KKP: Holding BUMN pangan bakal lesatkan konsumsi ikan nasional

Faisal Yunianto
·Bacaan 2 menit

Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf optimistis bahwa rencana pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN industri pangan akan berdampak positif bagi sektor perikanan antara lain bakal melesatkan konsumsi ikan nasional.

Muhammad Yusuf dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, memprediksi rencana tersebut bisa meningkatkan konsumsi ikan nasional jika dua BUMN yang bergerak di bidang perikanan, Perum Perindo dan Perinus, digabungkan.

"Melalui penggabungan ini, BUMN memiliki modal besar guna menyerap seluruh hasil tangkapan nelayan," katanya.

Menurut dia, serapan tangkapan nelayan oleh holding BUMN pangan bisa dikirim ke Jakarta dan kota lain.

Dengan demikian, lanjutnya, maka ketersediaan ikan di pasar melimpah sehingga menimbulkan efek ganda yaitu harga ikan di pasar menjadi murah dan kemampuan masyarakat membeli ikan melonjak.

"Dengan begitu, konsumsi ikan nasional menjadi meningkat. Apalagi kampanye Gemar Makan Ikan kembali digaungkan. Budaya makan ikan akan terdongkrak," paparnya.

Yusuf mengungkapkan sektor pangan Indonesia mengalami peningkatan posisi pada Global Food Security Index, yang mengindikasikan adanya perbaikan ketahanan pangan nasional.

Salah satu kontribusinya, ujar dia, adalah pada peningkatan konsumsi pangan berbahan ikan yang diproyeksikan akan tumbuh hampir 2 kg per kapita dari 39,0 kg per kapita menjadi 40,9 kg per kapita.

Angka ini lebih tinggi dari proyeksi peningkatan konsumsi pangan berbahan daging yang masing-masing hanya tumbuh 0,8 kg per kapita untuk daging unggas dan 0,2 kg per kapita untuk daging sapi.

"Penangkapan ikan juga bakal lebih banyak lantaran holding BUMN memiliki modal kerja. Antara lain sarana seperti kapal berukuran lebih besar dari 150 GT (gross tonnage) yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif," urainya.

Dampak lain dari holding, kata Yusuf, bisa mengefektifkan fasilitas SKPT yg telah dibangun KKP di Natuna, Talaud dan Saumlaki, untuk dijadikan lokasi ekspor ikan ke luar negeri tanpa harus dikirim ke Jakarta terlebih dahulu.

Dengan begitu, lanjutnya, maka dapat meningkatkan nilai jual atau harga ikan karena ikan masih segar sehingga hemat biaya dan waktu.

Baca juga: RNI berharap holding BUMN pangan terbentuk akhir tahun ini
Baca juga: Wujudkan stabilisasi pangan, holding BUMN harus segera direalisasikan
Baca juga: Gairahkan pasar perikanan, Menteri KKP ajak warga konsumsi ikan