center," ucapnya.

Khofifah menjelaskan, pondok kurasi di bawah pengawasan Kanwil Bank Indonesia Jatim sedangkan ekspor center merupakan pilot project dari Kemendag. Ekosistem tersebut saling berhubungan guna menyamakan standar dan quality control produk ekspor.

"Kalau standarnya tidak sama, quality control-nya tidak terkonfirmasi, sementara kebutuhan pasar ekspornya tinggi maka tidak akan bisa tersuplai. Di situlah pentingnya rumah kurasi, communal branding, eksport center dan standarisasi dari BNSP," ucapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pengembangan Koperasi

Ketua Umum Dekopin, Sri Untari Bisowarno menambahkan, ekosistem digitalisasi koperasi menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja Nasional 2021 di Surabaya, 6 sampai 8 Oktober.

"Kami punya pekerjaan rumah untuk mengembangkan koperasi Indonesia, salah satunya mendorong digitalisasi," tuturnya.

Untrari menuturkan, Rapat Kerja Nasional Dekopin untuk menyusun rumusan kebijakan terkait dengan kepentingan pengembangan koperasi Indonesia hingga 2024.

"Perwakilan Dekopin dari 29 provinsi sudah hadir di sini untuk menyusun rumusan kebijakan, salah satunya mendorong digitalisasi koperasi Indonesia. Sudah waktunya meregenerasi koperasi yang sesuai dengan era digital," katanya.

Untari menyampaikan, DKI Jakarta dan Jawa Timur yang saat ini telah menyiapkan perangkat digital untuk pengembangan koperasi.

"Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas di Jawa Timur sudah ada kesepakatan kerja melalui 'memorandum of understanding' (MoU) terkait pengembangan perangkat digital dengan Netmiko," ucapnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel