Kilas Balik Penanganan COVID-19 di Indonesia Selama Tahun 2021, Ada 4 Aspek Penting

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Kilas balik penanganan COVID-19 di Indonesia selama tahun 2021 patut menjadi pembelajaran. Hal ini tentunya bukan hanya untuk pemerintah saja, namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi.

Kondisi COVID-19 di Indonesia cukup terkendali menjelang berakhirnya tahun 2021 ini. Hal ini tidak lepas dari kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan kebijakan adaptif pemerintah yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Kilas balik penanganan COVID-19 di Indonesia selama tahun 2021 berfokus pada tiap aspeknya. Aspek-aspek tersebut di antaranya pengendalian aktivitas masyarakat, kebijakan terkait mobilitas, kebijakan terkait mutasi dan varian virus, serta kebijakan terkait vaksinasi.

Berikut Liputan6.com rangkum dari covid19.go.id, Rabu (29/12/2021) tentang kilas balik penanganan COVID-19 di Indonesia selama tahun 2021.

Pengendalian Aktivitas Masyarakat

Pedagang kaki lima melintasi mural bertemakan Imbauan Protokol Kesehatan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (25/10/2020). Gubernur DKI Anies Baswedan kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi hingga 8 November 2020. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Pedagang kaki lima melintasi mural bertemakan Imbauan Protokol Kesehatan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (25/10/2020). Gubernur DKI Anies Baswedan kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi hingga 8 November 2020. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Aspek pertama dari kilas balik penanganan COVID-19 di Indonesia selama tahun 2021 tentunya adalah pengendalian aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Beragam kebijakan pun diterapkan, mulai dari pengendalian per daerah dengan PPKM Jawa-Bali, yang dilakukan pada Januari-Februari di beberapa kabupaten/kota dengan kenaikan kasus.

Lalu, dilakukan lagi penyesuaian dengan perspektif mikro sebagai penanganan di hulu, dengan penerapan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, ketika transmisi komunitas menyebabkan ledakan kasus atau gelombang kedua pada Juli lalu, dilakukan pengetatan melalui PPKM Darurat dan Pengetatan PPKM Mikro (micro lockdown). Setelah kasus konsisten turun, maka dibutuhkan pemulihan ekonomi masyarakat secara cepat.

Lalu, ditetapkanlah instrumen pengendalian aktivitas masyarakat yang berkelanjutan dengan pendekatan level kabupaten/kota untuk menimbang seberapa besar pengetatan atau pelonggaran pengendalian di kabupaten/kota.

Khusus hari raya besar atau waktu libur yang sangat potensial menyumbang kenaikan kasus, maka pemerintah menyusun skenario pengendalian sesuai kondisi kasus saat itu.

Kebijakan Terkait Mobilitas

Pengendara melintas di depan mural protokol kesehatan COVID-19 di Jakarta, Minggu (21/11/2021). Untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19, pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Pengendara melintas di depan mural protokol kesehatan COVID-19 di Jakarta, Minggu (21/11/2021). Untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19, pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kebijakan terkait mobilitas adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kilas balik penanganan COVID-19 di Indonesia selama tahun 2021. Baik mobilitas dalam negeri maupun luar negeri diatur demi mencegah lonjakan kasus. Hal ini dilakukan akibat adanya perluasan penularan dari satu wilayah ke wilayah lain, baik di dalam satu negara bahkan lintas negara.

Kebijakan mobilitas sangat dinamis, di mana prinsipnya diubah sebagai bentuk upaya cepat tanggap dengan mengamati kondisi kasus nasional dan global, kesiapan sarana dan prasarana asal dan tujuan perjalanan, riwayat vaksinasi pelaku perjalanan, serta arus perjalanan saat itu.

Kebijakan Terkait Mutasi dan Varian Virus

Mural bertema protokol kesehatan Covid-19 menghiasi tiang pancang jalan tol di Jalan Ahmad Yani, Jakarta, Minggu (13/12/2020). Warna-warni mural ini dibuat oleh seniman dari berbagai daerah. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Mural bertema protokol kesehatan Covid-19 menghiasi tiang pancang jalan tol di Jalan Ahmad Yani, Jakarta, Minggu (13/12/2020). Warna-warni mural ini dibuat oleh seniman dari berbagai daerah. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Mutasi dan varian virus juga menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam kilas balik penanganan COVID-19 di Indonesia selama tahun 2021. Di Indonesia, pertama kali spesimen bervarian Alpha, Beta, dan Delta ditemukan pada awal tahun. Sementara itu, varian Omicron terdeteksi pada akhir tahun 2021 ini.

Dalam perkembangannya pemerintah mengantisipasi saat terjadi importasi kasus. Hal ini menyesuaikan aturan pelaku perjalanan dengan penetapan kriteria WNA yang boleh masuk ke Indonesia, penyesuaian durasi karantina baik asal negara maupun riwayat vaksinasi, dan peningkatan kapasitas whole genome sequencing yang kini memiliki kemampuan melacak kode genetik sebanyak 500-600 sampel per hari.

Selain mencegah masuknya varian dari luar wilayah, varian baru juga berpotensi muncul di dalam negeri. Potensi ini sebanding dengan tingginya tingkat penularan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia berupaya keras mengendalikan kasus hingga sampai pada level yang cukup rendah seperti saat ini. Sehingga, sejauh ini Indonesia belum berkontribusi terhadap timbulnya varian baru yang dapat lebih memberatkan kondisi pandemi dunia.

Kebijakan Terkait Vaksinasi

Pengendara melintas di depan mural protokol kesehatan COVID-19 di Jakarta, Minggu (21/11/2021). Untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19, pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Pengendara melintas di depan mural protokol kesehatan COVID-19 di Jakarta, Minggu (21/11/2021). Untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19, pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kebijakan terkait vaksinasi juga begitu penting dipahami dalam kilas balik penanganan COVID-19 di Indonesia selama tahun 2021. Penyuntikan perdana di Indonesia dimulai oleh presiden dan beberapa pejabat publik pada awal Januari 2021. Selanjutnya, pada Februari pelaksanaan bertahap berdasarkan skala prioritas masyarakat, menimbang kerentanan kelompok terpapar COVID-19.

Bulan selanjutnya, demi menjamin ketersediaan vaksin jangka panjang serta mendorong kemandirian anak bangsa, pemerintah menetapkan kandidat vaksin merah putih untuk didukung sepenuhnya rangkaian proses produksi serta hilirisasinya.

Pada Bulan Mei, untuk mempercepat laju vaksinasi, pemerintah juga bermitra dengan pihak swasta seperti sektor industri untuk menjadi penyelenggara vaksinasi atau melaksanakan vaksinasi gotong royong. Akhirnya di akhir tahun ini, Indonesia mampu mencapai target vaksinasi oleh WHO dimana 70% populasi telah divaksin dosis pertama dan 40% populasi telah divaksin dosis kedua.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel