KKP: Penyaluran KUR sektor perikanan terus meningkat signifikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM sektor perikanan di Tanah AIr terus meningkat secara signifikan sebagai upaya untuk membantu dampak pandemi terhadap beragam usaha sektor perikanan.

"(KUR sektor perikanan) ini masih terus berjalan dan kami menargetkan angkanya terus tumbuh. Ini bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat untuk membantu usaha yang digeluti UMKM kita bisa tumbuh dan berkembang,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan, hingga Mei 2022, penyaluran KUR sektor KP sementara mencapai angka Rp3,95 triliun atau meningkat 33,5 persen dari periode sama di tahun sebelumnya.

Selain itu, penyaluran KUR sebesar Rp3,95 T tersebut menjangkau lebih dari 93 ribu debitur yang menjalankan usaha perikanan di hulu hingga hilir.
Penyaluran KUR, menurut dia, terbanyak untuk kegiatan usaha budi daya, perdagangan hasil perikanan, dan usaha penangkapan.

Menteri Trenggono menambahkan, disamping menyalurkan pinjaman modal usaha pihaknya juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM penerima manfaat. Pendampingan dilakukan di aspek produksi, jaminan kualitas dan mutu, hingga akses pasar produk yang dihasilkan.

Langkah tersebut, lanjutnya, untuk membantu pelaku usaha lebih produktif sehingga usaha yang digeluti dapat terus berkembang. Terlebih di tengah situasi pandemi yang belum juga berakhir dan tantangan ekonomi global.

Selain itu, pihaknya rutin melakukan evaluasi untuk memastikan penyaluran KUR tepat sasaran, menjawab kebutuhan pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2021 meningkat signifikan mencapai Rp8,05 triliun atau tumbuh 53,04 persen dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, KKP menargetkan penyaluran mencapai angka Rp8,9 triliun.

KKP juga telah berkolaborasi dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membantu pembudi daya ikan mendapatkan legalitas sertifikat lahan yang dimilikinya melalui sejumlah bimbingan teknis.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu menyampaikan bahwa KKP telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat sejak 2013 hingga kini.

Ia mengemukakan salah satu program KKP yang bersinergi dengan program Pemberdayaan Tanah Masyarakat dari Kementerian ATR/BPN adalah Program sertifikasi hak atas tanah pembudi daya ikan (Sehatkan).

Program tersebut adalah kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka penyediaan subjek dan objek pra sertifikasi, sertifikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi, dan pasar pascasertifikasi.

Baca juga: KKP dorong dukungan finansial atasi persoalan rentenir bagi nelayan

Baca juga: Menteri Trenggono usulkan penurunan bunga KUR jadi 3 persen

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel