Kinerja DPR 2014-2019 Tergantung Masyarakat Pilih Caleg

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai kinerja DPR RI periode 2014-2019 akan baik atau tidak tergantung pada siapa yang diusulkan sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan siapa yang dipilih oleh masyarakat.

"Apakah partai politik mengusulkan figur-figur yang memiliki kapasitas dan akuntabilitas atau sebaliknya, kapasitas dan akuntabilitasnya diragukan tapi memiliki dukungan finansial sangat kuat," kata Eva Kusuma Sundari di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Eva Kusuma Sundari mengatakan hal itu menyikapi daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif yang sedang diverifikasi oleh KPU untuk nantinya diumumkan menjadi daftar calon tetap (DCT).

Menurut Eva, pihak yang lebih aktif mengusulkan caleg ke KPU adalah partai politik, sedangkan seseorang yang ingin menjadi calweg hanya mengusulkan ke partai politik.

"Apakah partai politik mengusulkan caleg yang memiliki kapasitas, integritas tinggi, dan akuntabel, atau mengusulkan caleg yang hanya populer dan memiliki kekuatan finansial. Ini sangat tergantung pada kebijakan partai politik," katanya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, yang menyerahkan DCS ke KPU juga partai politik untuk diproses menjadi DCT dan selanjutnya dipilih oleh masyarakat pada pemilu legislatif.

Eva mengakui, partai politik juga mengusulkan caleg yang hanya populer dan memiliki dukungan finansial kuat karena ingin memperoleh kursi sebanyak-banyaknya di parlemen.

Pada pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu legislatif, kata dia, juga tergantung pada pemilih, apakah memilih caleg yang memiliki kapasitas, integritas tinggi, dan akuntabel, atau memilih caleg yang hanya populer dan memiliki kekuatan finansial.

"Kondisi ini menjadi PR bagi partai politik dan masyarakat untuk memastikan apakah pelaksanaan pemilu legislatif 2014 sudah berkualitas atau belum. Karena hasil pilihan tersebut akan menentukan kinerja DPR RI mendatang," katanya.

Eva Kusuma Sundari juga menyoroti adanya konflik kepentingan, setelah setelah para caleg terpilih menjadi anggota DPR RI dan ingin berada di komisi yang membidangi apa.

Ia menjelaskan, para pengusaha pertambangan tentu akan memilih berada di Komisi VII yang membidangi pertambangan dan energi, para pemilik usaha biro perjalanan haji dan umroh tentu akan memilih Komisi VIII yang membidangi hal tersebut, demikian juga para pemilik rumah sakit dan perusahaan pengerah tenaga kerja akan memilih Komisi IX yang membidangi hal tersebut.

Demikian juga dengan bendahara partai politik, kata dia, tentu akan memilih berada di Badan Anggaran.

"Hal ini akan menjadi konflik kepentingan sehingga akan menurunkan kinerja DPR RI," katanya.

Ia menambahkan, DPR RI di satu sisi adalah adalah lembaga legislatif yang membuat regulasi, tapi di sisi lain anggota adalah pengusaha yang menjadi pelaksana regulasi.

Karena itu, kata dia, kode etik di DPR RI harus diperketat guna mengantisipasi konflik kepentingan di internal DPR RI, terutama pada pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai RAPBN.(fr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.