KIP Luncurkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014

 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI meluncurkan Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. Peluncuran itu turut dihadiri oleh Ketua KPI dan Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU.

Ketua KPI, Abdul Hamid Dipopramono menuturkan, Komisi Informasi memandang perlu untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas keterbukaan informasi penyelenggaraan Pemilu.
Menurutnya, keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan hak masyarakat sekaligus sarana informasi untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

"Tanpa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraannya, mustahil rasanya suatu Pemilu dapat dikatakan sebagai Pemilu yang demokratis," kata Abdul di kantor KIP, Gedung ITC, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014).

Abdul mengatakan, penyelenggaraan Pemilu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terjadwal dan sistematis dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka diperlukan juga instrumen hukum yang dapat menanggulangi waktu penyelenggaraan Pemilu.

"Salah satunya dengan cara mempercepat (akselerasi) proses layanan informasi Pemilu di Badan publik Penyelenggara Pemilu dan proses penyelesaian sengketanya di Komisi Informasi," ucapnya.

Baca Juga:

Sektor Properti Diprediksi Bergairah Usai Pilpres

Inilah Kriteria Calon Presiden Idaman Buruh

Kapolda Metro Berikan Pengamanan Melekat ke Capres dan Cawapres