KKP: Jumlah Kapal Pengawas Masih Belum Memadai

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa jumlah kapal pengawas perikanan yang dimiliki oleh institusi tersebut masih belum memadai untuk mengawasi seluruh kawasan perairan yang menjadi wewenang Indonesia.

"KKP berkomitmen untuk memerangi maraknya illegal fishing dan destructive fishing dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Syahrin Abdurrahman, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Syahrin Abdulrrahman, kendati masih terbatasnya kapal pengawas perikanan, hal tersebut tak menyurutkan komitmen KKP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya demi menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan data KKP, jumlah kapal pengawas perikanan hanya sebanyak 25 kapal sedangkan kebutuhan idealnya adalah sebanyak 80 unit kapal pengawas.

"Bahkan dari 25 kapal pengawas tersebut, 12 kapal diantaranya sudah berusia delapan-10 tahun," katanya.

Ia mengemukakan, komitmen KKP dalam menegakkan peraturan akan diwujudkan melalui pembenahan dan penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi industrialisasi perikanan, dan di daerah dengan tingkat kerawanan dan pelanggaran perikanan yang terbilang cukup tinggi.

Untuk itu, Syahrin menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah rawan dengan tujuan untuk meningkatkan peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Pembenahan dan penguatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditujukan untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dengan titik berat pada peningkatan frekuensi pengawasan," katanya.

Syahrin juga menuturkan, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu dibarengi dengan pengawasan yang optimal guna menjamin kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Secara nasional pada tahun 2012, Ditjen PSDKP KKP telah memeriksa 3.782 kapal dan memproses secara hukum 94 kapal yang terdiri atas 37 kapal berbendera Indonesia dan 57 kapal berbendera asing. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.