KKP ajak Persatuan Insinyur bangun industri perikanan ramah lingkungan

·Bacaan 2 menit

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak para insinyur yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk bersama-sama pemerintah menghadirkan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional yang ramah lingkungan.

"Persatuan Insinyur Indonesia dapat memberikan solusi terhadap isu-isu aktual kelautan dan perikanan dan mampu mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan antara ekosistem darat dan laut secara berkelanjutan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, insinyur memiliki kemampuan dalam merekayasa teknik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dapat mendorong tumbuhnya industri perikanan dalam negeri yang ramah lingkungan.

Ia mengemukakan bahwa berdasarkan hasil kajian, potensi total ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencapai 1.338 miliar dolar AS per tahun. Sedangkan kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar empat puluh juta orang.

"Sementara ekspor perikanan Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 3,5 persen dari pangsa pasar dunia," paparnya.

Baca juga: Riset perikanan perguruan tinggi harus berorientasi industri

Ia juga menuturkan, potensi lainnya di sektor kelautan nasional adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan jalur transportasi perdagangan dunia, di mana barang dan komoditas yang dilalulintaskan setara 1.500 triliun dolar per tahun.

Menurut Menteri Trenggono, salah satu kunci optimalisasi potensi yang ada adalah dengan mendorong tumbuhnya industri di bidang kelautan dan perikanan di Indonesia yang proses produksi tetap menjaga kelestarian lingkungan.

"Kunci pengelolaan laut ada pada optimalisasi pemanfaatan potensi laut dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara dengan tidak mengabaikan ekologi laut," paparnya.

KKP berkomitmen memberi kemudahan kepada para pelaku usaha mulai dari skala kecil, menengah hingga besar untuk mendorong tumbuhnya industri kelautan dan perikanan tersebut.

Baca juga: Pengamat: Kembangkan infrastruktur untuk industri perikanan luar Jawa

Bentuk dari kemudahan tersebut, antara lain adalah dalam bentuk kemudahan perizinan, pinjaman modal, hingga kebijakan yang spesifik seperti Kebijakan Penangkapan Terukur.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan penerapan sistem penangkapan ikan terukur bakal dapat meningkatkan kinerja perekonomian karena dapat mendorong perputaran uang hingga Rp281 triliun per tahun.

"Kebijakan penangkapan ikan terukur akan memiliki multiplier effect (efek pengganda) bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan. Perputaran uang mencapai Rp281 triliun per tahun melalui kebijakan penangkapan terukur dan akan menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan serta distribusi pertumbuhan daerah," kata Sakti Wahyu Trenggono.

Menurut dia, efek berganda dari penangkapan ikan terukur juga akan mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder dari penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan dan industri perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengutarakan harapannya agar dorongan kehadiran investor dalam aktivitas penangkapan ikan juga didukung dengan infrastruktur dan sistem pendaratan yang matang serta mumpuni.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel