KKP buka peluang kerja sama bangun kawasan konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang keterlibatan mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui skema “blended finance” yang dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitas hibah dan obligasi biru dalam implementasi ekonomi biru berkelanjutan di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menjelaskan KKP menawarkan peluang investasi melalui kerja sama dan kemitraan konservasi berbasis laut yang sehat untuk mengelola kawasan konservasi di enam zona penangkapan ikan berbasis kuota dengan melibatkan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memelihara kawasan konservasi.

“Investasi melalui kerja sama dan kemitraan di kawasan konservasi akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendanaannya diperuntukkan bagi pengembangan dan penggunaan operasional teknologi pemantauan laut," kata Victor dalam breakfast meeting bertajuk “Blended Finance to Advance Sustainable Oceans Management for Conservation and Production” di Bali, sebagai rangkaian pertemuan G20 yang berlangsung pada 13-17 November 2022.

Baca juga: Luhut: program Blue Halo S akan sangat untungkan Indonesia

Blended finance merupakan skema pembiayaan optimal dengan mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan dalam suatu proyek, seperti dari anggaran pemerintah, pihak swasta, donor, dan lainnya.

Victor menerangkan bahwa Indonesia akan memperluas kawasan konservasi menjadi 30 persen dari total wilayah laut, dengan potensi penambahan karbon biru mangrove dan lamun sebesar 188 juta ton karbon. Dengan ekspansi ini berarti aset laut akan terlindungi sebesar 21,5 miliar dolar AS.

Baca juga: Konservasi laut bawa keuntungan 1.000 dolar AS ke Raja Ampat

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan lima program prioritas KKP yang mendukung ekonomi biru.

Pertama, ialah perluasan konservasi laut. Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Ketiga, pengelolaan budidaya laut, pesisir dan pedalaman. Keempat, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kelima, pengelolaan sampah plastik di laut.