KKP perkenalkan strategi ekonomi biru pada ajang G20

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada ajang G20 memperkenalkan sebanyak tiga strategi dan rencana aksi ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada kegiatan di ruang laut guna mewujudkan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam rilis di Jakarta, Selasa, memaparkan bahwa strategi tersebut adalah perluasan kawasan konservasi dengan target 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia, mengelola sampah laut dan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat melindungi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dari kerusakan akibat kegiatan ekonomi.

"Strategi pertama adalah perluasan kawasan konservasi laut yang sangat berkaitan erat dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kawasan konservasi Indonesia seluas 28,4 juta hektar melindungi ekosistem pesisir yang penting bagi ketahanan iklim," katanya.

Victor mengingatkan bahwa saat ini, kawasan konservasi yang ada melindungi sekitar 3 persen atau sekitar 88 ribu hektar ekosistem mangrove Indonesia dan 34 persen atau sekitar 50 ribu hektar padang lamun Indonesia.

Mengenai strategi terkait pengelolaan sampah laut, Victor menyebutkan bahwa sampah plastik laut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi lautan. Berdasarkan data LIPI tahun 2018, diperkirakan 0,27 – 0,59 juta ton/tahun sampah laut mencemari laut selama tahun 2018.

"Sejalan dengan strategi ekonomi biru, Indonesia baru-baru ini meluncurkan program “Bulan Cinta Laut”. Idenya adalah mendorong dan memberdayakan para nelayan untuk terlibat dalam melindungi dan menjaga laut dari pencemaran laut dengan memberikan insentif dari sampah yang mereka kumpulkan dari Laut. Melalui langkah ini, diharapkan dapat mengurangi sampah laut hingga 70 persen," terangnya.

Kemudian, lanjutnya, strategi ketiga adalah pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan yang dilakukan melalui penguatan regulasi perlindungan kawasan cagar karbon biru, pengalokasian ruang untuk memelihara/meningkatkan cadangan karbon biru, serta meningkatkan sinergi pengelolaan dan kualitas kawasan cadangan karbon biru.

Victor juga menambahkan guna melindungi ekosistem, telah ditetapkan beberapa peraturan tata ruang dan perizinan untuk memastikan bahwa ekosistem tersebut terlindungi dengan baik dan tidak dikonversi untuk penggunaan lahan lain.

Ia mengemukakan bahwa terdapat sebanyak 15 lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan khusus untuk pengendalian lingkungan berupa kawasan cagar karbon biru dan menempatkan seluruh kawasan restorasi mangrove di bawah zona pengelolaan ekosistem pesisir.

Saat ini, lebih dari 20 provinsi dalam proses memasukkan kawasan pengelolaan pesisir dalam integrasi perencanaan tata ruang setempat. Beberapa peraturan juga telah dikeluarkan untuk memastikan bahwa ekosistem karbon biru di luar kawasan konservasi laut juga dilindungi secara lestari.

"Indonesia mengajak kemitraan global G20 untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam membangun kapasitas dan mempromosikan kerjasama di agenda kelautan dan iklim," ucapnya.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia memastikan terjadinya percepatan transisi ke energi terbarukan dan menjaga keberlangsungan lautan.

Airlangga pun yakin dengan perkiraan nilai tahunan ekonomi biru sebesar 2,5 triliun dolar AS mampu secara progresif menarik investor, asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber kekayaan baru. “Tantangannya adalah bagaimana memperluas sustainability (keberlanjutan) dan ini akan membutuhkan sektor swasta untuk berpartisipasi," katanya.

Baca juga: Menteri Trenggono Bawa Agenda Ekonomi Biru Indonesia di Sidang COFI FAO Ke-35
Baca juga: KKP gandeng akademisi bangun akuakultur berbasis ekonomi biru
Baca juga: KKP dorong percepatan implementasi Ekonomi Biru di forum internasional