Kinerja Keuangan BLU Tumbuh 21,4 Persen dalam 10 Tahun

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membeberkan kinerja sisi keuangan dari Badan Layanan Umum (BLU) selama periode 2010-2020 atau 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, kinerja BLU mencatatakan pertumbuhan positif yakni hingga sebesar 21,4 persen.

"PNBP dari BLU ini tumbuhnya 21,4 persen. Ini adalah pertumbuhan yg lbh tinggi dari pertumb PNBP jenis-jenis lainnya pada periode 10 tahun terakhir," jelas dia dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).

Dia menyebut peningkatan pertumbuhan ini tentu akan menunjukkan kemandirian BLU di dalam membiayai operasionalnya. Dan ini adalah hal yang positif meskipun pemerintah tetap menjaga agar tidak terjadinya komersialisasi yang kemudian menimbulkan dampak negatif dari sisi akses pelayanan bagi masyarakat.

Dia menjabarkan, pada tahun 2012, porsi dari PNBP terhadap keseluruhan anggaran BLU mencapai 53,7 persen. Sedangkan 46,3 persen BLU masih tergantung dari APBN.

Kemudian pada tahun 2020 porsi dari PNBP meningkat menjadi 79,21 persen. Akan tetapi ketergantungan terhadap APBN menurun menjadi 20,79 persen. "Ini berarti BLU makin mandiri dan oleh karena itu profesionalisme di dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik," jelas dia.

Bendahara Negara itu menyadari dari penerimaan yang lain PNBP terhadap BLU ini justru yang paling mengalami kenaikan. Hanya saja ini tidak terjadi pada seluruh BLU.

"Memang secara agregat terjadi kenaikan Rp69,3 triliun total PNBP-nya dari BLU atau 139 persen dari target awalnya. Namun ini didominasi oleh bidang kesehatan yang sekarang memang merupakan garda utama di dalam menghadapi pandemi," jelas dia.

Seperti diketahui selama 2020, BLU tumbuh positif mencapai sebesar Rp69,6 triliun. Angka ini meningkat 139 persen dari target sebesar Rp50 triliun. Capaian tersebut juga meningkat signifikan sebesar 40,2 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp.48,8 triliun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani Wanti-Wanti Pengelolaan BLU Jangan Amburadul

Menkeu Sri Mulyani melantik 2 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelantikan ini Sri Mulyani menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. (Dok Kemenkeu)
Menkeu Sri Mulyani melantik 2 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelantikan ini Sri Mulyani menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. (Dok Kemenkeu)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan agar Badan Layanan Umum (BLU) bisa dikelola dengan baik. Meski merupakan agensi atau lembaga non-profit jangan sampai pengelolaanya amburadul.

"Kalau kita disebut agensi yang non-profit bukan berarti kita memiliki budaya organisasi yang amburadul, seenaknya sendiri dan tidak profesional. Karena institusi apalagi yang namanya pelayanan masyarakat justru harus semakin memiliki profesionalisme dan tata kelola yang semakin baik," kata Sri Mulyani dalam Rakor BLU 2021: BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi pada Jumat (19/3/2021).

Ia mengatakan, pemerintah dalam hal ini terutama Kementerian Keuangan akan terus mengawal BLU sehingga bisa optimal menjalankan tujuannya. Kinerja BLU akan dikawal dan dipantau berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditandatangani.

"Saya harap tema BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi tidak hanya menjadi jargon dari rapat, tapi diterjemahkan dalam rencana bisnis atau anggaran dari masing-masing BLU yang kemudian dituangkan dalam kontrak kerja. Kontrak kerja ini bukan sekadar dokumen yang ditandatangani. Kita akan terus monitoring dan tracking karena kinerja BLU sangat penting bagi masyarakat," tuturnya.

Dalam Rakornas ini, para pimpinan BLU menandatangani Key Performance Indicator (KPI) sebagai bentuk komitmen mereka yang dituangkan dalam kontrak kinerja.

Jumlah BLU saat ini sebanyak 244 yang dikelompokkan dalam lima rumpun besar yaitu pendidikan, kesehatan, pengelolaan kawasan, penyediaan barang jasa lainnya, dan pengelolaan dana.

Ratusan BLU ini, kata Sri Mulyani, bisa menciptakan sebuah populasi untuk menciptakan pembanding kinerja masing-masing BLU.

"Direktur atau dewan pengawas tidak bisa klaim terbaik karena kami bisa membandingkan berdasarkan kontrak kinerjanya. Bisa terjadi objektivitas dan kita akan kembangkan alat monitoring organisasi, sehingga bisa saling belajar dan tidak ada subjektivitas," jelas Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: