KKP bawa produk perikanan Indonesia tembus pasar 138 negara

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia menembus pasar di 138 negara.

"Kita memberikan target, ini harus bisa diterima di berapa negara, jadi sudah 132 targetnya, ini 138 (negara)," kata Plt Kepala BKIPM Hari Maryadi di Jakarta, Rabu.

Hari mengatakan capaian tersebut harus dipertahankan agar jumlah pasar produk perikanan Indonesia di tahunnya berikutnya tidak berkurang.

Dia juga menjelaskan rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor mencapai 99,53 persen.

Baca juga: KKP catatkan PNBP Rp67,6 miliar selama periode Januari-Juli 2022

Pada semester I 2022, BKIPM juga mencatat telah menerbitkan 72.760 sertifikat kesehatan yang menjadi jaminan produk perikanan Indonesia aman dan bermutu.

Jumlah produk perikanan yang diekspor pada semester I-2022 mencapai 589,81 ribu ton dengan tujuan ekspor utama yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Italia dan Hong Kong.

BKPIM yang menaungi kegiatan ekspor produk perikanan juga membukukan memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp29,37 miliar, yang sebagian besar berasal dari ekspor, pada semester I-2022 dari target tahunan sebesar Rp55 miliar.

Baca juga: KKP jamin tidak ada kapal cantrang beroperasi di Laut Aru

"Pak Menteri sangat peduli untuk mendukung pelaku usaha khususnya yang di hulu ini bisa berdiri dengan tegak, bisa melangkah dengan baik sehingga tidak dipungut PNBP, khusus layanan domestik," ujarnya.

Pada semester I-2022, BKIPM juga melakukan penanganan 40 pelanggaran karantina dan keamanan hayati produk perikanan di seluruh Indonesia.

Sedangkan nilai sumber daya perikanan yang berhasil diselamatkan mencapai Rp49,1 miliar. Penanganan tersebut dilakukan secara terpadu bersama Polri, Bea Cukai, TNI hingga Avsec Angkasa Pura.

Baca juga: KKP-Kemenlu pulangkan 17 awak kapal ikan Vietnam "non justisia"

Baca juga: KKP revisi aturan sanksi administratif usaha kelautan dan perikanan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel