KKP akan batasi penangkapan ikan jaga produktivitas hasil laut

·Bacaan 2 menit

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan dengan kuota yang dibatasi untuk kapal penangkap ikan maupun nelayan di seluruh Indonesia guna menjaga produktivitas hasil laut.

"Model atau kebijakan yang akan kami terapkan ke depan ini adalah penangkapan yang terukur dengan kuota ikan yang dibatasi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, seusai pencanangan Gerakan Bersih Pantai dan Laut dalam rangka kick off Bulan Cinta Laut, bersama Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Menurut dia, kebijakan pembatasan kuota penangkapan ikan penting ditempuh, karena pemerintah selalu dihadapkan pada 'illegal unregulatted fishing', akibat penangkapan ikan dari dalam maupun luar yang tidak dilaporkan berapa yang diambil, tidak diregulasi dengan baik.

Baca juga: Menteri Kelautan canangkan Gerakan Bersih Pantai-Laut di Parangtritis

"Implementasi daripada kesehatan laut salah satunya adalah produktivitas laut, hasil laut itu adalah sektor perikanan, sektor perikanan inilah yang menjadi rebutan seluruh umat manusia di dunia, termasuk Indonesia yang begitu sangat luar biasa," katanya.

Menteri mengatakan, berdasarkan data yang diterima KKP dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dari sebanyak 12,2 juta ton per tahun produksi ikan di Indonesia, yang diperbolehkan ditangkap sebesar 80 persen, atau kira-kira sembilan juta ton ikan.

"Saya akan potong lagi hanya lima juta ton, dengan demikian keberkesinambungan ekonomi laut itu bisa untuk generasi-generasi yang akan datang, itu yang akan kami terapkan," katanya.

Baca juga: Menteri Trenggono sebut PDB dan ekspor perikanan meningkat pada 2021

Menteri mengatakan, kontrak yang dilakukan adalah hanya boleh melakukan penangkapan ikan berdasarkan kuota, begitu juga nelayan tradisional di wilayah pantai tersebut akan diberikan kuota tertentu sesuai dengan 'by name by address' atau nama dan alamat.

"Jadi kalau nelayan tradisional bukan dari wilayah sini misalnya, karena ini kan wilayah laut Pantai Parangtritis, ya dia nelayan lain tidak boleh ambil di sini, begitu sebaliknya," katanya.

Menteri mengatakan,"Akan kami awasi dengan satelit, akan kami awasi dengan radar, akan kami awasi dengan kapal yang patroli terus menerus selama 24 jam, supaya laut kita bersih," katanya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel