KKP atur pengenaan sanksi administratif terkait pembudidayaan lobster

·Bacaan 2 menit

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal mengeluarkan regulasi yang mengatur pengenaan sanksi administratif terkait pembudidayaan lobster yang sudah resmi dilarang untuk diekspor.

"Denda administratif ini merupakan ruh baru yang ada dari UU Cipta Kerja, ruhnya ini menggeser dari hukuman pidana ke denda administratif," kata Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan KKP Drama Panca Putra dalam acara program Bincang Bahari yang digelar secara daring, Selasa.

Menurut dia, penting bagi pelaku usaha pembudidayaan mematuhi standardisasi karena yang menjadi objek pengawasan beragam, mulai dari kesesuaian daya dukung lingkungan hingga penanganan limbah. Selain itu, misalnya ada pelaku usaha budi daya yang ingin melakukan riset juga harus dilengkapi surat keterangannya agar tidak terjadi pelanggaran administrasi.

Baca juga: KKP: Larangan ekspor benih lobster dorong pertumbuhan ekonomi

Begitu pula, lanjutnya, dalam kegiatan distribusi di wilayah Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen perizinan karena pernah ada yang menemukan Benih Bening Lobster (BBL) yang didistribusikan tanpa dilengkapi surat keterangan asal sehingga terpaksa diamankan.

"Kalau ada kegiatan pelanggaran yang sifatnya administratif tentunya akan dilakukan hukuman administratif, sebelum dilakukan pembekuan dan pencabutan izin usaha," katanya. Ia menambahkan akan ada peraturan baru Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur hal tersebut.

Pembicara lainnya Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyatakan lobster menjadi perhatian publik sejak lama, seperti dari era Menteri Susi Pudjiastuti di mana benih lobster dilarang ditangkap baik untuk budi daya maupun riset penelitian. Kemudian zaman Menteri Edhy Prabowo di mana benih lobster kembali bisa ditangkap dan diekspor dengan sejumlah persyaratan.

Baca juga: Menteri Trenggono: Pemanfaatan sumber daya ikan harus terukur

Pada saat ini,dengan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/2021 BBL dengan tegas tidak boleh diekspor, serta yang diperbolehkan ditangkap hanya untuk kepentingan riset dan pembudidayaan di dalam negeri.

Dirjen Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengemukakan Peraturan Menteri KP 17/2021 untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, peningkatan investasi dan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster.

Ia mengatakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pembudidayaan lobster sudah akan diplenokan sehingga bila telah tuntas akan dimasukkan ke biro hukum KKP, sehingga pada pekan depan diharapkan sudah bisa dioperasionalkan dan menjadi panduan budi daya.

Baca juga: KKP: Benih bening lobster hanya untuk pembudidayaan dalam negeri

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel