Kisruh, Mutasi Ribuan Guru Resmi Dibatalkan

Laporan dari Faiq nuraini wartawan surya

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Mutasi ribual guru di Surabaya resmi dibatalkan oleh DPRD Kota Surabaya. Komisi D usai memanggil seluruh kepala sekolah SMP dan SMA/SMK seluruh Surabaya, Jumat (11/1/2013) siang.

Komisi yang membidangi Kesra ini merekomendasikan kepada Wali Kota Surabaya melalui impinan DPRD untuk membatalkan mutasi masal guru Surabaya. SK yang sudah telanjur dibuat dinyatakan batal oleh mereka.

"Mutasi dibatalkan," ungkap Masduki Toha.

Artinya, seluruh bentuk mutasi yang mulai digulirkan per tanggal 7 Januari kemarin wajib dibatalkan. Apalagi menurut Masduki, SK mutasi untuk ribuan guru tersebut menyalahi prodedur. Usai pertemuan dengan seluruh kepala sekolah, mutasi guru harus ditandatangani Wali Kota Tri Rismaharini.

"Lha ini yang tanda-tangan Kepala Dinas Pendidikan. Sesuai Perda Kota Surabaya no 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa mutasi dilakukan oleh wali kota atas usulan Dinas Pendidikan. Jadi yang tanda tangan harus wali kota," kata Masduki.

Komisi D sudah sepakat merekomendasikan kepada pimpinan dewan untuk menganulir SK mutasi ribuan guru.

"Kami kaget mendapat pengaduan dari para guru bahwa Dinas Pendidikan selalu menyatakan yang menggaji guru adalah mereka . Tak perlu menuruti dewan. Ini kami sesalkan," tambah Junaidi, Sekertaris Komisi D.

Atas pengaduan ini, Junaidi menegaskan bahwa Pendidikan di Surabya mendapat anggaran hingga Rp 1,7 triliun untuk tahun ini juga berkat penggagasan dewan. Naik dari sebelumnya sebesar RP 1,3 triliun.

Komisi D meminta kepada semua kepala sekolah untuk tetap menjaga situasi pendidikan yang kondusif di Surabaya. Jangan sampai psikologis siswa dan guru terus bergolak.
"Ini tugas para kasek. Utamanya Kepala Dinas Pendidikan. Tapi kami melihat memang komunikasi Dinas Pendidikan dan jajarannya buruk," tambah Masduki.

Para kepala sekolah sebagian mencemaskan pembatalan SK mutasi ini. Artinya, sebanyak ribuan guru yang dimutasi harus kembali ke sekolah asal. Kepala SMPN 15 Wiwik Widyoningsih kesulitan menerima kondisi ini.

"Saya kelebihan guru matematika. Saya kurang guru kesenian. Kalau kembali, mereka pasti kekurangan jam," kata Wiwik.

Abdul Rahman, Kepala SMPN 37 Surabaya meminta tidak perlu membatalkan SK. Sebab banyak mutasi memang sesuai kebutuhan sehingga yang mutasinya lancar dilanjutkan. Yang tidak diselesaikan dengan baik.

"Bukankah ada konsideran, jika terjadi sesuatu hal dalam SK mutasi bisa ditinjau kembali," kata Rahman.

Jawa
  • Pemkab Temanggung Tunggu Kiriman Vaksin Khusus Itik
  • Istri Bupati Sleman Diperiksa Kejari
  • Pria Duda Perkosa Siswi SMP di Nganjuk
  • 90 Persen Unggas di Tasikmalaya Terjangkit Flu Burung
  • Pramono Anung Dimajukan Jadi Cagub Jatim
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

POLL

Apakah kandidat nama cawapres Jokowi yang beredar sekarang sudah sesuai dengan harapan Anda?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat